Categories: Uncategorized

Publik Menunggu Langkah APH, Dugaan Persoalan Revitalisasi SD Pulo Piku Aceh Tenggara Tak Terbendung

ACEH TENGGARA— Dugaan persoalan dalam proyek revitalisasi SD Istiqomah Pulo Piku, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2025, menjadi perhatian publik setelah kondisi hasil pekerjaan beredar luas di media sosial. LSM KOREK Aceh mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Ketua LSM KOREK Aceh, Irwansyah Putra, mengatakan proyek pembangunan sekolah yang dibiayai uang negara tidak boleh menyisakan keraguan di tengah masyarakat. Menurut dia, setiap dugaan ketidaksesuaian harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, bukan dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan.

“Ketika masyarakat mempertanyakan kualitas hasil revitalisasi dan kondisinya menjadi viral, APH tidak boleh hanya menjadi penonton. Negara harus hadir memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar menghasilkan bangunan yang layak dimanfaatkan,” kata Irwansyah, Kamis (9/7/2026).

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan KOREK, organisasi tersebut menilai terdapat sejumlah kondisi yang perlu diuji melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang. KOREK juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain kualitas bangunan, KOREK menyoroti dugaan belum berfungsinya sejumlah fasilitas, termasuk toilet sekolah. Menurut organisasi itu, apabila dugaan tersebut benar, maka kondisi tersebut perlu segera diperbaiki karena menyangkut hak peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, sehat, dan layak.

Irwansyah menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap pekerjaan wajib memenuhi spesifikasi teknis dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

“Kalau hasil pemeriksaan nantinya menyatakan pekerjaan sudah sesuai aturan, sampaikan kepada publik. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, proses hukumnya juga harus dilakukan secara terbuka tanpa pandang bulu. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara bergantung pada transparansi dan penegakan hukum,” pungkasnya.

Sultan Habibi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago