Categories: Aceh

Pj Kades Tanjung Lama Palsukan Tanda Tangan Dalam SPJ, Warga Lapor Ke Polres Aceh Tenggara

ACEH TENGGARA_Pengelolaan dana desa Tanjung Lama Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tahap ke III tahun 2023, senilai Rp 146.800.000,- diduga berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pasalnya, Pj kepala Desa Tanjung Lama, Kadri dalam pengelolaan dana desa itu terkesan sangat tertutup dan tidak transparan, sehingga menimbulkan Kecurigaan di kalangan masyarakat setempat.

Dari salah seorang warga setempat, dimana warga itu enggan namanya disebut, mengatakan, pada hari Kamis 5 September 2024, ada beberapa masyarakat secara bersamaan mendatangi kantor Inspektorat Aceh Tenggara untuk menyampaikan bahwa masyarakat setempat sudah membuat laporan resmi ke Polres Aceh Tenggara.

Adapun laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa/Kute tahap ke III tahun 2023, diantaranya, barang PKK, Posyandu, Sosialisasi Narkoba, HUT RI, Maulid Nabi, Israq Mizrat, Operasional Kute, Musrenbang dan Musdus serta jegiatan lainnya, selanjutnya pihak Polres Aceh Tenggara telah melimpahkan laporan itu kepada Inspektorat untuk melakukan audit khusus.

Kemudian, atas laporan itu Inspektur ABD. Kariman mengeluarkan surat perintah tugas (SPT) kepada tim Irbansus yang di pimpin oleh Mhd.Ansar langsung turun ke Desa Tanjung Lama untuk melakukan cek fisik, selanjutnya melakukan wawancara kepada pihak yang di anggap pengting untuk informasi tersebut. Pada hari Kamis 5 September 2024 pelapor di undang hadir untuk menghadiri pemaparan Exspos terkait laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kute Tanjung Lama kata sumber.

Zharuddin ketua DPC Lsm Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (Lsm-PERKARA) Aceh Tenggara juga menyebutkan, pendapingan kasus ini dari awal sudah kita lakukan terhadap pelapor, dari cek fisik oleh Irbansus hingga pemaparan hasil LHP kita juga turut hadir serta dihadiri oleh Bendahara Desa, Sekretaris Camat Darul Hasanah dan beberapa orang tokoh nasyarakat sebagai pelapor.

Dalam pemaparan itu. Kadri hanya terdiam, tidak dapat menyanggah, karena banyak kegiatan yang tidak di laksanakan. Sementara dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) ada, demikian juga halnya pada SPJ kegiatan peringatah HUT RI terdapat tanda tangan Imam Kute yang turut di palsu kan. Ironisnya saat cek fisik di lapangan sebelum exspos. Imam Kute mengatakan, tidak pernah menanda tangani SPJ tersebut.

Dalam exspos pada tanggal 5 September 2024 di Aula Inspektorat dalam pemaparan terdapat Rp 115.000.000,- yang tidak dilaksanakan, akan tetapi memiliki SPJ. Izharuddin menduga Kadri Pj Pengulu Kute telah merekayasa SPJ dan memalsukan tandatangan dalam SPJ, serta menggelapkan uang desa sebesar Rp 115.000.000,-.

Izharuddin berharap, apabila LHP laporan Kute Tanjung Lama dilimpahkan Inspektorat nanti Ke Polres Aceh Tenggara, kami akan tetap mengawal, agar dugaan penyalahgunaan wewenang Dana Desa Tanjung Lama dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, agar masyarakat Desa Tanjung Lama merasa supremasi hukum berjalan dengan baik serta laporan mereka benar adanya jelasnya.(Sultan Habibi)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago