Categories: Opini

Presiden Beri Abolisi kepada Tom Lembong, Wajah Hukum Indonesia Mulai Bersolek

DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres/072025 tertanggal 30 Juli, yang berisi permintaan pertimbangan atas pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong. Dengan disetujuinya abolisi tersebut, proses pengusutan perkara dugaan korupsi terkait importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016 yang menyeret nama Tom Lembong, dihentikan sepenuhnya.

Abolisi merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian abolisi harus mempertimbangkan pendapat DPR RI.

Keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong patut diapresiasi sebagai langkah penting dalam menegakkan hukum secara adil dan berimbang. Ini menjadi indikasi bahwa Presiden tidak tunduk pada tekanan politik dan tetap menempatkan keadilan sebagai fondasi utama penegakan hukum. Publik memahami bahwa kasus yang menjerat Tom Lembong sejak awal sarat dengan muatan politis, namun dengan keputusan ini, sejarah baru telah ditorehkan—hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan kekuasaan.

Masyarakat juga menyadari bahwa konflik yang terus memanas antar anak bangsa, yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, kerap dipicu oleh upaya menjadikan hukum sebagai alat pemberangus lawan politik. Oleh karena itu, Presiden Prabowo diharapkan bersikap tegas terhadap para aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang dan menjual integritas demi kepentingan politik tertentu.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago