BANDA ACEH - Upaya calon anggota DPD Azhari Cage, Nazar Apache, MC Razi, Syech Fadhil, Akhyar Kamil melakukan protes kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten Pidie saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi ternyata tidak sia-sia. Pasalnya, setelah dilakukan pencocokan data model C hasil salinan TPS di 16 Kecamatan yang ada Kabupaten Pidie dengan DA 1 hasil rekap kecamatan menampakkan hasil yang pantastis.

Tengok saja, perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 27 atas nama Sayed Muhamad turun drastis hampir 80 persen setelah dilakukan pencocokan. Hal ini, tentu saja membuat publik di Aceh tercengang, baru pemilu kali ini kejadian penggelembungan suara untuk calon DPD di Aceh dilakukan.

Informasi yang diperoleh Presentatif, Selasa, 12 Maret 2024 setelah dilakukan pencocokan data model C hasil salinan TPS ke 16 Kecamatan di Kabupaten Pidie yang diduga terjadi penggelembungan suara, maka diperoleh hasil yang mengejutkan kan. Tidak tanggung-tanggung, suara calon anggota DPD nomor urut 27 atas nama Seyed Muhammad Mulyadi yang awal 119.341, berkurang drastis menjadi 23.357 setelah dilakukan pencocokan ulang.

Berikut data kecamatan dan perolehan suara yang telah dilakukan pencocokan uang melalui data model C.

1. Kecamatan Kota Sigli No. Urut 27 dari jumlah suara 3.955 menjadi 470 suara.

2.. Kec. Mila No. Urut 27 dari jumlah 2.084 menjadi 1.477

3. Kec. Padang Tiji No. Urut 27 dari jumlah 7.093 menjadi 572

4. Kec. Pekan Baro No. Urut 27 dari jumlah suara 8.218 menjadi 1.206

5.Kec. Mutiara Timur No. Urut 27 dari jumlah 10.476 menjadi 2.315 suara

6. Kec. Mutiara No. Urut 27 dari jumlah suara 3.790 menjadi 1.017 suara.

7. Kec. Kembang Tanjong No. Urut 27 dari jumlah 7.518 menjadi 2.090 suara.

8. Kec. Muara Tiga No. Urut 27 dari jumlah 8.389 berkurang menjadi 454 Suara.

9. Kec. Geumpang No. Urut 27 dari jumlah 937 menjadi 722 perolehan suara.

10. Kec. Batee No. Urut 27 dari perolehan suara 9.280 hingga menjadi 1.002 Suara.

11. Kec. Sakti No. Urut 27 dari suara 5.785 turun menjadi 1.994 Suara.

12. Kec. Tangse No. Urut 27 dari jumlah suara 8.782 turun menjadi 2.009 Suara.

13. Kec. Delima No.Urut 27 dari jumlah suara 8.433 turun menjadi 1.463 Suara.

14. Kec. Grong-grong No. Urut 27 dari jumlah 2.933 turun menjadi 207 Suara.

15. Kec. Pidie No. Urut 27 dari jumlah suara 17.983 turun menjadi 740 Suara.

16. Kec. Simpang Tiga No. Urut 27 dari jumlah suara 8.790 turun menjadi 724 suara.(HS) 

BANDA ACEH- Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh menyatakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh serta KIP Kabupaten Pidie terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu 2024.

Pelanggaran administratif tersebut berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Aceh.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Panwaslih Provinsi Aceh, Safwani mengatakan, penetapan tersebut berdasarkan surat putusan Panwaslih Provinsi Aceh nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL/PROV/01.00/III/2024 tanggal 9 Maret 2024.

"Putusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan disertai bukti-bukti yang didapatkan, dan dibacakan di depan para saksi yang hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Aceh,” kata Safwani, Minggu, 10 Maret. 

Dalam rapat tersebut, kata Safwani, Panwaslih Aceh membuka ruang untuk para peserta Pemilu untuk penyelesaian administrasi cepat melalui laporan yang diajukan oleh calon anggota DPD Aceh.

Pihak pelapor dalam keterangannya, melaporkan adanya pergeseran & penggelembungan perolehan suara yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Aceh untuk keuntungan calon Anggota DPD tertentu, dan berakibat kerugian kepada calon Anggota DPD lainnya,”lanjut Safwani. 

Maka, Panwaslih Aceh memerintahkan kepada KIP Aceh dan KIP Pidie untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi calon DPD di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Kembang Tanjung, Muara Tiga, dan Kecamatan Batee.

Kemudian, Kecamatan Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Geumpang, Peukan Baro, Mila, Delima, Simpang Tiga, Sakti, Padang Tiji, dan Kecamata Grong-Grong . 

“Dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi calon DPD di beberapa Kecamatan ini dengan merujuk pada C Hasil TPS,” tutup Safwani.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak delapan Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Aceh melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara terhadap calon DPD Aceh nomor urut 27, Sayed Muhammad Mulyadi, di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pidie ke Panwaslih Aceh. Adapun kedelapan Caleg DPD RI Dapil Aceh tersebut yakni Azhari Cage, M Fadhil Rahmi, Akhyar Kamil, MC Razi, Nazar Apache, Rahmad Maulizar, Nazir Adam dan Darwati A Gani. “Jadi yang akan kita laporkan nanti adalah tentang penggelembungan suara ke calon DPD No Urut 27 yang signifikan. Dan kita telah membandingkan antara C hasil dengan Kecamatan yang dibuat. Dan ini kita sudah protes di pleno KIP Pidie,” kata Caleg DPD RI Dapil Aceh nomor urut 5, Azhari Cage, Jum’at (8/3/2024). Dikatakan Azhari, dugaan kecurangan adanya penggelembungan suara ini terjadi di 23 kecamatan di Pidie, di mana 4 kecamatan tersebut telah diproses dan dilakukan perbaikan, yaitu di antaranya di Kecamatan Mane, Kecamatan Tiro, Kecamatan Keumala, dan Kecamatan Indrajaya.(HS) 

BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mulai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi Aceh Pemilu 2024.

Rapat pleno tersebut digelar di Asrama Haji Embarkasi Aceh mulai dari 5-10 maret 2024.

Ketua KIP Aceh, Saiful menargetkan rapat pleno tingkat provinsi ini selesai dalam jangka waktu lima hari.

“Jadi di tanggal 11 maret itu akan dilakukan pleno tingkat nasional,” kata Saiful, Selasa, 05 Maret 2024.

Sementara itu, dimulai berlangsungnya rapat pleno tingkat provinsi, kata Saiful ada 4 Kabupaten/Kota yang belum menyerahkan rekapitulasi hasil pemilu yaitu kabupaten Aceh Selatan, Pidie, Aceh Timur dan Aceh Utara.

“Sejauh ini kendalanya seperti di Aceh Timur dan Aceh Utara itu jumlah TPS nya banyak, jadi itu yang menyebabkan terjadi keterlambatan,” kata Saiful.

Keempat Kabupaten/Kota tersebut, lanjut Saiful jika nantinya hingga tanggal 10 maret 2024 belum merampungkan rekapitulasi hasil pemilu maka pihak KIP Aceh akan memberi perpanjangan waktu untuk segera diselesaikan.

Saiful berharap rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara berjalan lancar tanpa kendala.

“Jika nantinya ada kendala, seperti selisih suara, kita akan sandingkan data tersebut sejauh peserta pemilu dapat membuktikan adanya selisih suara,” tutup Saiful.(HS)

BANDA ACEH – Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilu Legislatif harus berlangsung sukses di Aceh. Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi lintas sektor serta masukan dari para pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dan harus semakin intens dilakukan. Sejauh ini semua tahapan berjalan on schedule atau sesuai target dan jadwal.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh Azwardi, pada Rapat Koordinasi bersama KIP Aceh dan Panwaslu Aceh, terkait Pengadaan Logistik Pemilu di Kabupaten/Kota di Aceh, Senin (8/1/2024).

“Kita harus menyukseskan Pemilu. Oleh karena itu, kita butuh masukan dari KIP dan Panwaslu. Terkait rencana kita melakukan kunjungan, apakah sampel dan kapan mulai bergerak sebelum proses finalisasi ini selesai. Kalau masa tenang sudah tidak mungkin lagi kita ke lapangan, kita bagi tim dan pastikan yang kita rapatkan hari ini tersampaikan ke kabupaten/kota,” kata Azwardi.

Untuk diketahui bersama, rapat hari ini membahas sejumlah hal terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu terkait logistik pemilu, dukungan anggaran, Naskah Perjanjian Hibah Aceh dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan Alat Peraga Kampanye. “Sebagai informasi awal, terkait NPHD untuk seluruh kabupaten/kota, informasinya sudah tanda tangan. Hal yang perlu kita lakukan bersama adalah memantau implementasinya seperti apa,” ujar Azwardi.

Sementara itu, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Saiful Bismi menjelaskan, terkait perkembangan logistik di Aceh, saat ini sudah pada tahap pengiriman kotak suara, bilik suara, tinta dan sudah sampai ke kabupaten/kota serta sudah dilakukan penyortiran dan penyimpanan.

“Terkait surat suara, kondisi hari ini hanya satu kabupaten yang masih bersandar kapalnya, untuk daerah lain sudah masuk dan saat ini sedang proses sortir dan lipat, untuk Tamiang diperkirakan tanggal 10 Januari sudah ada di Tamiang,” ujar Saiful.

Sementara itu, terkait sampul, Saiful menjelaskan, sejak kemarin sudah masuk dua kontainer melalui Pelabuhan Malahayati. Saat ini, sambung Saiful, semua masih dalam proses bongkar muat, dan mulai hari ini akan didistribusikan ke masing-masing kabupaten/kota.

“Terkait formulir, dalam waktu dekat akan masuk, yang kita khawatirkan karena keterlambatan. Tapi hari ini sudah 95 persen sudah oke, tinggal Aceh Tamiang yang masuk lewat Pelabuhan Belawan. Proses dari Belawan ke kabupaten/kota dikawal oleh teman-teman Panwaslu. Kami sudah mendistribusikan pada kabupaten/kota, ada yang sedang berlangsung proses lipat dan kami sudah dapat informasi terkait kekurangan surat suara,” ungkap Saiful.

Menanggapi penjelasan Ketua KIP Aceh, Azwardi optimis, dengan kerja sama multi pihak, seluruh proses akan berlangsung sukses sesuai target. “Mudah-mudahan Tamiang juga tidak ada kendala, karena MPHA Kesbang di Kemendagri terus berkoordinasi, termasuk melalui zoom meeting.” kata Azwardi.

“Terkait pinjam pakai gedung juga sudah kita sampaikan, distribusi logistik hari ini sudah kita dengarkan semua, yang sedang berproses hanya Tamiang saja, kita berharap Panwas juga membantu di Tamiang sehingga proses di sana bisa berjalan sesuai harapan,” imbuh Azwardi.

Ketua Panwaslu Aceh menjelaskan, keberadaan lembaganya adalah untuk memastikan semua proses sesuai dan bukan mencari kesalahan, namun sebagai bahan evaluasi bersama. Dan, terkait logistik, harus menjadi catatan bersama agar jumlah logistik dan surat suara terpenuhi dan KIP bisa menanggulangi proses kekurangan surat suara.