Categories: Aceh

Kantor CaKRa Digeruduk Masyarakat, Ada Apa?

LHOKSEUMAWE – Puluhan masyarakat Desa Punti, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, mengadu ke LBH Chakra, soal tidak transparansi dana desa dan mandatnya infrastruktur di desa itu. 

Kedatangan mereka ke pengacara agar dapat mengusut tuntas keterbukaan dugaan korupsi dana dan sejumlah persoalan yang terjadi di pemerintahan desa (Pemdes) di desa sebut selama empat tahun menjabat. 

Menurut warga Desa Punti, Ahmad Bayu menyebutkan, persoalan yang muncul di desanya selama menjabat Safriani sebagai Geuchik (kepala desa sebutan di Aceh) tidaknya transparansi dalam pengelolaan dana desa dan nepotisme. 

“Selama 4 tahun menjabat, belum pernah melakukan musyawarah atau rapat soal dana desa. Warga tidak tau sama sekali bagaimana kepala desa mengelola dana desa selama ini,” kata Ahmad kepada wartawan, Selasa (1/9/2024). 

Kata Ahmat, rekrutmen aparatur desa hanya melibatkan keluarga besar dan kerabat Geuchik Safriani itu saja. Oleh karena itu masyarakat Desa Punti menuntut keterbukaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat desa. 

“Kami tidak tahu berapa jumlah dana desa di kampung kami, semua dikelola geuchik dan kerabatnya yang dipilih menjadi aparatur desa selama ini,” keluhnya. 

Kendati demikian, membuat warga murka lalu beramai- ramai mendatangi kantor pengacara untuk mencari pendampingan hukum agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi anggaran desa. 

“Sebelumnya kami sudah diskusi dengan Geuchik tapi tidak ada solusi, sehingga kami datang kemari untuk mencari solusi,” ujarnya. 

Sementara itu, Penasehat Hukum Fakhrurrazi SH sangat menyayangkan terjadinya permasalahan tersebut dan dari pengaduan yang disampaikan masyarakat tersesan adanya pembiaran dari pemerintah selama ini. 

“Lebih 50 orang masyarakat mulai dari tengku imum gampong, tokoh adat, tokoh masyarakat, Ketua Pemuda dan perwakilan masyarakat, selain menyampaikan permasalahan yang terjadi di Gampong punti,” terang Fakhrurrazi. 

Lalu, warga Desa Punti juga menyerahkan fotokopi KTP warga dan sebelum bubar masyarakat Gampong Punti turut menyerahkan secara langsung rangkuman permasalah yang terjadi dari awal geuchik menjabat sampai sekarang. 

Terkait rangkuman permasalahan tersebut saat ini CaKRA bersama dengan tim advokat sedang menelaah serta mengkaji dari sisi hukum jika pun nantinya ditemukan dugaan pelanggaran maka pihaknya akan mengadvokasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Menurut Fakhrurrazi , Seharusnya kades berperan sebagai sentral untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan dana desa dengan mematuhi peraturan yang berlaku serta memperhatikan asas asas pengelolaan dana desa dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Jika merujuk pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sumber pendapatan desa, dan penggunaannya yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa juga menyebutkan kewajiban sebagai Pemerintah Desa menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.  

“Begitu juga Permendagri Nomor 205/PMK.07/2019 yang mengatur tentang pengelolaan dana desa dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif masyarakat,” sebutnya. (Rsk)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago