ACEH TIMUR_Wakil Ketua KNPI Aceh Timur , Rusydi SH,I menilai sosok Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah sangat layak untuk diusung pada pilkada Aceh 2024. apalagi ditengah krisisnya sosok pemimpin Aceh yang memiliki kapasitas dan integritas saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Rusydi, menanggapi sejumlah dukungan dan dorongan berbagai elemen masyarakat kepada bapak Bustami Hamzah untuk bertarung di Pilkada Aceh 2024.

Sosok Bustami Hamzah merupakan tokoh potensial untuk menahkodain Aceh saat ini.

Kepada nama media ini, Minggu (21/7/2024), Rusydi menilai bahwa ; rekam jejak pak Bustami yang telah lama mengabdi di jajaran Pemda Aceh tentu beliau sangat faham antropologi Aceh dengan segala dinamika dan problem yang ada, beliau juga memiliki jaringan dan dukungan kuat dari tokoh-tokoh Aceh baik dari kalangan pengusaha, akademisi, pemuda dan masyarakat Aceh yang rindu akan perubahan dan kemajuan. Jaringan dan relasi beliau yang luas juga akan menjadi modal besar dalam mendorong infestasi di berbagai bidang agar dapat memacu pembangunan lebih cepat pada sektor-sektor potensial non formal di Aceh. percepatan pembangunan daerah hanya akan maksimal jika di komandoi oleh sosok yang berpengalaman dan mumpuni seperti pak bustami hamzah," jelas Rusydi.

BANDA ACEH_ Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Aceh terkait adanya upaya perubahan, pengurangan dan penggelembungan suara di Kabupaten Aceh Timur merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Indikasi adanya skandal konspirasi kecurangan pada pelaksana pesta demokrasi di Aceh Timur itu tercium semakin kuat setelah pihak Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur secara nyata mengabaikan rekomendasi saran perbaikan Panwaslih Provinsi Aceh melalui surat yang ditujukan kepada KIP Aceh Timur nomor :38/ PM.00.01/K.AC/03/2024. tanggal 7 maret 2024 perihal : Saran Perbaikan Rekapitulasi. Dari data temuan Bawaslu tersebut terlihat jelas adanya pengurangan dan penggelembungan suara yang begitu fantastis dengan total mencapai puluhan ribu suara untuk DPR RI maupun DPD RI, dimana D Hasil Kecamatan sangat jauh berbeda dengan D Hasil Kabupaten.

"Kendatipun sudah dilakukan pencermatan, namun persoalan ini tetap harus ditindaklanjuti oleh Panwaslih karena secara aturan sudah memenuhi unsur pidana dan juga pelanggaran kode etik. Masyarakat tentunya berharap Panwaslih berani melaporkan persoalan ini kepada DKPP agar ditelusuri lebih lanjut berkenaan dengan kode etik pelaksana serta juga kita meminta agar proses hukum terhadap upaya penggelembungan dan pengurangan suara caleg di Aceh Timur juga dapat diproses ke ranah pidana demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proses demokrasi," ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang.

Dia memaparkan, jika mengacu berdasarkan pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/ kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta. 

"Jika kita lihat adanya tindakan sengaja sehingga berita acara rekapitulasi hasil suara di Aceh Timur, dimana terjadi pengurangan dan penggelembungan suara dari data D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabko, maka hal ini sudah masuk ke ranah pidana pemilu. Nanti tentunya akan ditelusuri lebih lanjut apakah ada praktek suap menyuap bahkan unsur nepotisme dan sebagainya yang mengakhibatkan terjadinya perubahan hasil suara," ujarnya.

Mahmud menambahkan, jika kita lihat lebih lanjut dimana, perolehan suara calon DPD nomor urut dua digelembungkan hingga puluhan ribu di pleno kabupaten di Aceh Timur. Hal ini terungkap usai Bawaslu Aceh menyurati KIP Aceh Timur untuk dilakukan untuk melakukan perbaikan rekap suara. Kemudian, untuk DPR RI terlihat berdasarkan data D Hasil Kecamatan di 16 kecamatan se-Aceh Timur total suara caleg Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang B.Sc, MA hanya sebanyak 3.669 suara. Namun, pada rekapitulasi D Kabko tingkat Kabupaten justru mengalami kenaikan signifikan menjadi 34.292 suara, sehingga terindikasi terjadi penggelembungan suara yang cukup besar mencapai 30.623 suara.

Hal serupa juga terjadi pada suara PKS, dimana berdasarkan data D Hasil Kecamatan di 12 kecamatan di Aceh Timur suara partai tersebut hanya 1.278, namun pada Data D Hasil Kabko tingkat Kabupaten Aceh Timur justru mengalami penambahan menjadi 7.634 suara. Sehingga diduga terindikasi terjadinya penggelembungan sebesar 6.356 suara.

Indikasi penambahan / penggelembungan suara lainnya juga ditemukan pada suara Caleg Gerindra Nomor Urut 5 atas nama T. Zainal Abidin, S.Pd.I, MH. Dimana, berdasarkan D Hasil Pleno Kecamatan suara yang diperoleh di 17 kecamatan hanya sebanyak 12.281 suara, namun pada D Hasil Kabko Aceh Timur justru menggelembung menjadi 22.651 suara, atau dapat dikatakan suara caleg tersebut mengalami penambahan hingga 10.370 suara. Selanjutnya, indikasi penggelembungan suara lainnya yang ditemukan juga terdapat pada suara Caleg DPR RI Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Fadli Tri Hartono, S.Si, M.PA. Suara caleg tersebut berdasarkan data pleno rekap D Hasil di 19 kecamatan hanya sebanyak 3.409 suara, kemudian pada D Hasil Kabko Aceh Timur justru mengalami penambahan menjadi 11.987 suara. Sehingga dapat dikatakan bahwa caleg tersebut mengalami penambahan suara hingga 8.578 suara.

Lebih lanjut kata Mahmud, berdasarkan temuan Panwaslih juga ditemukan adanya pergeseran suara DPRK, berdasarkan lampiran surat Panwaslih Provinsi Aceh yang ditujukan kepada KIP Aceh Timur nomor :38/ PM.00.01/K.AC/03/2024. tanggal 7 maret 2024 perihal : Saran Perbaikan Rekapitulasi dimana ditemukan bahwa suara badan caleg DPRK Partai Gerindra Nomor Urut 5 atas nama Ibrahim yang telah dipindahkan secara non prosedural ke suara partai. Dan Bawaslu juga menyatakan hal itu tidak sesuai dengan D Hasil pleno kecamatan Idi tunong, sehingga harus dikembalikan ke D Hasil Kecamatan. Dari temuan tersebut diduga sangat erat kaitannya dengan keberpihakan Ketua KIP Aceh Timur yang belakangan setelah ditelusuri diketahui merupakan bentuk keberpihakannya kepada caleg partai Gerindra nomor Urut 1 atas nama Marzuki yang merupakan saudara Ipar sang ketua KIP. Bahkan, diduga yang bersangkutan juga ikut terlibat mengatur agar saksi Partai Gerindra menandatangani surat pencabutan keberatan atas rekomendasi Panwaslih sebagai dasar untuk berkelit dari saran perbaikan. 

Belum lagi, belakangan beredar di sosial media yang begitu menghebohkan tentang pertemuan antara Ketua KIP Aceh Timur dengan salah satu caleg DPRK perempuan berinisial MF yang juga melibatkan operator KIP berinisial AZ yang diduga berlangsung saat pelaksaan Rekapan kecamatan bertempat di Hotel Royal Idi Rayek pada tgl 22 febuari 2024. Dalam video itu terdengar adanya pembicaraan yang berkaitan dengan data suara.

"Dari sejumlah persoalan yang kini mencuat dan menjadi pembicaraan di publik menunjukkan bahwa ada polemik serius yang memang harus ditindaklanjuti secara aturan demi menegakkan keadilan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Untuk itu, kita berharap agar Panwaslih melaporkan semua hal tersebut ke DKPP untuk ditangani lebih lanjut tentang kemungkinan adanya pelanggaran kode etik pelaksana. Bahkan, tentunya masyarakat juga berharap agar penegakan hukum pidana pemilu dapat dilakukan dalam persoalan serius ini," pungkasnya.

ACEH TIMUR - Sebanyak 590 peserta mengikuti seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) 2024 yang akan berlaga di Popda XVII di Aceh Timur. Mereka berpartisipasi mengikuti seleksi dari 13 cabang olahraga (cabor).

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Aceh Timur membuka seleksi Popda 2024 pada 9 dan 10 Maret 2024. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Aceh Timur, Syahril dalam siaran persnya, Minggu 10 Maret 2024.

Adapun cabang olahraga yang membuka seleksi yaitu, atletik, sepak bola, tarung drajat, basket, bola volley, sepak takraw, bulu tangkis, karate, pencak silat, kempo, taekwondo, dan tenis meja.

Seleksi difokuskan pada empat lokasi yaitu untuk atletik dilaksankan tes di SMPN 1 Peudawa, sepak bola di Stadion Mon 9 Idi Rayeuk, tarung drajat di Birem Bayeun, sedangkan sisa cabor lainnya dipusatkan di gedung Idi Sport Center ( ISC ).

Syahril menjelaskan berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) Dispora Aceh 2024 tentang Persyaratan Atlet POPDA XVII ACEH 2024, maka Disparpora Aceh Timur menyeleksi atlet dengan kualifikasi, pertama kelahiran 1 Januari 2007 atau sesudahnya dan saat ini masih berada di kelas X Menengah Atas atau sederajat. Selanjutnya berstatus pelajar aktif, dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah dan terakhir membawa fotocopy dokumen berupa STTB SMP, rapor, akte kelahiran dan NISN saat pelaksanaan seleksi.

“Alhamdulillah, putra- putri Aceh Timur sangat antusias dalam ikut seleksi ini. Tim seleksi sangat fokus untuk mencari bibit atlet untuk bertanding membawa harum nama Kabupaten Aceh Timur,” imbuh Syahril.

Syahril menyebutkan Popda 2024 merupakan moment untuk mempromosikan berbagai potensi Kabupaten Aceh Timur kepada daerah lainya. Oleh sebab itu ia berharap semua pihak dapat mendukung menyuksekan perhelatan event bergengsi itu.

“Pergelaran Popda akan ramai dikunjungi oleh tamu berbagai kabupaten kota di Aceh. Kita akan menjadi tuan rumah dan memberikan pelayanan yang terbaik. Insya Allah Popda akan berdampak positif untuk Kabupaten Aceh Timur,” tutup Syahril

ACEH TIMUR_ Aroma skandal konspirasi kecurangan tercium semakin kuat setelah pihak Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur secara nyata mengabaikan rekomendasi saran perbaikan Panwaslih Provinsi Aceh melalui surat yang ditujukan kepada KIP Aceh Timur nomor :38/ PM.00.01/K.AC/03/2024. tanggal 7 maret 2024 perihal : Saran Perbaikan Rekapitulasi.

Di dalam salah satu lampiran surat Bawaslu/Panwaslih Aceh itu secara tegas meminta agar KIP Aceh Timur juga melakukan koreksi / perbaikan terhadap suara badan caleg DPRK Partai Gerindra Nomor Urut 5 atas nama Ibrahim yang telah dipindahkan secara non prosedural ke suara partai. Dan Bawaslu juga menyatakan hal itu tidak sesuai dengan D Hasil pleno kecamatan Idi Tunong, sehingga harus dikembalikan ke D Hasil Kecamatan.

Pengabaian atas surat rekomendasi Panwaslih Provinsi Aceh ini diduga sangat erat kaitannya dengan keberpihakan Ketua KIP Aceh Timur yang belakangan setelah ditelusuri diketahui merupakan bentuk keberpihakannya kepada caleg partai Gerindra nomor urut 1 atas nama MZK yang ternyata adalah abang Ipar sang ketua KIP.

Bahkan, diduga yang bersangkutan juga ikut terlibat mengatur agar saksi Partai Gerindra menandatangani surat pencabutan keberatan atas rekomendasi Panwaslih sebagai dasar untuk berkelit dari saran perbaikan. 

Pun demikian, kendatipun sudah ada saksi dari pihak MZK yang menolak rekomendasi Panwaslih, temuan kecurangan dan pergeseran suara badan caleg Gerindra sebagaimana temuan Panwaslih, semestinya tetap harus ditindaklanjuti serta dikembalikan sebagaimana mestinya sesuai data D Hasil Kecamatan.

Tindakan ini patut diduga telah mencedrai rasa keadilan dan melanggar kode etik penyelengara pemilu, apalagi belakangan ini berbagai isu negatif atas praktek culas ketua KIP Aceh timur semakin heboh terdengar di ruang publik Aceh Timur. Tindakan oknum penyelengara pemilu merubah perolehan suara caleg seperti ini sangat merugikan para caleg peserta pemilu di Aceh Timur.

Lalu, apakah ada ancaman pidana Pemilu jika terjadi tindakan manipulasi atau merubah hasil suara seperti persoalan yang kini terjadi di KIP Aceh Timur ini?

Jika kita lihat, berdasarkan pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta.

Kemudian, di dalam pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga secara tegas dinyatakan bahwa anggota KPU tingkat provinsi, kota dan kabupaten, PPK hingga PPS yang melakukan kelalaian hingga berdampak hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda Rp 12 juta.