BANDA ACEH - Penambahan alokasi anggaran pokok pikiran DPRA dalam RAPBA tahun anggaran 2024 dari jumlah awal Rp 400 Milyar menjadi Rp. 1,2 T masih menuai misteri di masyarakat Aceh. Pasalnya mulai dari DPRA hingga ketua Tim TAPA terkesan buang diri. 

Bahkan Sekda Aceh yang juga ketua Tim TAPA yang dihubungi melalui via whatsapp pribadi dengan nomor 08116721xxx tak kunjung menjawab pertanyaan yang diberikan tentang persoalan tersebut. Hingga Selasa 6 Februari 2024 Bustami tak menggubris dan memilih bungkam seribu bahasa.

Anehnya lagi, Wakil Ketua DPRA, H Dalimi, SE.Ak,CA mengaku dirinya tidak tahu adanya penambahan anggaran pokok pikiran DPRA dari nilai awal yang hanya Rp. 400 Milyar lebih yang disebutkan DPRA ke publik. Dia juga enggan berkomentar lebih jauh terkait persoalan itu. “No comment karena saya juga tau masalah evaluasi mendagri, dan bisa langsung ditanyakan ke Pimpinan lainnya. Saya sudah hampir 2 minggu di dapil,”ungkap Wakil ketua DPR Aceh Dalimi melalui pesan seluler, Sabtu 3 Februari 2024.

Bungkamnya ketua TAPA dan pengakuannya tidak tahu nya wakil ketua DPRA seakan menunjukkan ada yang tidak beres dalam penggelembungan Silpa 2023 dan penambahan Pokir DPRA hingga Rp. 400 M pada APBA 2024.

"Kami menilai ketua tim TAPA dan oknum DPRA harus menjelaskan kepada publik Aceh, jika tidak maka sangat wajar publik akan menilai mereka adalah aktor dalam pengaturan penambahan Pokir Siluman dengan nilai mencapai Rp 800 Milyar rupiah dari jumlah semula. Jika wakil ketua DPRA saja tidak tahu dan ketua Tim TAPA juga tak memberikan penjelasan, maka apakah mungkin Kementerian Dalam Negeri yang terlibat dalam pengaturan penggelembungan silpa dna penambahan pokir Siluman dalam APBA 2024," ungkap Ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) Mahmud Padang Selasa 6 Februari 2024.

Menurut Alamp Aksi Pokir Siluman ini adalah bentuk perampokan uang rakyat Aceh oleh sekelompok orang dan berpotensi terjadinya kolusi dalam jumlah yang lumayan besar. "KPK kami minta tidak diam, ini masalah serius menyangkut uang rakyat Aceh dengan jumlah ratusan milyar. Kami minta KPK juga tidak diam dan menyelidiki persoalan ini,"tegasnya.

Ironisnya, juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA yang sebelumnya bersuara lantang terkait persoalan tersebut kini juga memilih bungkam. Sehingga menuai pertanyaan di publik, apakah Pemerintah Aceh akan mengabulkan penggelembungan Silpa 2023 dan membiarkan Pokir Siluman dengan nilai mencapai Rp 800 Milyar terealisi tanpa adanya tindakan dari pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA sempat mengatakan penggelembungan perhitungan jumlah SiLPA terhadap realisasi APBA 2023 merusak tatanan teknokratik Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2024. Anggaran itu tidak masuk dalam proses perencanaan sebagaimana diharuskan undang-undang. 

“Potensi penambahan program baru itu tidak berbasis perencanaan yang baik dan tidak berbasis reses. Hal ini berpotensi bermasalah secara hukum dikemudian hari, terutama terhadap pegawai di Satuan Kerja Perangkat Aceh, sebagai pelaksana anggaran,” kata Muhammad MTA, Rabu, 31 Januari 2024. 

Namun, Muhammad MTA yang dihubungi melalui nomornya 081361xxxxxx sejak sabtu 3 Februari 2024, hingga Selasa 6 Februari 2024 juga enggan memberikan penjelasan dan memilih bungkam terkait sikap dan tindakan Pemerintah Aceh tentang indikasi penggelembungan Silpa 2023 dan penambahan Pokir siluman DPRA tersebut.

Sementara itu, LSM MaTA menyebut permainan anggaran itu sebagai skandal Appendix jilid II. “Rahasia” permainan anggaran tersebut dibuka oleh LSM MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh) kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (2/2/2024). 

Koordinator MATA, Alfian menyebutkan terjadi permainan pada penetapan jumlah SiLPA tahun 2023. Hal itu dilakukan dengan sengaja untuk dapat mengubah RKPA (Rencana Kerja Perubahan Anggaran) 2024 sehingga dapat memasukkan program-program pokir. 

Menurut penjelasan Alfian, data resmi serapan APBA Perubahan 2023 yang dipublikasikan oleh pihak berwenang adalah sebesar 97,7%. Dengan demikian, terdapat SiLPA 2,3% dengan jumlah anggaran Rp 267 miliar.

Anehnya, kata Alfian, dalam pembahasan R-APBA 2024 antara TAPA dan Banggar DPRA, angka SiLPA tahun anggaran 2023 itu bukan lagi 2,3% tetapi berubah jadi 3,4%. Dengan demikian, jumlah SiLPA APBA-P tahun 2023 adalah sebesar Rp 400 miliar.

Pimpinan MaTA mempertanyakan dasar TAPA mendapatkan angka SiLPA 2023 menjadi Rp 400 miliar. Dia menduga, angka itu sengaja digelembungkan sebagai dasar untuk dapat mengubah RKPA sehingga dapat memasukkan program-program pokir.

Menurut dia, jika dugaan penggelembungan itu benar sehingga pokir yang sebelumnya berjumlah Rp 400 miliar bengkak menjadi Rp 1,2 triliun, maka kekeliruan itu harus dikoreksi. “Kebijakan itu akan mendorong terjadinya inflasi dan makin tingginya beban fiskal bagi daerah,” ujarnya.

Lalu, Siapakah aktor pemain anggaran Pokir Siluman yang disebut Appendix jilid II ini. Mungkinkah ini dilakukan oleh kelompok yang sama dengan Appendiks jilid I pada pemerintahan sebelumnya? Tentunya masyarakat Aceh menunggu lembaga Anti rasuah KPK untuk membongkar semua skandal yang berpotensi merugikan rakyat Aceh tersebut.

BANDA ACEH— Tim Pemerintah Aceh menggelar rapat dengan Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdullah Puteh, dalam rangka membahas permasalahan pertanian dan ketahanan pangan, di Kantor Gubernur Aceh, Senin, (08/01/2023).

Adapun tim Pemerintah Aceh yang ikut dalam rapat tersebut diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Cut Huzaimah, Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra dan Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, mengatakan, kedatangan pihaknya ke Aceh bertujuan untuk menggali informasi dan menampung aspirasi terkait masalah pertanian dan pangan di Bumi Serambi Mekkah. Aspirasi tersebut nantinya akan dibawa dalam pembahasan rancangan revisi Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di DPR DPD RI.

Abdullah Puteh mengatakan, perubahan terhadap undang-undang tersebut diantaranya dilandaskan masalah ketahanan pangan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan masifnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. “Kunjungan Komite II DPD RI di Aceh adalah untuk melakukan dialog dengan pemerintah daerah serta melakukan peninjauan lapangan untuk melihat langsung sejauh mana implementasi dan permasalahan dari pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini,” kata Abdullah Puteh.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, mengatakan, salah satu permasalahan pertanian di Aceh saat ini adalah mangkraknya pembangunan Bendungan Krueng Pasee di Aceh Utara yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Lambatnya penyelesaian infrastruktur pertanian tersebut membuat ribuan hektar sawah gagal panen 3 tahun lebih.

“Pemerintah pusat meminta Aceh meningkatkan produksi pertanian, sementara infrastruktur pendukung belum beroperasi,” ungkap Mawardi.

Mawardi berharap kepada Abdullah Puteh sebagai anggota DPD RI asal Aceh bisa ikut memperjuangkan masalah tersebut ke Kementerian PUPR dan forum nasional lainnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah. Ia mengatakan, produksi hasil pertanian Aceh pada tahun 2023 menurun dibanding tahun 2022.

Cut mengatakan, salah satu penyebab menurunnya produksi tersebut disebabkan sejumlah irigasi tidak berfungsi dengan baik sehingga lahan sawah kekurangan debit air. Ia mencontohkan, bendungan Krueung Pasee di Aceh Utara yang belum tuntas pembangunannya dan irigasi Jamboe Ayee dan Rajui yang debit airnya masih kurang mencukupi untuk kebutuhan sawah di sekitarnya.

Selain itu, Kepala Dinas Pertanian itu juga menyebutkan masih banyak sawah di Aceh yang berbentuk rawa. Saat hujan lahan tersebut menjadi banjir sehingga bisa gagal tanam dan panen. Menurutnya lahan sawah berbentuk rawa tersebut perlu diperbaiki, misalnya dengan membuat sistem surjan.

Lebih lanjut, saat ini petani di Aceh juga sedang terhambat mendapatkan Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP akibat perusahaan pemberi asuransi tidak dapat beroperasi di Aceh karena terbentur regulasi Lembaga Keuangan Syariah. Sementara asuransi syariah yang ada di Aceh tidak menyediakan asuransi untuk pertanian. “Padahal keberadaan AUTP ini begitu bermanfaat bagi petani, jika produksi pertanian gagal panen sampai 75 persen maka mereka mendapatkan dana ganti rugi dari asuransi,” kata Cut Huzaimah.

Cut berharap segala masalah pertanian yang melanda Aceh tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia juga berharap Komite II DPD RI dapat membantu menyelesaikan masalah petani di Aceh.

BANDA ACEH - Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menegaskan pihak Pemerintah Aceh sepakat untuk melanjutkan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Aceh 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun, Pemerintah Aceh juga mengajukan dua syarat utama.

"Pertama, pembahasan RAPBA 2024 harus selesai pada minggu kedua Desember. Kedua, porsi pembagian Dana Otonomi Khusus untuk kabupaten dan kota harus tetap 60:40 dan anggaran JKA nihil utang," ungkap Muhammad MTA, Jum'at, 8 Desember 2023.

Persyaratan itu disampaikan dalam rapat antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri sore tadi. Rapat digelar atas permintaan DPR Aceh kepada kemendagri seiring telah berakhirnya batas waktu pembahasan pada 30 November 2023.

MTA juga menyebutkan rapat itu dihadiri oleh penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dan difasilitasi oleh pelaksana harian (Plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan.

Dalam rapat itu, kata MTA, Pemerintah Aceh juga sudah menerangkan pangkal persoalan pembahasan RAPBA 2024.

MTA mengatakan Pemerintah Aceh sangat terbuka dan menginginkan APBA, setiap tahun, disahkan melalui qanun, bukan lewat peraturan gubernur. Upaya ini, kata MTA, dibuktikan dengan tiga kali kedatangan Pemerintah Aceh memenuhi undangan DPR Aceh.

Pemerintah Aceh, kata MTA, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Bustami selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Namun rapat pembahasan selalu dibatalkan dengan alasan tidak substansial.

“Atas kesepakatan ini, insya Allah jika tidak ada halangan. Pertengahan Desember ini APBA 2024 akan disahkan oleh DPRA,” pungkasnya.(Red/DNQ)

BANDA ACEH - Berdasarkan Berita Acara Nomor : BA/PANSEL/04/XI/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh terhadap calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh, maka Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh dengan ini mengumumkan sebagai berikut.

Nama-nama 3 (tiga) calon JPT Pratama yang dinyatakan lulus untuk masing-masing jabatan yang diseleksi (sesuai abjad) yaitu:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
- Reza Saputra, S.STP, M.Si
- Saudi Elfiza, SE, M.Si. Ak
- Yusriati, SE, M.Si. Ak

2. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan dan Anak Aceh
- Dasrita Bakri, S.Si, M.PA
- Feriyana, SH, M. Hum
- Meutia Juliana, S.STP, M.Si

3. Kepala Dinas Pangan Aceh
- Azanuddin Kurnia, SP, MP
- Kariamansyah, S.Hut, MP
- Drs Surya Rayendra

4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
- Ir. Diaz Furqan, ST, MT
- M. Nasir, SIP, M.PA
- Safrizal AR, S.Sos, MM

5. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh
- Ichwanul Fitri, Nst. S.Ag, M.Kes
- H. Mulyadi Nurdin, Lc, MA
- Dr. Munawar, MA

6. Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
- Aulia Husni Putra, S.STP, M.Si
- Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si
- Dr. Munawar, MA

7. Kepala Dinas Sosial Aceh
- Dr. Muslem, S.Ag, M.Pd
- Taufik, ST, M.Si
- T. Hendra Faisal, SE, M.Si

8. Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Aceh
- Bob Mizwar, S.STP, M.Si
- Mountie Syurga, ST, MM
- Zaini, S.Sos, MM

9. Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Aceh
- Amrina Habibi, SH, MH
- Feriyana, SH, M.Hum
- Muhammad Junaidi, SH, MH

10. Wakil Direktur Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
- dr. Ira Maya, M.Kes
- Dr. Muhazar H, SKM, M.Kes
- Yusrizal, SKM M.Kes

Keputusan panitia seleksi (pansel) yang ditandatangani ketua Pansel T. Setia Budi, di Banda Aceh pada 5 Agustus 2023 itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.[DNQ]