Categories: Aceh

Rusak Hutan Lindung di Sultan Daulat, HAkA Minta APH Tindak Pelaku

SUBULUSSALAM_ Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menindak para pelaku pengrusakan kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Senin, 24 Juni 2024.

Pasalnya, berdasarkan pemantauan yang dilakukan Yayasan Hutan HAkA melalui interpretasi secara visual manual citra satelit Landsat 8 dan 9, Sentinel 2, dan Planetscope serta alat bantu lainnya, ditemukan adanya aktivitas pembukaan lahan yang menyebabkan seluas 14 Hektare HL di serobot.

Kehilangan tutupan hutan seluas kurang lebih 14 hektar pada kawasan Hutan Lindung ini berada di sekitaran Desa Cipare-pare Timur, Namo Buaya dan Kampong Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.

Diberitakan sebelumnya, pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung tersebut diduga dilakukan oleh PT. SPT yang tanpa izin.

Menanggapi itu, yayasan HAkA melalui Manager Legal & Advokasinya Fahmi Muhammad meminta agar pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung ini segera ditindak oleh APH.

Sebelumnya yayasan HAkA juga telah menyampaikan informasi tentang adanya pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung ini kepada pihak kepolisian.

“Pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung ini jelas merupakan perbuatan ilegal kehutanan. Oleh karena itu, kami meminta APH untuk segera melakukan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ujar Fahmi Muhammad.

Ditambahkan Fahmi, pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tapi juga merusak ekosistem hutan yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan.

Sejauh ini, masih kata Fahmi banyak masyarakat mengeluhkan kondisi air sungai yang berubah menjadi keruh. Hal itu diduga kuat karena timbulnya aktivitas pembukaan lahan.

Fahmi sangat mengkhawatirkan jika pembukaan lahan terus berlanjut, kedepan akan timbul dampak-dampak lain yang lebih besar yang mengancam keselamatan warga setempat.

“sekarang kita dengar keluhan masyarakat soal air keruh, jika ini tidak dihentikan, tidak trtutup kemungkinan dampak lebih besar akan terjadi,” tandas Fahmi.

Yayasan HAkA pun menegaskan komitmennya dan mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau penindakan terhadap kasus tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus memantau kasus ini, kami juga mengajak masyarakat ikut bersama-sama memantau, dan memastikan kasus ini ditindak,” jelas Fahmi. (JD)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago