Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah untuk membahas surat dari Presiden RI mengenai pemberian abolisi dan amnesti. Dalam rapat tersebut, DPR memberikan pertimbangan serta menyetujui permintaan yang diajukan oleh Presiden.
“DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasilnya kami menyatakan memberikan pertimbangan serta persetujuan,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025.
Salah satu poin yang disetujui adalah pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong. Selain itu, DPR juga menyetujui permohonan amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
“Pertimbangan DPR RI mencakup pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong,” kata Dasco sebagaimana dikutip dari detik.
Ia juga menambahkan bahwa persetujuan diberikan untuk amnesti terhadap ribuan warga yang telah berstatus terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto, sebagaimana tertuang dalam Surat Presiden Nomor R 42/Pers/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025.
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, serta sejumlah pimpinan Komisi III DPR.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…