BANGSA ini lahir dari keberanian menolak tunduk, dari sejarah panjang pahlawan yang menolak menjadi budak kekuasaan. Namun kini, paradoks itu kembali menyeruak yaitu rakyat berteriak karena luka sosial dan politik, tapi jawabannya justru represi, pengalihan isu, dan sikap pemimpin yang seakan terikat pada bayang-bayang rezim lama. Di sinilah istilah Stockholm syndrome di istana menemukan relevansinya, dimana istilah yang digunakan untuk menggambarkan penguasa yang seolah membela atau bergantung pada struktur kekuasaan yang justru merugikan rakyat.
Gelombang protes yang pecah sejak 25 Agustus hingga awal September 2025 bukanlah insiden sepele. Berawal dari keresahan publik atas fasilitas dan tunjangan parlemen yang dinilai berlebihan, kemarahan itu meledak setelah seorang pengemudi ojek daring tewas tertabrak kendaraan taktis polisi di sekitar kompleks DPR. Video insiden itu viral, memicu demonstrasi meluas dari Jakarta hingga Medan, Surabaya, dan Makassar. Laporan media internasional seperti The Guardian dan Al Jazeera menyoroti insiden tersebut sebagai pemicu eskalasi, menempatkan rakyat sebagai korban nyata dari kekerasan negara.
Respons aparat memperburuk keadaan. Organisasi HAM internasional mencatat ribuan orang ditahan dalam operasi penindakan, dengan puluhan lainnya mengalami luka akibat bentrokan. Human Rights Watch dan Amnesty International bahkan menyerukan penyelidikan independen atas penggunaan kekuatan yang dinilai berlebihan. Narasi “penegakan hukum” yang dipakai aparat terdengar timpang ketika fakta lapangan menunjukkan rakyat yang paling menderita, dimana mereka ditangkap, dipukul, dan dicap sebagai provokator.
Kegaduhan politik itu segera merembes ke ekonomi. Pada puncak protes, Indeks Harga Saham Gabungan jatuh lebih dari 2 persen, sementara rupiah melemah terhadap dolar AS. Investor membaca situasi ini sebagai krisis stabilitas politik. Dampaknya nyata dimana harga kebutuhan pokok melonjak, ongkos hidup kian mencekik, dan ketidakpastian kerja membayangi jutaan rumah tangga. Demokrasi yang pincang tak hanya soal legitimasi, tapi juga soal nasi di meja makan rakyat kecil.
Sementara di ruang digital, wacana publik berubah jadi medan tempur. Ajakan aksi yang awalnya fokus pada kritik terhadap parlemen, perlahan bergeser menjadi tuntutan “bubarkan DPR”, disebar melalui berbagai kanal YouTube dan media sosial. Dalam lautan informasi yang penuh hoaks dan disinformasi, sulit membedakan suara rakyat yang tulus dengan agitasi politik terorganisir. Kajian tentang ruang digital Indonesia telah lama memperingatkan: algoritma memperbesar polarisasi, mengubah protes damai menjadi ledakan anarki. Tanpa investigasi mendalam, negara berisiko menggeneralisasi semua aksi sebagai kriminal, padahal banyak di antaranya adalah ekspresi sah atas kekecewaan publik.
Di sinilah istilah “Stockholm syndrome” masuk sebagai metafora politik. Secara klinis, istilah ini merujuk pada ikatan emosional korban dengan penyiksanya dalam situasi sandera. Meski bukan diagnosis resmi dalam manual psikiatri, istilah ini sering dipakai di ranah politik untuk melukiskan kondisi pemimpin yang tampak melindungi aktor-aktor lama yang justru merusak demokrasi. Literatur akademik memperingatkan agar kita berhati-hati menggunakan istilah ini; tetapi, dalam konteks politik Indonesia, metafora tersebut terasa relevan. Presiden tampak gamang melepaskan diri dari bayang-bayang elit lama, seakan memilih berdamai dengan jaringan yang mempertahankan status quo, ketimbang mendengarkan aspirasi rakyat yang telah memberinya mandat.
Istilah ini penting karena menyoroti gejala elite capture, dimana saat institusi negara disandera oleh kepentingan segelintir orang. Dalam kondisi ini, keputusan presiden bukan lagi refleksi dari kehendak rakyat, melainkan kompromi politik dengan kelompok yang justru menodai demokrasi. Itulah mengapa rakyat gelisah: mandat yang diberikan melalui pemilu seakan disandera oleh oligarki.
Namun kritik tak boleh berhenti pada sindiran. Demokrasi yang sehat membutuhkan langkah konkret. Pertama, pemerintah harus membuka penyelidikan independen atas kasus kekerasan dalam protes, termasuk kematian pengemudi ojek daring yang menjadi simbol tragedi. Kedua, transparansi anggaran dan audit fasilitas parlemen harus segera dilakukan; publik berhak tahu ke mana uang mereka mengalir, apalagi di tengah pemotongan anggaran layanan dasar. Ketiga, reformasi institusi penegak hukum mendesak dilakukan, agar polisi dan jaksa bertanggung jawab pada hukum, bukan pada perintah politik. Keempat, mitigasi disinformasi di ruang digital perlu diperkuat, dengan tetap menjamin kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi.
Gerakan sipil juga punya peran krusial. Tuntutan harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional berupa interpelasi DPR, panitia khusus, gugatan hukum, hingga tekanan opini publik yang konsisten. Jalan konstitusi memang lebih panjang, tapi hanya itu yang menjaga legitimasi perubahan. Anarki hanya akan menguntungkan mereka yang ingin melanggengkan stigma bahwa rakyat selalu biang kerok.
Pada akhirnya, “Stockholm syndrome di istana” bukan sekadar frasa sinis. Ia adalah peringatan bahwa demokrasi bisa terjebak dalam lingkaran traumatis jika pemimpin gagal memutus rantai kolusi lama. Jika presiden terus berdiam diri, menutup mata terhadap ketidakadilan, dan tetap bersandar pada aktor-aktor yang merugikan rakyat, maka sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin yang memilih disandera ketimbang merdeka.
Demokrasi adalah janji bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Ketika janji itu dikhianati, rakyat bukan hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga harapan. Dan tanpa harapan, republik ini akan berjalan di jalur yang lebih gelap dari yang pernah kita bayangkan.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Notes : Kolom opini adalah gagasan, pemikiran, dan tanggung jawab sepenuhnya penulis
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…