Categories: Opini

Sekolah Rakyat: Lilin Harapan dalam Lorong Reformasi yang Gelap

SUDAH 27 tahun reformasi bergemuruh, namun yang lahir bukan republik berdiri tegak di atas etika publik, melainkan sebuah sinetron politik keluarga berjudul “Kembalikan Indonesia Pada Kami”. Demokrasi yang dulu disanjung kini tergusur oleh dinasti politik dengan hukum tegak lurus ke kursi kekuasaan, ekonomi bergantung pada pajak rakyat kecil dan utang luar negeri, sementara oligarki berkedok keluarga duduk manis di ruang legislatif dan eksekutif.

Di gedung DPR periode 2024–2029, sekurangnya 79 dari 580 anggota berasal dari kalangan keluarga elite, mayoritas adalah anak pejabat. Ini bukan sebatas fiksi nepo baby, politik sudah menjadikannya kenyataan. Akibatnya, pembangunan tidak turun ke per kapita rakyat, tapi menyusut bahkan riset menunjukkan dinasti politik berkorelasi dengan penurunan belanja per kapita dan tingginya angka kemiskinan. Rakyat, lagi-lagi, hanya menerima nota tagihan dari pesta kekuasaan keluarga.

Sementara itu, pemerintah membanggakan anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun pada APBN 2025, sesuai amanat konstitusi. Namun di balik megahnya angka, masih ada 4 juta anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah, termasuk 1,2 juta penerima KIP yang bahkan belum terdaftar di sekolah. Meski angka putus sekolah nasional kecil, di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) angkanya bisa sepuluh kali lebih tinggi. Negeri dengan anggaran raksasa masih membiarkan sekolah bocor atapnya, sementara guru honorer hidup dari gaji yang tak sampai UMR.

Di tengah kekacauan inilah Sekolah Rakyat muncul sebagai lilin harapan. Boarding school gratis bagi anak miskin, lengkap dengan seragam, asrama, makan, hingga pelatihan keterampilan, dan semua itu ditanggung negara. Rakyat pun menyambut dengan gembira, 94 persen mendukung program ini. Pemerintah menargetkan 200 sekolah berdiri di tahun ajaran 2025/2026, dengan belasan ribu siswa, ribuan guru, dan tenaga kependidikan. Sekilas, ini jeda dari sandiwara politik dinasti, ibarat sebuah sensasi yang begitu menyegarkan.

Namun, publik juga berhak curiga. Alih-alih dikelola Kementerian Pendidikan, Sekolah Rakyat justru dipegang Kementerian Sosial. Lantas, bagaimana sekolah yang seharusnya urusan pendidikan ditangani dengan logika bantuan sosial? Apakah ini revolusi kerakyatan, atau sekadar gimmick untuk menutup bau anyir reformasi yang gagal?

Data BPS memberi kontras menarik. Tingkat kemiskinan nasional turun ke 8,47 persen pada Maret 2025, setara 23,85 juta jiwa, terendah dalam dua dekade terakhir. Kemiskinan ekstrem juga menyusut menjadi 0,85 persen (2,38 juta jiwa), sementara gini ratio indikator ketimpangan turun dari 0,381 menjadi 0,375. Statistik berbicara seolah republik makin adil, tapi politik masih bebal, enggan berubah.

Sekolah Rakyat memang bisa meredam konflik sosial, memutus rantai kemiskinan struktural, bahkan memberi kesempatan anak desa miskin merasakan bangku asrama yang selama ini hanya milik sekolah elit. Tapi lilin ini mudah padam jika angin politik dinasti bertiup kencang. Tanpa pemimpin berjiwa negarawan, bukan otoritas keluarga, lilin ini hanya akan jadi lampu hias, bukan penerang jalan bangsa.

Sejarah mengajarkan bahwa bangsa hancur bukan karena musuh luar, melainkan karena putus asa menjaga rumah sendiri. Indonesia hari ini seperti rumah besar yang dikontrakkan pada oligarki, sementara rakyat hanya tamu di ruang tamu. Kekayaan alam yang seharusnya warisan bersama, malah dinikmati segelintir. Sekolah Rakyat memang cahaya di lorong gelap pendidikan, tapi rapuh tanpa perlindungan dari rezim dinasti.

Jika elite terus berlagak paling tahu, rakyat hanya akan menjadi penonton di tribun. Sudah saatnya kita menuntut lebih dari sekadar embel-embel “rakyat” dalam proyek, namun kita butuh representasi berbasis kapabilitas, bukan nama keluarga. Tanpa itu, Sekolah Rakyat hanya akan jadi episode baru dalam serial panjang berjudul “Reformasi yang Gagal”, bukan tonggak kebangkitan republik sejati.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago