ACEH SELATAN_ Persoalan konflik lahan antara warga di Gampong Teungoh Kecamatan Trumon ternyata masih menimbulkan masalah. Penerbitan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor: 2105410311101007 tanggal 21 Mei 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terkait lahan seluas 13.567.547 M2 untuk kawasan sawit PT.ALIS diduga cacat formil.
Kuasa Hukum Mukhsin, salah satu warga yang merasa dirugikan atas terbitnya nya surat PKKPR Maman Supriadi kepada Presentatif, Selasa (1/10) mengatakan penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT. ALIS di picu karena terbitnya surat PPKPR oleh pemerintah daerah untuk PT.ALIS, karena lahan selama ini milik masyarakat diperuntukkan untuk perkebunan sawit PT. ALIS hal tersebut termasuk lahan milik Mukhsin yang telah lama digarapnya dengan bukti kepemilikan jual beli.
Namun, tiba-tiba pada tahun 2024 diklaim lahan tersebut milik PT.ALIS karena masuk dalam bagian lahan miliknya berdasarkan bukti surat PKKPR. Sedangkan lahan tersebut tidak pernah dijual oleh Mukhsin kepada orang lain maupun kepada PT. ALIS.
“Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku salah satu syarat untuk mengajukan permohonan lahan kawasan perkebunan untuk kegiatan berusaha bagi pemohon harus melampirkan bukti surat penguasaan tanah ke dinas terkait,” kata Maman Supriadi.
Faktanya masyarakat Gampong Teungoh dan Mukhsin selaku pemilik lahan tidak pernah mengalihkan lahan kepada siapapun termasuk pihak PT.ALIS dan jelas itu bukan lahan milik PT. ALIS. Ironisnya lagi, surat bukti penguasaan tanah yang diajukan oleh PT. ALIS ke dinas terkait tidak ada atau ada surat tersebut dilampirkan akan tetapi patut di duga tidak sah yang seharusnya pemerintah daerah sebelum menerbitkan surat PKKPR harus lebih berhati-hati karena lahan tersebut merupakan lahan masyarakat bukan lahan milik negara.
“Maka akibatnya bila surat PKKPR tersebut menjadi dasar alas BPN untuk penerbitan Hak Guna Usaha PT. ALIS. HGU tersebut cacat formil dapat dibatalkan di Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN),” lanjut Maman Supriadi.
Maman Supriadi menyebutkan, atas penerbitan PKKPR tersebut Pemerintahan Daerah wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan lahan sebelum ditingkatkan menjadi HGU, agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat dan tidak menimbulkan konflik lahan di masa akan datang antara masyarakat dengan pihak PT. ALIS, tentu itu menjadi harapan dari masyarakat.
Begitupun, mengenai hal tersebut kami sudah 2 kali menyurati pemeritah daerah agar dapat menyelesaikan persoalan hukum namun hingga saat ini tidak ada tanggapan.
Akibat kurangnya respon dari pemerintah daerah pada hari Senin (30/9) melaporkan persoalan tersebut ke Kementerian ATR/BPN RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pejabat Dirjen ATR serta memohon agar tidak menerbitkan HGU demi menghindari konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT. ALIS.
” Dalam kesemptan ini kami memohon kepada pemerintahan daerah Aceh Selatan agar dapat segera menyelesaikan konflik lahan tersebut demi kepastian hukum,” tutup Maman.(HS)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…