DALAM kisah lama yang disampaikan turun-temurun, Raja Jayabaya meramalkan datangnya sebuah masa ketika segala yang lurus menjadi bengkok dan yang bengkok dianggap lumrah. Kita menyebutnya kolobendu, yakni suatu keadaan ketika kata “benar” tidak lagi tempat bertumpu pada nilai, melainkan pada siapa yang mengucapkannya. Jika ramalan itu hanya peregangan imajinasi sastra, barangkali kita telah terjebak ke dalamnya tanpa sadar.
Di negeri ini, kekuasaan kerap bergerak bersama bayangannya, yaitu jaringan kepentingan, kongsi politik, dan kesetiaan yang ditimbang bukan pada moral, melainkan pada manfaat. Dalam suasana seperti itu, kejujuran bukan sekutu, tetapi beban. Dan sejarah mencatat salah satu korbannya adalah Jenderal Hoegeng Imam Santoso.
Hoegeng bukan sekadar nama yang diucapkan dengan nada nostalgia. Ia adalah ingatan kita tentang kemungkinan lain dari sebuah kepolisian yang sederhana dalam hidup, tegak dalam prinsip, tidak mudah dibengkokkan oleh telepon atau bisikan kekuasaan. Ketika ia memilih menegakkan hukum meski menyentuh lingkar kekuasaan, kariernya terhenti. Alasannya, peremajaan, namun kenyataannya, penggantinya justru lebih tua. Kita tidak perlu terlalu pandai membaca pesan yang terselip.
Berpuluh tahun kemudian, di tengah suasana reformasi yang menjanjikan nafas baru, jabatan Kapolri kembali menjadi ruang yang tidak steril dari tarik-menarik kepentingan. Penunjukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang mendahului beberapa seniornya, menciptakan tanda tanya yang hingga kini belum dirapikan jawabannya. Tidak sedikit yang menilai keberpihakannya lebih condong pada kenyamanan kekuasaan ketimbang kerasnya hukum yang dingin. Persepsi ini tumbuh bukan dari ruang kosong. Ia lahir dari serangkaian peristiwa, penanganan kasus, dan keputusan politik-keamanan yang secara konsisten memberikan kesan bahwa institusi ini tidak lagi berdiri sepenuhnya di atas pagar netralitas.
Polri bekerja, itu benar. Namun, banyak anggotanya yang jujur dan berkorban, itu pun benar. Tetapi kebenaran tidak selalu cukup keras bila tertutup oleh gambaran institusi yang tampak memilih siapa yang harus disasar dan siapa yang harus dibiarkan lewat. Ketika hukum tampak selektif, keadilan menjadi teater.
Ini bukan persoalan dua nama, dua pribadi, atau dua era. Ini soal arah moral sebuah republik.
Kita mungkin telah terlalu terbiasa hidup di tengah sistem yang menganggap integritas sebagai kerikil di sepatu. Korupsi tidak lagi mengejutkan, ia telah menjadi bahasa sehari-hari. Kesetiaan kepada atasan lebih dihormati daripada keberpihakan kepada publik. Dan kejujuran, ketika hadir, tampak seperti tamu yang salah alamat.
Namun sejarah mempunyai cara sendiri untuk menilai para tokohnya. Nama Hoegeng tidak hilang. Ia menjadi batu penanda, bahwa pernah ada jalan lain yang mungkin ditempuh. Sementara setiap kekuasaan yang bertumpu pada loyalitas semata akan selalu menemukan batasnya sendiri. Setiap era yang memelihara ketakutan terhadap kebenaran akan runtuh oleh bayangannya sendiri.
Kita kini berada pada pertanyaan yang tidak boleh dihindari,
apakah kita ingin negara ini berjalan berdasarkan hukum, atau berdasarkan hubungan?
Jika jawabannya yang kedua, maka kita sedang membangun ruang kekuasaan tanpa cermin, sebuah republik yang kehilangan kemampuan melihat dirinya sendiri.
Tetapi jika kita masih percaya bahwa kejujuran tidak sepenuhnya punah, maka tugas kita bukan sekadar mengenang Hoegeng, melainkan menagih kembali keberanian yang pernah membuatnya berdiri tegak. Sebab bangsa tidak dibangun oleh banyaknya undang-undang, melainkan oleh sedikit orang yang memilih tetap jujur meski semua orang menertawakannya. Dan mereka yang memilih jujur, meski kalah di panggung jabatan, namun selalu menang di ruang ingatan.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…