ACEH BARAT – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat menyebutkan Mantan Narapidana (Napi) boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun sesuai dengan qanun Aceh nomor 12 tahun 2016, pada pasal 24 (i) dan 25, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat, Jum’at (3/5/2024).
“Itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi,”kata Teuku Novian kepada Presentatif.com.
Dikatakannya, bagi calon yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun atau lebih tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon Bupati maupun Wakil Bupati Aceh Barat, kecuali telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
“Kalau untuk mantan terpidana karena kealpaan ringan (culva levis) , itu lain prosesnya”jelas Teuku Novian.
Adapun bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat.
Berikut syarat bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima):
1. Secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana paling sedikit pada 2 (dua) media cetak harian lokal dan dengan ukuran paling kurang 100 mm x 7 kolom selama 7 (tujuh) kali.
2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
3. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 dan 3 tidak berlaku bagi tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi.
5.Calon yang dipidana sebagaimana dimaksud adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata. ||Alfian Akbar
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…