SUBULUSSALAM_ Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas kegiatan PT SPT yang sempat menggarap Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Rabu, 26 Juni 2024.
Sebelumnya, AMPeS ini sempat menyampaikan tuntutannya yang dimediasi langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Subulussalam, pada 4 Juni 2024 lalu.
Disana, AMPeS sempat menyampaikan kepada Pj Walikota Azhari SAg terkait permasalahan PT perkebunan di Kota Subulussalam, salah satunya PT SPT.
Seperti keterangan Mardiansyah selaku Ketua AMPeS yang disampaikan kepada media ini, via Whatsapp.
PT SPT tersebut, diduga sudah banyak merugikan masyarakat dan lebih banyak menimbulkan mudarat yang merusak lingkungan.
"Kita meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Subulusslam untuk mecabut izin PT PST pasalnya telah mencemari lingkungan, serta memimnta pertanggungjawaban dari PT PST yang diduga telah merusak Hutan Lindung (HL) yakni Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)," ujar Mardiansyah.
Tidak hanya itu saja, Mardiansyah juga meminta kepada pihak APH wilayah Kota Subulussalam, agar tidak diam saja terkait pencemaran lingkungan dan pengrusakan HL tersebut.
"Kita sangat berharap kepada APH untuk menindak oknum yang mengatasnamakan perusahaan SPT itu, jangan jadikan Subulussalam ini hukum yang tumpul keatas tajam kebawah," kata Mardiansyah.
Disamping itu, AMPeS juga menagih janji dari PJ Walikota untuk menyelesaikan permasalahan ini dan berharap hal tersebut bukan janji manis saja dari PJ Walikota setempat.
"Kita berjanji, jika permasalahan ini di diamkan oleh pihak APH dan pemerintah Kota Subulussalam. AMPeS akan melakukan aksi di kantor Walikota Subulussalam dan di kantor gubernur Aceh," jelas Mardiansyah. (JD)
SUBULUSSALAM - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS) kembali menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 18 Januari 2024.
Melihat kondisi Kota Subulussalam saat ini, AMPeS merasa miris dan menilai Walikota Subulussalam tidak becus mengkelola anggaran daerah.
Disana, AMPeS meminta Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki untuk menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa dan menyelidiki Walikota Subulussalam.
AMPeS juga menduga adanya kecurangan atau penyelewengan anggaran dana APBK. Terlihat, anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga pendidik yang sudah disahkan di sidang paripurna akan tetapi belum juga di realisasikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.
AMPeS juga menyinggung terkait pinjaman dana PEN yang sebesar 108 M, dinilai tidak ada kejelasan peruntukan anggaran tersebut.
"Kami dari AMPeS meminta Pj Gubernur untuk segera menyurati KPK dalam rangka menyelidiki Walikota Subulussalam," sampai Fahrul, koordinator aksi.
Sekaligus, AMPeS juga meminta Pj Guburnur Aceh agar menyurati KPK untuk menyelidiki ketua KONI Subulussalam. Disana, AMPeS menduga kuat dengan anggaran 2,2 M tanpa adanya LPJ menurut hasil dari pemeriksaan BPK.
Dalam aksi damai tersebut, AMPeS juga meminta kepada Gubenur Aceh Untuk menyampaikan tuntutannya tersebut langsung kepada Kapolda Aceh untuk turun tangan dalam penyelidikan anggaran Baitul Mall.
"Kami dari AMPeS juga menduga dana Baitul Mall Kota Subulussalam disalah gunakan oleh pihak tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam," cetusnya. (JD)
SUBULUSSALAM_ Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas kegiatan PT SPT yang sempat menggarap Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Rabu, 26 Juni 2024. Sebelumnya, AMPeS ini sempat menyampaikan tuntutannya yang dimediasi langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Subulussalam, pada 4 Juni…
SUBULUSSALAM – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS) kembali menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 18 Januari 2024. Melihat kondisi Kota Subulussalam saat ini, AMPeS merasa miris dan menilai Walikota Subulussalam tidak becus mengkelola anggaran daerah. Disana, AMPeS meminta Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki untuk menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar…
