AKAL sehat bangsa ini sedang diputarbalikkan. Instrumen keamanan negara kehilangan orientasi, sementara opini publik diarahkan pada musuh yang salah. Tragedi Agustus Kelabu 2025 menjadi bukti paling gamblang, dimana rakyat menjadi korban, elite politik bersandiwara.
Data tidak bisa dibantah. Dalam rentang 25-31 Agustus 2025, tercatat sedikitnya 10-11 orang meninggal, lebih dari 1.000 luka-luka, dan antara 1.683 hingga 3.337 orang ditangkap menurut Komnas HAM dan YLBHI. Korban bukan “aktor politik”, melainkan rakyat biasa seperti Affan Kurniawan (21), ojol di Jakarta yang tewas dilindas baracuda Brimob, Andika Lutfi Falah (16), pelajar SMK Tangerang yang tewas akibat benturan benda tumpul, tiga staf DPRD Makassar yang terbakar hidup-hidup saat kantornya dibakar massa, hingga Sumari (60), tukang becak Solo yang meninggal karena serangan asma usai terpapar gas air mata. Bahkan Rheza Sendy Pratama (21), mahasiswa Amikom Yogyakarta, dan Iko Juliant Junior (19) dari Unnes Semarang ikut meregang nyawa. Dari Jakarta, Makassar, Solo, Semarang, hingga Manokwari, rakyat kecillah yang jadi korban pertama.
Kerusuhan meluas ke lebih dari 20 kota. Di Jakarta, halte TransJakarta, stasiun MRT, CCTV, dan gerbang tol dibakar massa. Di Bandung, gedung DPRD, kantor bank, warung rakyat, hingga cagar budaya ikut menjadi arang. Di Makassar, DPRD habis terbakar. Kerugian nasional ditaksir mencapai USD 53 juta (Rp.Rp 800 miliar), dengan Jakarta saja kerugian mencapai Rp 50,4 miliar.
Namun, dari tragedi sebesar ini, pertanyaan mendasarnya tetap sama, siapa yang diuntungkan? Tidak sulit membaca pola klasik politik Indonesia, ketika rakyat bergerak, selalu ada provokator bersembunyi di belakang layar. Demonstrasi dengan tuntutan konkret tentang “adili Jokowi dan makzulkan Gibran lewat DPR” tiba-tiba bergeser jadi “bubarkan DPR”. Narasi yang tadinya moral berubah menjadi destruktif. Amarah rakyat terhadap hedonisme DPR dipelintir jadi legitimasi untuk menyerang lembaga negara. Pola ini tidak lahir dari ruang kosong, tetapi jelas dirancang oleh aktor intelektual yang paham betul cara mengarahkan amarah menuju chaos.
Ironinya, publik malah disuguhi isu darurat militer. Narasi bahwa TNI akan turun tangan adalah ilusi politik. Tidak ada satu pun syarat hukum untuk memberlakukan darurat militer, dan TNI pasca-reformasi berulang kali menegaskan komitmennya sebagai tentara rakyat. Maka tudingan itu bukan sekadar salah bidik, melainkan strategi mengalihkan perhatian dari dalang sesungguhnya. Dalam literatur politik, ini disebut scapegoating, yaitu menciptakan musuh imajiner untuk menutupi kegagalan atau dosa politik sendiri.
Lebih jauh, fenomena ini persis seperti yang dikritik Tan Malaka dalam Madilog tentang logika rakyat dipaksa menerima tipu daya yang menyamarkan sebab-akibat demi melanggengkan kekuasaan. Sun Tzu dalam The Art of War menulis, “All warfare is based on deception (semua perperangan didasarkan pada tipu daya) dan politik hari ini adalah perang tipu daya. Bahkan Al-Qur’an pun memberi peringatan, “Sesungguhnya merekalah para perusak, tetapi mereka tidak menyadari” (QS. Al-Baqarah: 12). Genk Solo adalah representasi paling terang dari peringatan itu yang tampil seakan sebagai penyelamat, tetapi sesungguhnya menggerus sendi-sendi kebangsaan.
Respons negara sendiri kontradiktif. Kapolri meminta maaf dan beberapa anggota Brimob dikenai sanksi etik, tetapi investigasi kasus korban sipil berjalan lambat. Komnas HAM menegaskan potensi pelanggaran HAM berat, sementara SETARA Institute mendesak Presiden Prabowo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap siapa dalang kerusuhan. Pertanyaannya: apakah pemerintah berani membongkar tabir provokator, atau justru ikut hanyut dalam pusaran politik lempar batu sembunyi dalang?
Sejarah Indonesia sudah berkali-kali memperlihatkan pola ini, mulai dari 1965, 1998, hingga 2025. Rakyat dikorbankan, elite bertransaksi. Jika benar ada skenario makar, maka bangsa ini sedang diuji, apakah kita akan membiarkan demokrasi dijadikan alat dinasti, atau kita berdiri tegak melawan rekayasa kekuasaan.
Bangsa ini tidak boleh terus disandera satu keluarga politik. Jalan keluarnya bukan tunduk pada narasi chaos, melainkan keberanian kolektif untuk menyingkap pengkhianat bangsa. Dalam dialektika materialisme, konflik tidak akan selesai jika akar penyebabnya terus disamarkan. Demokrasi harus dibersihkan dari politik keluarga, politik patronase, dan politik tipu daya. Hanya dengan itu bangsa bisa kembali pada marwahnya yang bermartabat, berdaulat, dan berkepribadian.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Notes : Kolom opini adalah gagasan, pemikiran dan tanggung jawab sepenuhnya penulis
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…