ACEH adalah daerah dengan kekhususan dan keistimewaan. Namun dalam banyak kebijakan nasional, suara Aceh sering terdengar samar. Hal ini terjadi karena masih lemahnya representasi di birokrasi pusat. Padahal, kehadiran figur Aceh di level strategis pemerintahan bukan sekadar prestise, melainkan kebutuhan untuk menjembatani komunikasi dan memperjuangkan kepentingan daerah dalam bingkai nasional.
Dalam konteks inilah, nama Alhudri layak diusung sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) di salah satu kementerian. Pengalamannya memimpin Dinas Sosial Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, hingga Pj Bupati Gayo Lues memperlihatkan kapasitas manajerial dan ketegasan yang teruji. Alhudri dikenal sebagai sosok disiplin, tidak kompromi pada pelanggaran aturan, namun tetap membumi karena terbiasa turun ke lapangan. Karakter ini membuatnya paham problem masyarakat secara nyata, bukan sekadar membaca laporan.
Kelayakan Alhudri bukan hanya soal rekam jejak, tetapi juga kesesuaian dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya pejabat birokrasi yang bekerja cepat, tegas, disiplin, serta berpihak kepada rakyat kecil. Ia tidak menghendaki pejabat yang hanya pandai beretorika, melainkan yang berani bekerja keras dan hadir langsung di tengah rakyat.
Karakter Alhudri sejalan dengan standar tersebut. Gaya kepemimpinannya yang lugas dan sederhana, ditambah integritas yang selama ini dijaga, menjadikannya figur yang cocok untuk mendukung agenda besar Presiden dalam membangun birokrasi efektif, dan responsif. Apalagi secara kepribadian sosok Alhudri yang dikenal sangat setia kawan dan patuh pada pimpinan sangat selaras dengan prinsip Presiden Prabowo dalam membangun bangsa menuju arah yang lebih maju.
Selain itu, ada dimensi historis yang tak bisa diabaikan yaitu hubungan batin antara Prabowo dan rakyat Aceh. Dalam berbagai momentum, Prabowo kerap menyatakan kekaguman dan penghormatannya kepada masyarakat Aceh sebagai daerah yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah bangsa.
Menempatkan sosok Aceh seperti Alhudri di level strategis kementerian bukan hanya bentuk pengakuan terhadap kompetensi individu, tetapi juga penghormatan atas kepercayaan rakyat Aceh. Hal ini akan memperkuat ikatan emosional yang selama ini terjalin antara Presiden dan masyarakat Aceh, sekaligus menjadi simbol bahwa Aceh tidak dibiarkan berjalan sendiri.
Mengusung Alhudri sebagai Dirjen di salah satu kementerian adalah langkah strategis yang membawa tiga keuntungan sekaligus. Pertama, birokrasi nasional mendapatkan figur berintegritas dan disiplin. Kedua, Aceh memiliki saluran komunikasi langsung dalam pengambilan kebijakan pusat. Ketiga, Presiden memperkuat basis kepercayaan politik dengan daerah yang memiliki ikatan emosional kuat dengannya.
Jabatan strategis di pusat tidak boleh semata-mata menjadi ajang kompromi politik. Ia harus berbasis pada kebutuhan daerah dan kinerja yang terukur. Dalam hal ini, Alhudri menawarkan kombinasi antara pengalaman, ketegasan, integritas, dan representasi.
Aceh tidak boleh lagi absen dalam peta birokrasi nasional. Dan menempatkan Alhudri di kursi Dirjen akan menjadi pesan kuat bahwa suara Aceh masih didengar, keistimewaannya dihargai, dan masa depannya disertakan dalam agenda besar bangsa.
Tentunya kita juga berharap Gubernur Aceh H Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem sebagai sahabat Presiden Prabowo dan panglima rakyat Aceh berkenan turut mendukung putra-putri terbaik Aceh yang layak dan berkapasitas seperti sosok Alhudri untuk hadir di tataran birokrasi nasional, mewakili Aceh mengabdi untuk bangsa dan negara.(DNQ)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…