Categories: Nasional

PPWI Minta Kapolri Mundur, Kecam Brutalitas Aparat di Aksi Demo Mahasiswa

JAKARTA– Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang diduga melakukan penangkapan, penyekapan, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap wartawan dan pewarta warga dalam rangkaian aksi mahasiswa bersama rakyat pada 25–30 Agustus 2025.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyebut tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi. Ia menegaskan, aparat seharusnya melindungi masyarakat, bukan menjadi algojo bagi rakyatnya sendiri.

“Kita mengecam keras tindakan barbar aparat Polri terhadap wartawan, pewarta warga, mahasiswa, dan masyarakat. Tugas mereka adalah melindungi rakyat, bukan menyiksa dan membunuh pihak yang justru ikut membayar gaji mereka,” kata Wilson dalam pernyataan resminya, Kamis, 4 September 2025.

PPWI menuntut dilakukannya investigasi independen yang melibatkan lembaga-lembaga berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Wilson menekankan, tidak boleh ada impunitas bagi aparat yang melanggar hukum. “Tindakan brutal ini harus diusut hingga tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Para pelaku, dari level bawah sampai komando tertinggi, harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik, Wilson menilai Kapolri semestinya segera mengundurkan diri. “Kapolri telah gagal melindungi rakyat. Maka, sudah seharusnya beliau mundur dari jabatannya,” ujar alumni Lemhannas RI itu.

PPWI juga menuntut pembebasan segera terhadap wartawan, pewarta warga, dan seluruh demonstran yang ditangkap aparat selama aksi. Menurut Wilson, menangkap jurnalis sama saja dengan membungkam suara rakyat.

Selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F, tindakan represif aparat juga melanggar berbagai aturan hukum nasional dan internasional, mulai dari UU HAM, UU Pers, KUHP, hingga perjanjian internasional ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia.

PPWI menyerukan solidaritas nasional dari kalangan pers, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa untuk menolak kekerasan aparat serta memperjuangkan keadilan bagi korban. “Demokrasi hanya bisa hidup jika pers bebas dan rakyat terlindungi. Jika aparat berubah menjadi algojo, maka negara ini sedang berjalan menuju otoritarianisme. Kita tidak boleh diam,” pungkas Wilson.(TIM/Red)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago