Setiap kali Aceh kembali bergolak, sekecil apa pun bentuknya, negara cenderung refleks menghidupkan istilah lama, yakni separatisme. Kata ini bekerja seperti palu godam; memukul rata kompleksitas sejarah, politik, dan psikologi kolektif Aceh ke dalam satu stigma. Padahal, konflik Aceh bukanlah soal keinginan memisahkan diri semata, melainkan kegagalan negara membaca sejarahnya sendiri dan menuntaskan persoalan hak menentukan nasib sendiri (self-determination) yang diwariskan kolonialisme.
Aceh bukan wilayah yang lahir dari proses administratif republik. Ia adalah entitas politik yang telah matang jauh sebelum Indonesia berdiri. Dalam Southeast Asia in the Age of Commerce, sejarawan Anthony Reid menempatkan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai salah satu kekuatan utama Asia Tenggara abad ke-16 dan 17, dengan jaringan perdagangan, diplomasi, dan militer yang melampaui kawasan Nusantara. Aceh memiliki pengalaman kedaulatan yang nyata, bukan imajinasi romantik elite lokal.
Kesadaran historis inilah yang menjelaskan paradoks Aceh, ia menjadi salah satu pendukung paling loyal republik pada awal kemerdekaan, tetapi sekaligus menjadi wilayah dengan konflik terpanjang pascakemerdekaan. Dana, logistik, hingga dukungan diplomasi dari Aceh menjadi modal penting republik yang masih rapuh. Namun, relasi yang terbangun setelah itu justru bersifat eksploitatif dan asimetris. Keputusan melebur Aceh ke dalam Sumatera Utara pada awal 1950-an menjadi simbol awal pengingkaran terhadap martabat politik Aceh.
Dalam teori state building, relasi semacam ini menandakan kegagalan membangun kontrak sosial yang inklusif. Negara hadir bukan sebagai perwujudan kehendak bersama, melainkan sebagai pusat kekuasaan yang mengatur dari atas. Sentralisme Orde Baru memperdalam luka tersebut. Sejak eksploitasi minyak dan gas pada awal 1970-an, Aceh menjadi salah satu penyumbang devisa penting negara, namun tetap tertinggal secara sosial-ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa hingga akhir 1990-an, Aceh masih berada dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi. Ketimpangan struktural ini, dalam kajian political economy of conflict, adalah prasyarat utama lahirnya perlawanan bersenjata.
Kemunculan Hasan Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka pada 1976 harus dibaca dalam kerangka itu. Berbeda dengan Darul Islam yang mengartikulasikan kekecewaan melalui bahasa agama, Hasan Tiro memilih bahasa sejarah dan hukum internasional. Ia menghidupkan kembali narasi Aceh sebagai bangsa yang pernah berdaulat dan mengadopsi konsep successor state, yaitu Aceh bukan negara baru, melainkan negara lama yang kedaulatannya terputus oleh kolonialisme.
Argumen Hasan Tiro bertumpu pada fakta bahwa Belanda tidak pernah menaklukkan Aceh secara sah, dan karena itu tidak memiliki legitimasi untuk menyerahkan Aceh kepada Indonesia melalui Perjanjian 27 Desember 1949. Dalam perspektif hukum internasional modern, klaim ini merujuk pada prinsip dekolonisasi yang ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tahun 1960. Resolusi ini menempatkan hak menentukan nasib sendiri sebagai norma dasar yang tidak dapat dinegosiasikan.
Tentu, klaim successor state tidak pernah diterima sebagai konsensus internasional. Namun yang sering diabaikan negara adalah fakta bahwa gagasan tersebut tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman panjang marginalisasi dan pengingkaran sejarah. Dalam banyak kasus global mulai dari Kosovo hingga Timor Leste, komunitas internasional menunjukkan bahwa warisan kolonial yang tidak diselesaikan akan selalu menjadi sumber konflik laten.
Kesepakatan Helsinki 2005 adalah pengakuan implisit negara atas kegagalan pendekatan keamanan. Dengan memberikan format self-government, partai politik lokal, dan pengakuan terhadap institusi adat seperti Wali Nanggroe, negara berupaya merajut ulang relasi dengan Aceh. Namun, perdamaian tidak pernah final. Ia rapuh, terutama jika negara kembali menggunakan kacamata lama dalam membaca Aceh.
Keputusan-keputusan politik yang mengabaikan sensitivitas Aceh, termasuk dalam penanganan bencana alam, tidak pernah berdiri sebagai kebijakan teknokratis semata. Dalam masyarakat pascakonflik, kebijakan semacam itu bekerja sebagai simbol. Dan simbol, di Aceh, selalu berkelindan dengan memori kekerasan dan pengingkaran.
Di sinilah negara kembali gagal membaca konteks. Aceh bukan sekadar wilayah otonomi khusus, melainkan ruang kesadaran historis. Seperti ditegaskan Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad melalui konsep Acehnology, Aceh harus dipahami sebagai subjek dengan nalar epistemik sendiri. Negara yang memaksakan pendekatan seragam hanya akan melahirkan resistensi simbolik, meskipun senjata telah lama diturunkan.
Aceh hari ini bukan ancaman militer, tetapi cermin politik. Ia memantulkan pertanyaan yang belum dijawab negara, yakni sejauh mana Indonesia siap berdamai dengan sejarahnya sendiri sebagai negara pasca kolonial yang lahir dari keragaman pengalaman kedaulatan? Selama negara terus berlindung di balik stigma separatisme, Aceh akan tetap menjadi pengingat bahwa konflik tidak selalu lahir dari hasrat memisahkan diri, melainkan dari kegagalan kekuasaan mengakui martabat dan keadilan.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)