Categories: Aceh

Peringati Hari Buruh, SMUR Aceh Barat Gelar Aksi Minta UU Cipta Kerja Dicabut

ACEH BARAT – Memperingati hari buruh Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SmuR) Aceh Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Rabu (1/5/2024).

Koordinator Lapangan (Korlap), Sarif Qahhar mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan yang merugikan buruh salah satunya UU Cipta kerja Omnibus Law.

Menurut Sarif Qahhar, Kaum buruh hanya dibayar upah minimum yang hanya cukup untuk keperluan hidup mutlak, jikapun permintaan tambah gaji pun akan berdampak PHK sepihak serta pertumpahan darah

“Pada hari buruh ini ada lima tuntutan kita pada pemerintah, pertama mencabut UU cipta kerja omnibus law, menghapuskan sistem outsourcing dan kerja kontrak, naikkan upah buruh minimal 15 persen, sahkan RUU PPRT dan hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap buruh yang menyuarakan pendapatnya,” ujar Sarif. 

Kata Sarif, saat pemerintah gagal dalam melindungi kaum buruh dan tunduk pada pada pemilik modal salah satu contoh yaitu disahkannya UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

“Dengan dikeluarkan Perpu No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja kemudian juga UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang – undang, pemerintah ingin menindas pemerintah,” Ujar Sarif.

Dirinya menyebutkan sudah lebih dari 19 tahun Rancangan Undang – Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) belum juga disahkan dan pembahasannya selalu ditunda.

“Kami mengajak seluruh buruh di Aceh Barat untuk berserikat dan bersolidaritas. Berserikat adalah kekuatan bagi buruh di tengah penguasa, pemerintah, militer bersatu, sebaliknya perpecahan kaum buruh adalah kekuatan kaum pemodal,” ungkapnya.

Sarif mengungkapkan kecelakaan kerja pun tak henti-hentinya terjadi, pemerintah hanya mampu menulis angka statistik kematian akibat kecelakaan kerja.

“Sementara keluarga yang ditinggalkan terkadang hanya bisa berharap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS ketenagakerjaan, yang tidak ada,” tutupnya.||Alfian Akbar 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago