PT SPT Tuai Kontroversi, DPR Subulussalam akan Gelar RDP

SUBULUSSALAM _ Perkebunan kelapa sawait milik Perseroan Terbatas Sawit Panen Terus (PT.SPT) di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, saat ini meuai kontroversi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat, akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pasca berkembangnya kabar terkait PT SPT yang bergerak di perusahaan perkebunan sawit ini, dalam minggu ini komisi A akan menggelar RDP dan memanggil seluruh pihak yang berkaitan.

“Pemanggilan ini langsung kita agendakan, dalam minggu ini pihak PT SPT dan seluruh yang berkaitan akan segera kita panggil,” Ujar Dolly S Cibro, Wakil Ketua Komisi A kepada Presentatif saat di konfirmasi via Whatsapp, Sabtu, 25 Mei 2024.

Nantinya, dalam pelaksana RDP di Gedung DPR Kota Subulussalam, bila DPR menemukan hal-hal yang berbenturan dengan kearifan lokal, DPR melalui lintas komisi akan turun ke lapangan.

“Pada saat berlangsungnya RDP, apabila di temukan hal-hal yang berbenturan dengan aturan dan ke arifan lokal maka tidak menutup kemungkinan kita dari DPR lintas komisi akan turun ke lapangan,” jelas Dolly.

Diperkirakan, luasan lahan milik PT SPT tersebut, mencapai ribuan Hektare. Tepatnya pada awal tahun 2024 perusahaan itu melakukan land clearing untuk pembukaan dan penanaman kelapa sawit.

Atas aktivitas itu, menyebabkan Sungai Singgersing tercemar yang dipenuhi potongan ranting dan batang kayu yang turut hanyut dari hulu sungai. Kuat dugaan warga setempat, hal tersebut terjadi karena ulah PT SPT.

Kabarnya seperti yang disampaikan Ari, legalitas yang dimiliki PT SPT yang diperkirakan memiliki luas lahan mencapai 1.767,35 jektare itu, bukanlah Hak Guna Usaha (HGU) layaknya perusahaan, melainkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Saya pastikan legalitasnya SHM, bukan HGU. SPT ini merupakan investor dari luar daerah yang menguasai lahan di Sultan Daulat hingga ribuan hektare dalam jangka waktu seumur hidup,” kata Ari anggota DPR setempat. (JD)