Categories: Uncategorized

Mantan Napi Boleh Calonkan Diri Jadi Kepala Daerah, Ini Syaratnya

ACEH BARAT – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat menyebutkan Mantan Narapidana (Napi) boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun sesuai dengan qanun Aceh nomor 12 tahun 2016, pada pasal 24 (i) dan 25, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat, Jum’at (3/5/2024).

“Itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi,”kata Teuku Novian kepada Presentatif.com.

Dikatakannya, bagi calon yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun atau lebih tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon Bupati maupun Wakil Bupati Aceh Barat, kecuali telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. 

“Kalau untuk mantan terpidana karena kealpaan ringan (culva levis) , itu lain prosesnya”jelas Teuku Novian.

Adapun bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat.

Berikut syarat bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima):

1. Secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana paling sedikit pada 2 (dua) media cetak harian lokal dan dengan ukuran paling kurang 100 mm x 7 kolom selama 7 (tujuh) kali.

2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

3. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 dan 3 tidak berlaku bagi tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi.

5.Calon yang dipidana sebagaimana dimaksud adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata. ||Alfian Akbar 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago