Categories: Politik

Panwaslih Temukan Kecurangan TPS 13, Komisioner KIP: Dilakukan PSU

LHOKSEUMAWE_ Komisioner Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui panitia pengawas pemilu Kota Lhokseumawe (Panwaslih), menemukan indikasi kecurangan berat dalam proses pemungutan suara di TPS 13 dan 16 desa Kampung Jawa, kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe. 

Dalam hal ini pihaknya merekomendasikan proses pemungutan suara ulang di TPS 13 karena adanya selisih jumlah surat yang digunakan pemilih dengan daftar pemilih tetap.

“Panwaslih kota Lhokseumawe menemukan indikasi kecurangan dalam proses pemungutan suara pada pemilu 14 Februari 2024 kemarin, salah satunya di tempat pemungutan suara TPS 13 dan 16 desa tersebut,” ucap Ayi Jufridar, Rabu, 21 Februari 2024.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan, pihak panwaslih menemukan pelanggaran di TPS dengan indikasi pencoblosan di surat suara untuk calon DPR RI oleh salah satu petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) namun berhasil dicegah oleh saksi.

Sementara di TPS 13 pihaknya menemukan selisih antara jumlah daftar hadir dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah, sehingga dilakukan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk 284 pemilih pada 21 Februari.

“Secara keseluruhan dari hasil pengawasan yang dilakukan di 489 TPS, kita menemukan beberapa kesilapan dan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu tingkat desa, namun dua kecurangan yang krusial dilakukan oleh petugas KPPS desa kampung Jawa, sehingga dilakukan PSU di TPS 13, “ ucapnya. 

Di TPS 13 yang dilakukan pemungutan suara ulang pada pemilu kemarin kata Ayi, pihaknya juga menemukan selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 217 orang, namun jumlah surat suara yang tercoblos melebihi jumlah pemilih yang hadir, salah satunya jumlah surat suara presiden mencapai 252 surat suara yang tercoblos.

“Kita menduga kecurangan ini dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara, “ kata Ayi.

Ayi menambahkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan komisi independen pemilihan (KIP) kota Lhokseumawe untuk melakukan pleno terkait tindakan sanksi bagi pelanggar kode etik untuk petugas KPPS.

“Saat ini logistik sedang memproses untuk PSU dan disalurkan ke petugas KPPS di desa, kita dari panwaslih juga menyarankan agar penyelenggara pemilu atau KIP membuka lebih dari empat bilik suara agar mempercepat proses pemungutan hasil surat suara,” tutup Ayi.[Mirza Ahmad]

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago