ACEH SELATAN – Beredarnya video oknum ASN di Kabupaten Aceh Selatan yang ikut pertemuan salah satu bakal calon Bupati mendapat tanggapan dari masyarakat. Pasalnya, berdasarkan aturan perundang-undangan,ASN diharuskan menjaga netralitas pada momentum Pemilu dan Pilkada. Namun, faktanya, masih ada sebagian dari ASN yang cuek bebek dan acuh tak acuh dengan aturan tersebut.
Fenomena ASN tidak netral dalam Pemilu dan Pilkada itu bukan hal yang tabu dan aneh. Sebab, hampir setiap Pemilu dan Pilkada masalah ASN tidak netral selalu menjadi pembahasan.Padahal, pimpinan daerah seperti Bupati dan Sekda selalu mengingatkan agar ASN tetap menjaga netralitas pada Pilkada 2024.
Tapi, faktanya masih saja ada oknum ASN yang tetap terlibat sebagai tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati meskipun tidak terlihat. Bahkan, slogan EGP (emang gue pikirin) sering kita dengar dari ASN yang terlibat dalam tim pemenangan. Tujuannya bermacam-macam, ada yang ingin jabatan, ada pula karena persaudaraan dan pertemanan.
Di Aceh Selatan misalnya, masalah ASN tidak netral itu sudah terjadi sejak dimulainya Pilkada secara langsung tahun 2007 lalu dan terus berlangsung hingga Pilkada 2018. Bahkan, pada Pilkada 2018, dugaan mobilisasi ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon sangat kentara sekali. Parahnya lagi, di duga ada ASN yang ikut kampanye dengan menggunakan mobil dinas tapi platnya diganti dengan warna hitam.
Informasi yang diperoleh Presentatif, Jum’at 13 September 2024 terkait aturan harus menjaga netralitas dalam momentum Pemilu dan Pilkada itu diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Undang -undang ini pula yang bisa digunakan oleh pimpinan daerah seperti Bupati atau Sekda untuk menindak bawahannya yang nakal dan melanggar atura serta tidak menjaga netralitas.Sebab, di dalam undang-undang tersebut ada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang salah satu tugasnya menjaga netralitas ASN. Bahkan, jika terbukti tidak netral,maka rekomendasi KASN ini bisa memberhentikan seseorang dari jabatan ASN.
Lalu, bagaimana dengan peran Panwaslih dalam pengawasan netralitas ASN dalam momentum Pemilu dan Pilkada. Panwaslih hanya diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada KASN jika terbukti tidak netral. Itupun, setelah Panwaslih melakukan kajian terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut.
Panwaslih bukanlah polisi yang serta merta bisa menangkap ASN yang tidak netral dalam Pemilu dan Pilkada. Panwaslih adalah pengawas demokrasi yang harus memastikan pelaksanaan pemilu dan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, bagi para pendukung calon Bupati dan wakil bupati di Kabupaten Aceh Selatan, mari berkampanye riang gembira menuju Pilkada Aceh Selatan yang akan dan lancar. Bagi ASN, ibarat pepatah, pandai-pandai lah meniti bui, selamat badan keseberang. Dan untuk P.Bupati Aceh Selatan, kita tunggu sikap tegasnya terhadap ASN yang tidak netral di Pilkada 2024. (HS)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…