Categories: Ekonomi

Rp229,6 Miliar Dana Desa Tahap Awal Telah Disalurkan

BANDA ACEH_ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut desa di Aceh telah menyalurkan sebanyak Rp229,6 miliar Dana Desa 2024 tahap awal melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pencegahan stunting hingga ketahanan pangan.

Kepala DPMG Aceh, Zulkifli mengatakan, masih banyak gampong atau desa di provinsi ini yang belum menyelesaikan APBDes, sehingga belum bisa mencairkan Dana Desa, lantaran belum selesai peraturan bupati/wali kota terkait penggunaan dana desa.

“Belum semua APBDes. Masih ada beberapa kabupaten lagi, karena perbup-nya belum selesai. Ada 11 kabupaten/kota lagi sedang proses,” kata Zulkifli, Selasa (20/2/2024).

Pada 2024, Aceh mendapat alokasi dana desa sebesar Rp4,79 triliun, yang diperuntukkan 6.497 gampong yang tersebar di 290 kecamatan.

Adapun daerah yang sudah mulai melakukan pencairan dana desa, yakni Bener Meriah sebesar Rp65,8 miliar untuk 185 gampong (desa), Gayo Lues sebesar Rp20,7 miliar untuk 55 desa, Aceh Tengah sebesar Rp36,4 miliar untuk 95 desa.

Kemudian, Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp52,6 miliar untuk 150 desa, Langsa sebesar Rp6,8 miliar untuk 13 desa, Subulussalam Rp6,9 miliar untuk 29 desa, Pidie Jaya Rp9,8 miliar untuk 50 desa, Aceh Barat Rp13 miliar untuk 37 desa.

Selanjutnya, Kabupaten Nagan Raya Rp8,4 miliar untuk 20 gampong, Aceh Selatan sebesar Rp7,8 miliar untuk 23 gampong, Pidie sebesar Rp730 juta untuk tujuh gampong dan Banda Aceh sebesar Rp299 juta untuk satu gampong.

Menurut dia, penyaluran Dana Desa yang telah ditentukan penggunaan (earmark) disalurkan dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan dan hewani serta pencegahan dan penurunan stunting yakni telah mencapai Rp105,1 miliar.

“Sedangkan untuk non-earmark atau penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu untuk mendanai program sektor prioritas di desa dan penyertaan modal pada badan usaha milik Ddesa, yang telah mencapai Rp124,5 miliar,” ujarnya pula.

Tahun ini, dia menambahkan, dana desa masih diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang diatur berdasarkan kewenangan desa dengan arah penggunaan untuk percepatan pencapaian SDGs desa. 

“Tapi yang lebih kita tekankan pada peningkatan kualitas penggunaan dana desa, karena tujuan akhirnya untuk pencapaian SDGs desa itu,” katanya lagi. []

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago