Categories: Pemerintah

Sempat Ditolak, Akhirnya LKPJ Tahun 2023 Diterima

ACEH BARAT- Rapat Paripurna ke V, masa sidang ke III DPRK Aceh Barat, tiga fraksi menyepakati RAPBK Aceh Barat 2024 untuk dijadikan Qanun APBK Aceh Barat pada angka Rp 1,58 triliun, 2 Fraksi menolak tiga menyepakati, Selasa, 30 Juli 2024.

Adapun Fraksi yang menyepakati yakni, Golkar, Partai Aceh, Pedes, kemudian yang menolak antara lain PAN dan Gerindra, dimana berita sebelumnya Wakil Ketua II Aceh Barat, Kamaruddin mengatakan kesepakatan itu direalisasikan melalui suara bulat oleh seluruh fraksi di DPRK Aceh Barat, kemudian segera dikirimkan kepada pemerintah untuk menyetujui langkah evaluasi, sebelum dimasukkan ke dalam lembaran daerah. 

“Ada beberapa item yang perlu segera di selesaikan, jika LKPJ ditolak akan menjadi berdampak kepada masyarakat lansung seperti jembatan Cot Manggie dan usulan dari seluruh Kechik terkait gaji Aparatur,” kata Kamarudin.

Menurut Kamarudin, keputusan tersebut langkah strategis untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan daerah. 

“Dalam rapat akhir ini 3 fraksi yang hadir dan sudah mencukupi kuota 17 anggota DPRK yang hadir semuanya menyepakati terhadap LKPJ tahun 2023,”ungkap Kamaruddin.

Kamaruddin menyebutkan, terkait penolakan sebelumnya akan menghambat pembahasan APBK-P di tingkat provinsi, padahal dalam perubahan tersebut mencakup berbagai item yang penting.

“Bukan hanya infrastruktur, dana untuk pengawasan pilkada 2024, gaji guru dayan, dan tunjangan aparatur gampong juga ada diperubahan,”ucap Kamaruddin.

Sementara itu, Mahdi Efendi secara khusus memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRK ACeh Barat yang telah menyepakat anggaran daerah 2024 itu.

“Rancangan APBK yang telah disepakati dalam rapat tersebut menegaskan esensi anggaran untuk tahun 2024,”ujar Mahdi.

Adapun Pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 1.424.061.834.580, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp 1.548.191.745.812. Pembiayaan daerah yang direncanakan sebesar Rp 124.129.911.232.

“Penutupan rapat Paripurna ke V Masa Sidang ke III ini sangat penting dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat,”tutup Mahdi Efendi.||Alfianpasee

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago