BANDA ACEH_ Dikeluarkannya keputusan mahkamah konstitusi pada 7 Juni 2024 terkait 4(empat) perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) semakin memperkuat bukti indikasi adanya permainan dan pengaturan suara dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Timur. 

"Untuk 4 (empat) perkara PHPU dengan lokasi khusus Aceh Timur MK sudah mengabulkan gugatan dan mengeluarkan amar putusan untuk dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang(PSSU). Hal ini membuktikan bahwa dugaan adanya indikasi pengaturan suara di sejumlah kecamatan itu benar adanya dan jika dicermati lebih lanjut semakin memperjelas bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran aturan serta kode etik oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur," ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA), Ariyanda Ramadhan, 9 Juni 2024.

Ariyanda menambahkan, baik itu perkara PHPU nomor 16 yang diajukan PAS untuk DPRA dari Dapil Aceh Timur, perkara no 20 yang diajukan Partai Golkar untuk DPRA Dapil Aceh Timur, Perkara Nomor 105 yang diajukan PNA untuk DPRK Dapil 4 Aceh Timur maupun Perkara nomor 121 yang diajukan PAS untuk DPRK Aceh Timur semakin memperkuat adanya permainan dari pelaksana pemilu terhadap perolehan hasil suara. 

"Mencermati keputusan MK tersebut, demi menyelamatkan marwah dan integritas pelaksana Pemilu maka kita meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) untuk bertindak tegas untuk memberhentikan serta memberikan sanksi seberat mungkin sesuai peraturan yang berlaku kepada ketua KIP Aceh Timur sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan pesta demokrasi," ujarnya.

Menurut GeMPA jika DKPP tidak melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan tegas maka hal ini akan mencoreng citra demokrasi dan membuat tingkat ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. "DKPP sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam pasal 159 ayat 3 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diharapkan menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. Selain itu, DKPP diharapkan hendaknya menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu," paparnya.

Katanya, mencermati hasil keputusan MK tersebut maka sudah seyogyanya tidak tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran kode etik serius yang telah terjadi di kabupaten tersebut.

"Hasil keputusan MK tersebut juga membuktikan adanya indikasi perubahan hasil perhitungan suara yang menunjukkan bahwa kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pemilu. Jadi apa yang sempat mencuat di publik dan berbagai media tentang dugaan permainan KIP Aceh Timur itu sudah semakin terang benderang pasca keputusan MK ini. Kita berharap hal tersebut ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku demi menjaga marwah demokrasi di bumi pertiwi ini, Gakkumdu dan DKPP kita minta tidak bermain mata dan benar-benar menjaga nilai demokrasi dan integritas pelaksanaan pemilu sesuai dengan amanah konstitusi," pungkasnya.

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 17-PKE-DKPP/I/2024 di kantor Panwaslih kota Banda Aceh, Senin (18/3/2024) pukul 09.00 WIB.

Pengadu dalam Perkara ini adalah Hamid yang memberikan kuasa kepada Muslim A Gani, Dian Yuliani dan Maya Indrasari. Dia mengadukan anggota KIP kota Langsa, yaitu Iqbal Suliansyah.

Teradu didalilkan telah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan/atau tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu dan saksi pengadu. 

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas David, Minggu (17/3/2024). 

Sidang ini bersifat terbuka untuk umum, sehingga baik masyarakat umum yang ingin memantau maupun wartawan yang ingin meliput sidang, dapat melihat langsung jalannya persidangan.

“Bagi masyarakat yang ingin hadir atau wartawan yang ingin meliput, silahkan hadir sebelum sidang dimulai,” terang David.

Untuk memudahkan akses publik terhadap jalannya persidangan, sidang ini juga akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook resmi DKPP. “Sehingga, siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” pungkas David. 

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) buka suara mengenai Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) yang melaporkan pimpinan KPU RI terkait dugaan 204 juta data pemilih yang bocor. DKPP memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti.

"Pada prinsipnya setiap pengaduan yang disampaikan ke DKPP akan ditindaklanjuti oleh DKPP sesuai ketentuan yang berlaku," kata Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dikonfirmasi seperti dikutip dari detik, Sabtu (9/12/2023).

Sementara, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengaku belum menerima informasi terkait aduan tersebut. Namun, dia memastikan laporan yang masuk akan di proses sesuai mekanisme berlaku.

"Saya belum dapat infonya dari bagian pengaduan. Setiap laporan pasti akan diproses sesuai sesuai tata cara dan mekanisme yang diatur dalam peraturan DKPP," jelasnya.

Sebelumnya, PP KAMMI membeberkan alasan pihaknya mengadukan Pimpinan KPU ke DKPP. KAMMI mengaku kecewa akan kinerja KPU, dan menilai ada unsur kelalaian dan kegagalan dalam memitigasi kebocoran data.

"KPU sebagai pengendali server atau sistem jaringan bertanggungjawab penuh memberikan rasa aman bagi para pemilih. Apalagi sudah ada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi," kata Bendahara Umum PP KAMMI sekaligus Ketua Satgas Jaga Demokrasi Asnawir Nasution, dalam keterangannya Kamis (7/12/2023).

"Yang di dalamnya berisi segala upaya harus dilakukan untuk melindungi data pribadi individu dalam rangkaian pemrosesan atau pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi," imbuh Asnawir.

Sementara itu rekannya, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PP KAMMI Rizki Agus Saputra, menilai KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena data-data yang diduga bocor berisi NIK, nomor Kartu Keluarga, nomor paspor dan identitas diri lainnya.

"KPU telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 15 dan 16 mengenai prinsip profesionalitas dan akuntabilitas berdasarkan Peraturan DKPP RI Nomor 2 tahun 2017. Sebagai lembaga negara, KPU seharusnya memiliki mekanisme atau uji coba sebelum tahapan pemilu ini terlaksana," tutur Rizki.

Rizki menyebut pada Pemilu 2019 sudah terjadi kerusakan pada sistem informasi penghitungan suara. Menurut dia harusnya KPU menjadikan hal tersebut bahan evaluasi. 

BANDA ACEH_ Majelih Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan perkara nomor 126-PKE-DKPP/X/2023 dengan Teradu I Rahmad Bagja selaku Ketua Bawaslu dan Teradu II Fahrul Rizha Yusur selaku Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, pada hari Jum’at, 8 Desember 2023.

Sidang tersebut dipimpin oleh Heddy Lugito sebagi Ketua Majelis, serta Muhammad Tio Aliasyah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, J. Kristiadi dan Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum majelis DKPP menyimpulkan bahwa pernyataan Teradu II pada media serambinews.com dilakukan oleh Teradu II sebagai bentuk pertanggung jawaban publik maupun konfirmasi terhadap permintaan dari salah satu wartawan serambinews.com, tindakan tersebut dilakukan oleh Teradu II untuk menjawab kegaduhan di tengah masyarakat akibat adanya pemberitaan dan protes terhadap pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Pengadu. 

Atas tindakan tersebut DKPP berpendapat tindakan Teradu II telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Pasal Pasal 9 huruf a. "menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta" dan Pasal 13 huruf c “memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Bahwa pernyataan teradu ke media sebagai bentuk pertangungjawaban publik dan konfirmasi atas kegaduhan dipublik serta tindakan teradu berkewajiban menjawab kegaduhan di tengah masyarakat akibat adanya pemberitaaan dan protes dari pengadu.

Pernyataan teradu merupakan penegasan bahwa Rahmadsyah yang dilantik oleh Bawaslu RI merupakan peserta yang mengikuti seluruh proses seleksi.

Bahwa Teradu selaku penyelenggara Pemilu harus melaksanakan prinsip jujur dan terbuka dengan memberikan respon terhadap kritik dan pertanyaan publik dengan menyampaikan seluruh informasi kepada publik berdasaarkan fakta. 

Anggota Majlis DKPP Dr. Ratna Dewi Petalolo menyatakan Fahrul Rizha Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. “ Berdasarkan uraian tersebut DKPP berpendapat dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu II meyakinkan DKPP, Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu"

Dalam amar putusannya majelis DKPP memutuskan (1). menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya, (2) merehabilitasi nama baik teradu I Rahmad Bagja selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, (3). Merehabilitasi Teradu II Fahrul Rizha Yusuf selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhitung sejak putusan ini dibacakan, (4) memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan, dan (5), meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.