Home » Aceh » Pendemo di Gedung DPRA Minta Dirjen Otda Tidak Dukung Hawa Nafsu Dewan

Pendemo di Gedung DPRA Minta Dirjen Otda Tidak Dukung Hawa Nafsu Dewan

IMG-20231214-WA0008

BANDA ACEH –  Kedatangan Dirjen Otda Kemendagri ke Aceh harus memfasilitasi kebutuhan dan persoalan rakyat, bukan malah justru memfasilitasi dan memuluskan hawa nafsu dan hasrat kue anggaran Sekda Aceh dan DPRA untuk Pokir semata.

Hal tersebut diungkapkan oleh Korlap aksi Musda Yusuf dalam orasinya di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis, 14 Desember 2023.

“Kita minta kepada Dirjen Otda untuk alihkan Pokir DPRA untuk penanganan banjir, pastikan ketersediaan anggaran JKA secara full, dan hentikan upaya begal jatah otsus kabupaten/kota,” teriaknya.

Baca juga : Tuntut Anggaran Pokir Dialihkan untuk Korban Banjir, Pendemo Antar Kotak Sumbangan ke DPRA

Kedatangan sejumlah mahasiswa itu sebagai bentuk sendiran keras, walau tak disambut DPRA namun mereka berharap Pemerintah Pusat melalui Dirjen Mendagri melihat dan mendengar langsung keluhan hati rakyat. 

“DPRA dan Ketua TAPA jangan tidak punya hati nurani, rakyat sedang susah,”ujarnya sembari membubarkan diri.

Pantauan dilokasi, setelah melakukan aksi dan membacakan pernyataan sikap mahasiswa bubar sembari mensegel pintu DPRA dengan spanduk spanduk bertuliskan ” Kami Mendesak Alihkan Pokir DPRA untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh”.

Pendemo juga meninggalkan kotak berisi uang pecah (koin) sebagai bentuk sumbangan korban banjir untuk pokir DPRA.(KH)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

SMA Negeri 1 Badar Aceh Tenggara Larang Siswa Bawa HP ke Sekolah

ACEH TENGGARA_ Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Badar Kabupaten Aceh Tenggara, Dede Suhery M.Pd melarang siswa membawa handphone ke sekolah. Menurutnya, hal ini untuk bertujuan meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi dan mematuhi aturan tata tertib sekolah. “Kami sudah melakukan pemanggilan kepada seluruh orang tua siswa-siswi yang bersekolah di SMA 1 Badar untuk datang ke sekolah. Kami…

Dana BLT Dimanipulasi, Warga Gampong Punti Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

ACEH UTARA – Dugaan kasus pemalsuan tanda tangan untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara ilegal mengguncang masyarakat Gampong Punti, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Seorang warga bernama Munir (36) telah melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Lhokseumawe pada Senin, 3 Februari 2025, sekitar pukul 10.00 WIB dengan Nomor reg/45/II/2025/Aceh/Res Lsmw. Saat ini, pihak…

Bupati Terpilih Aceh Tenggara Tegaskan Kepada Kepala Desa Tidak Ada Lagi Tersandung Kasus Tipikor

Aceh Tenggara_ Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara periode 2025-2030 H.M Salim Fakhry S,E. M,M. Meski belum dilantik, namun sudah menyampaikan komitmennya kepada seluruh kepala desa. “Tidak sedikit kepala desa di Aceh Tenggara yang tersandung kasus tindak pidana korupsi, bahkan sudah ada sebagian ditahan di lapas kelas II B Kutacane,”ungkapnya, Senin 3 Februari 2024. Menurutnya, ada…

Selama Januari 2025 Sebanyak 364 Orang Sudah Memiliki SIM di Aceh Tenggara

Aceh Tenggara_ Selama Januari 2025, sebanyak 364 orang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Aceh Tenggara. Kapolres Aceh Tenggara AKBP R Doni Sumarsono melalui Kasat Lantas Iptu Irwansyah Putra Pelis mengatakan, selama Januari 2025 sebanyak 364 orang sudah memiliki SIM.  Irwansyah mengatakan, untuk pemohon pembuatan SIM A sebanyak 113 orang, SIM B 17…

Lsm Perkara, Surati Dinas Kominfo Pemintaan Data JKN Empat Puskesmas di Aceh Tenggara

Aceh Tenggara_ Dewan Pimpinan Cabang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerhati Kinerja Aparatur Negara  (DPC Lsm Perkara) surati PPID utama untuk mendapatkan Informasi Publik atau data Pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2023, kepada empat UPTD Puskesmas, Melalui Pejabat Pengelola Informasi Publik Daerah (PPID Utama), Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun surat yang di…