Categories: Hukum

Oknum PPS Di Aceh Selatan Diduga Tidak Netral, KIP Diminta Bertindak Tegas

ACEH SELATAN – Beredar nya video pertemuan Relawan Amran Jaya (RAJA) di kecamatan Kluet Selatan,Jum’at malam 20 September 2024 menjadi tanda tanya besar. Sebab,dalam pertemuan tersebut hadir beberapa oknum anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang notabene nya penyelenggara Pilkada tingkat Desa.

Padahal secara aturan perundangan -undangan PPS wajib menjaga netralitas dan integritas sebagai penyelenggara dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.Parahnya lagi,para oknum PPS tersebut terkesan cuek bebek dan tidak takut dengan sanksi yang berlaku.

Tokoh Pemuda Aceh Selatan Muhammad Hasbar Kuba kepada Presentatif, Sabtu, 21 September 2024 mengatakan seharusnya PPS harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon di Pilkada Aceh Selatan 2024. Sebab, jika PPS memihak, maka dikwatirkan Pilkada Aceh Selatan akan cacat administrasi dan hukum disebabkan penyelenggara tidak menjaga netralitas dan integritasnya.

” PPS harus netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon, apalagi ikut acara pertemuan relawan pemenangan,” kata Muhammad Hasbar Kuba.

Lebih lanjut, Hasbar Kuba menjelaskan PPS sebagai penyelenggara Pilkada di tingkat gampong harus tetap menjaga integritas dengan baik, sekalipun dalam hati sudah ada pilihan masing-masing. Tapi, secara kelembagaan PPS tetap harus menjaga independensi dan tetap adil memperlakukan semua pasangan calon yang ikut dalam Pilkada di Kabupaten Aceh Selatan.

” Soal pilihan sudah ada di benak masing -masing,tapi soal integritas lembaga PPS tetap harus di jaga, jangan berat sebelah,” lanjut Hasbar Kuba.

Menurut Hasbar, tindakan yang dilakukan oleh oknum PPS di Kecamatan Kluet Selatan tersebut merupakan preseden buruk terhadap lembaga penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Selatan. Sebab,tindakan tersebut dapat merugikan pasangan calon lainnya yang juga ikut dalam Pilkada Aceh Selatan

” Kita minta KIP dan Panwaslih segera bertindak tegas, berikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan, dan jika perlu diberhentikan dengan tidak adanya,” tutup Hasbar Kuba.(HS) 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago