ACEH TENGGARA_ Aliansi Mahasiswa Universitas Gunung Leuser (UGL) melakukan aksi damai di depan kantor Bupati dan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Tenggara.
Mereka menuntut agar mengevaluasi kegiatan desa karena sarat dengan kegiatan titipan dari oknum Apdesi. Massa menduga, kegiatan tersebut sebagai upaya menggerogoti dana desa dengan dalih perintah Pj bupati Aceh Tenggara.
” yang mana kami ketahui kegiatan tersebut tidak pernah dibahas didalam Musdus, Musdes Dan Musrenbang yang mana merupakan musyawarah inti yang akan menentukan, berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan di desa yang melibatkan pemerintah kabupaten, “ujar Rasid Rido, Koordinator aksi, Jumat, 26 April 2024.
Menurutnya kegiatan tersebut wajib dimasukkan apabila tidak dimasukkan maka APBDes tidak akan diproses, ini sangat miris.
Rido menyebutkan yang anehnya lagi kegiatan-kegiatan tersebut ada yang tidak tertampung di dalam APBDes desa.
Berikut beberapa poin tuntutan para pendemo.
1. Hapuskan sosialisasi penerangan hukum pada pemerintah desa (Kute) ataupun sadar hukum karena hampir setiap tahun diadakan kegiatannya hampir 90% desa yang ada di kabupaten Aceh Tenggara melakukan pelanggaran hukum baik hukum adat maupun pengelolaan keuangan desa
2. Meminta PJ Bupati Aceh Tenggara menurut kan team audit mengkoreksi langsung 385 desa yang sudah menyetor pengadaan baju linmas pemilu 2024 kepihak ke-tiga sesuai dengan Perbub yang di tandatangani oleh PJ Bupati Aceh Tenggara bahwa seragam linmas tidak boleh di Pihak ketiga kan jika ditemukan kami minta proses secara Hukum pihak ketiga tersebut
3. Transaksi non tunai tidak perlu dilakukan dikarenakan penerapan non tunai sudah diatur dalam undang-undang keuangan negara, cukup dikeluarkan Perbub dan diteruskan ke camat dan kepala desa.
Dari beberapa kegiatan tersebut ada satu kegiatan sudah terlaksana dan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yaitu pengadaan baju Linmas.
Aliansi Mahasiswa UGL menilai kepala desa tersebut wajib membayar sebesar Rp.3.200.000 atau sekitar 2,3 Milyar lebih. Namun uang tersebut disetor tanpa tanda terima (Kwitansi) kepada oknum Apdesi kecamatan. Selain itu, kualitad dari baju Linmas juga dinilai tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan.
” Hampir tidak mungkin satu set baju Linmas mulai dari, baju, celana, sepatu, kaos kaki, tali pinggang, dan topi di bandrol dengan Rp.1.600,000. Ini dapat kami pastikan ada dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan baju linmas tersebut, “ujar Rido.
Maka dari itu, pendemo meminta kepada Inspektorat untuk segera melakukan audit dan menyelidiki dugaan korupsi pengadaan baju Linmas tersebut.
Para pendemo juga mengatakan apabila tuntutan nya tidak diindahkan maka meraka akan datang kembali untuk menyuarakan ke tingkat provinsi. (Sultan Habibi)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…