ACEH TAMIANG_ Unit Tipidter Satreskrim Polres Aceh Tamiang berhasil menangkap tiga orang pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berupa orang utan berinisial MS (39), MI (24), RB (33). Mereka ditangkap di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis malam, 18 Juli 2024.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi, melalui Kasat Reskrim AKP Rifki Muslim menjelaskan, penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang melihat adanya orang yang memiliki satwa dilindungi berupa orang utan dan akan diperjualbelikan.

Mendapatkan informasi tersebut, tim unit Tipidter Satreskrim Polres Aceh Tamiang yang dipimpin Ipda Noor Fajar Almaasah melakukan penyelidikan.

Setibanya di lokasi, tim mencurigai seseorang yang membawa tas punggung berwarna coklat, sehingga dilakukan pemeriksaan.

"Setelah diperiksa, tim berhasil menemukan seekor orang utan di dalam tas tersebut yang rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku," kata Rifki Muslim, dalam keterangannya, Jumat, 19 Juli 2024.

Dari penangkapan tersebut, Unit Tipidter berhasil mengamankan tiga orang pelaku yaitu MS, MI, dan RB.

Saat ini, ketiga pelaku beserta barang bukti berupa satu ekor orang utan diamankan ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Para pelaku melanggar pasal UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 2, Pasal 21 Ayat 2 huruf a dan c," ujarnya.

ACEH TAMIANG— Dewan Pimpinan Wilayah Paguyuban Keluarga Besar (DPW-PKB) Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Aceh mendeklarasi dukungan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi itu berlansung di Lapangan Sepak Bola Desa Sukajadi, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, kemarin. 

“Kami paguyuban putra Jawa kelahiran Sumatera yang ada di Aceh siap berada di garda terdepan mendukung Prabowo-Gibran,” kata Ketua DPW PKB Pujakesuma Aceh, Suprianto. 

Suprianto menjelaskan, dukungan Pujakesuma Aceh terhadap Prabowo-Gibran cukup beralasan. Di antaranya Prabowo merupakan pemimpin yang ikhlas terhadap rakyat.

Selain mempunyai pengalaman memimpin yang luas terutama di bidang militer dan politik internasional, kata dia, juga dekat dengan ulama dan pesantren. Hal ini dibuktikan dengan programnya yang menyediakan dana abadi untuk pesantren. 

“Di samping siap melanjutkan program Presiden Jokowi, terutama hilirisasi sawit, serta bisa menjadi pemersatu bangsa,” ujar Suprianto.

Di sisi lain, kata Suprianto, Prabowo dinilai sebagai sosok yang ikhlas terhadap bangsa dan negeri ini. Dalam deklarasi tersebut ikut dihadiri Ketua Pelaksana Harian DPP Pujakesuma Hairum Reza, pengurus DPW Pujakesuma Aceh, pengurus DPD Pujakesuma Aceh Tamiang, dan simpatisan Prabowo-Gibran.

TAMIANG – Sejumlah ASN di Aceh mengaku cemburu dengan nasib para P3K Kemenag Aceh lulusan tahun 2022. Dimana, lulusan P3K Kemenag 2022 langsung direposisi ke sekolah asal usai menerima SK penempatan kerja di daerah jauh. Sedangkan ASN lulusan 2019 ke atas yang ditempatkan jauh dari keluarga mengaku masih kesulitan untuk pindah.

Hal ini disampaikan sejumlah ASN kepada Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MAg, atau akrab disapa Syech Fadhil, dalam silaturahmi di salah satu Warkop di Tamiang, Rabu sore 31 Januari 2024.

“Mereka lulusan 2022, baru ditempatkan di daerah jauh dari keluarga beberapa bulan, namun sekarang sudah direposisi ke sekolah asal. Sedangkan kami, itu juga mengalami nasib yang sama sejak jadi ASN 2019 lalu. Kami jauh dari keluarga, jauh dari anak istri,” kata salah seorang ASN yang minta namanya disamarkan.

“Orangtua dan anak saya sakit. Minta dipindahkan ke sekolah yang dekat dengan keluarga, belum berhasil hingga sekarang,” ujarnya lagi.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh para guru ASN lainnya dalam pertemuan tersebut.

“Tolong ustadz bantu sampaikan ke pihak terkait. Kami ASN juga memiliki keluarga seperti P3K Kemenag, semestinya proses perpindahan kami juga bisa dilakukan,” kata yang lain.

Terkait hal ini, Syech Fadhil mengaku melalui stafnya, telah berkomunikasi dengan jajaran Kanwil Kemenag Aceh.

“Sebenarnya, ini tidak ada anak tiri dan anak kandung. Kemenag Aceh sudah berkonsultasi dengan Dirjen terkait di Jakarta, terkait reposisi ASN dan P3K yang mengajukan pindah. Namun arahan dan petunjuk, yang baru turun adalah P3K,” kata Syech Fadhil.

Syech Fadil meminta ASN, terutama guru yang ingin pindah tempat, untuk bersabar.

“Saya yakin, Kemenag Aceh sedang mengupayakan yang terbaik. Mereka sedang menunggu arahan dari Kemenag RI. Harap bersabar,” kata Syech Fadhil.

Syech Fadhil berharap para ASN dapat berkerja secara optimal dalam mengabdi di Tengah-tengah Masyarakat.

“Tugas bapak-bapak sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa. Jangan terganggu dengan hal hal seperti tadi. Nanti kalau arahannya sudah ada, dan aturannya mengizinkan, pasti kepindahan tadi bukanlah hambatan lagi. Ini hanya proses waktu dan diperlukan kesabaran,” kata sahabat UAS di Aceh ini lagi.

KUALA SIMPANG_ Yayasan Bantuan Hukum Anak (YBHA) Peutuah Mandiri, mencatat dan mendapatkan data dari Mahkamah Syar’iyah Aceh ada sebanyak 6.091 Pasangan yang mengajukan proses perceraian di seluruh Aceh, periode Januari- Desember 2023.

Jika dihitung dengan acuan dalam setahun 365 hari, maka ada 17 pasangan yang bercerai setiap harinya. Perceraian ini terbagi dalam 2 katagori, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur dan Bireuen menjadi 5 daerah tertinggi permohonan perceraian tersebut. 

"Tentu banyak penyebab yang terungkap dalam setiap perceraian itu. Dan langkah perceraian adalah alternatif terakhir yang diambil," ujar Manager Kasus dan Advokasi Vatta Arisva, Minggu, 21 Januari 2024.

Lebih lanjut, kata dia, YBHA Peutuah Mandiri, cukup prihatin dengan tingginya angka perceraian yang terjadi di Provinsi Aceh ini. Sebenarnya angka tersebut mesti menjadi tanggungjawab bersama agar kedepannya dapat ditekan semakin berkurang. 

"Peran lembaga peradilan yang memutus perceraian, tentunya mesti mengefektifkan proses mediasi agar jangan sampai perceraian terjadi,"ujarnya.

Menurutnya, peran lembaga peradilan tentu mesti didukung oleh berbagai pihak. KUA sebagai corong awal perkawinan, sudah semestinya mendorong upaya penyadaran pra-perkawinan bagi setiap pasangan yang akan menikah.

YBHA mendesak KUA untuk membuka ruang terbuka bagi kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan untuk membicarakan dari hati kehati terkait perbedaan pandangan, pekerjaan (ekonomi), mendidik anak dan lain sebagainya yang bisa saja muncul dikemudian hari. Dengan adanya pembicaraan tersebut yang berpondasikan pengetahuan agama yang cukup, dapat memperkokoh kehidupan berumah tangga.[]