NIAT pemerintah terutama Presiden Prabowo Subianto sungguh mulia, memberi makan bergizi gratis bagi anak bangsa. Tapi seperti doa yang disampaikan lewat pengeras suara rusak, pesan bisa sampai sumbang. Anggaran yang digelontorkan tidak main-main sebesar Rp71 triliun pada 2025 dengan indeks Rp10 ribu per porsi, turun dari wacana awal Rp15 ribu. Tahun depan lompatannya lebih akrobatik, Rp335 triliun untuk puluhan juta penerima. Angka ini bukan sekadar komitmen, tapi juga undangan terbuka bagi siapa pun yang lihai mengendus rente.
Logika dapur raksasa memang menggoda di atas kertas. Negara menamainya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga Agustus 2025, sudah ada 2.375 dapur yang melayani 7,3 juta anak. Di Jawa Barat, satu dapur sanggup memasak 3.000 porsi per hari, begitu pun di daerah lain di Indonesia setiap dapur dapat 2.000-3.000 porsi per harinya . Tapi di balik aroma nasi kotak, tercium bau amis konglomerasi pangan baru. Asosiasi pengusaha bahkan terang-terangan menyebut telah menggelontorkan ratusan miliar rupiah ke ratusan SPPG. Bila pintu sebesar ini terbuka, yang masuk tentu bukan ibu kantin sekolah, melainkan juragan logistik.
Mari kita hitung dengan kalkulator warung kopi. Satu dapur yang melayani 2.000 porsi, dengan 22 hari sekolah dan indeks Rp10 ribu, meraup omzet Rp440 juta per bulan. Jika indeks kembali Rp15 ribu, omzetnya setara Rp660 juta. Di pasar manapun, setengah miliar per bulan bukan rezeki kantin kecil. Itu magnet bagi pemain besar yang bisa membeli grosiran lintas daerah bahkan lintas provinsi. Efisien di invoice, tapi miskin pengganda di ekonomi lokal.
Lalu bagaimana soal kualitas? Pemerintah memang sudah menyiapkan pagar berupa SOP, pengawasan puskesmas, hingga pengukuran status gizi. Namun pagar bukan tembok. Di Yogyakarta sempat tersaji lauk basi dan buah busuk, di Empat Lawang delapan siswa keracunan, di Tuban belatung jadi bahan lelucon penyedia. Di Simeulue dan banyak daerah lain, cerita serupa berulang. Mengawasi ribuan porsi per hari ibarat bermain piano dengan sarung tinju, bunyinya keras, tapi fals.
Dalih pemerintah tentu mulia, perang melawan stunting. Tapi jangan lupa, seperlima balita negeri ini memang masih gagal tumbuh. Justru karena itu intervensi harus presisi, bukan gegabah. Apalagi untuk menutup percepatan cakupan 2025, pemerintah sendiri mengaku butuh tambahan Rp100 triliun di luar pagu. Kalau cara belanjanya keliru, kita bisa mengorbankan pembangunan dasar lain seperti layanan kesehatan, sanitasi, hingga lapangan kerja yang justru fondasi utama dapur keluarga.
Ada resep yang lebih masuk akal sebenarnya yaitu kembalikan pengelolaan ke dapur sekolah. Libatkan kantin, komite, dan UMKM sekitar dengan standar gizi yang sama dan audit terbuka. Distribusi risiko merata, kualitas lebih mudah dipantau, uang berputar di radius tempat anak belajar. Kalau daerah ingin membangun dapur, biarlah berupa dapur komunitas yang menempel ke sekolah dan pasar lokal, bukan gudang katering bertruk pendingin.
Bukti bahwa partisipasi publik bisa menutup celah fiskal sudah ada. Inisiatif swasta seperti Jusuf Hamka menunjukkan makan bergizi bisa hadir tanpa menggerus APBN, bahkan dengan menu lebih murah. Negara tak perlu undur diri, tapi bisa berbagi beban dengan warga mampu yang telah diberi anugerah kekayaan oleh yang maha kuasa. Tinggal lagi bagaimana negara hadir mengantuk pintu hati mereka, bahwa disetiap kekayaan ada hak orang lain di dalamnya.
Karena esensi makan bergizi bukan sekadar membagi nasi kotak siang hari, melainkan memastikan piring di rumah tak kosong saat anak pulang. Jika kebijakan ini terus dikawal logika pabrik, yang kenyang justru konglomerat katering. Namun bila dikembalikan ke ruang kelas dan pasar kampung, program ini bisa jadi mesin pertumbuhan, bukan mesin rente. Anak kenyang hari ini memang penting, tapi orang tua yang mampu memberi makan besok jauh lebih bergizi bagi republik ini.***
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…