Mahasiswa Minta Pemerintah Alihkan Anggaran Pokir DPRA untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh

BANDA ACEH – Persoalan banjir dan longsor yang tiap tahunnya menimpa berbagai daerah di Aceh merupakan persoalan serius yang mesti ditangani oleh Pemerintah. Di setiap musim penghujan seperti saat ini puluhan ribuan ribu masyarakat Aceh harus mengalami kepiluan berjibaku menghadapi bencana yang kerap menghadirkan korban.

“Penanganan banjir di Aceh ini sangat krusial dan membutuhkan anggaran yang begitu besar agar langkah penanganannya tak parsial, namun terintegrasi dari Hulu ke hilir. Melihat kondisi memilukan berbagai daerah di Aceh saat ini maka kami meminta Pj Gubernur Aceh mengalihkan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRA yang nilainya sangat fantastis untuk penanganan banjir,”ujar koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Aceh (AMPERA), T. Ahyat Chehuna, Minggu 10 Desember 2023.

Ahyat menjelaskan, pada tahun anggaran 2023 dari Rp 3,9 Triliun otsus Aceh serapan pokir dewan terlalu tinggi mencapai Rp 1,6 Triliun. Namun faktanya sangat-sangat minim digunakan untuk kebutuhan penanganan banjir. Justru mirisnya yang selama ini kelihatan terlalu banyak diperuntukkan untuk kegiatan seremonial, event-event dan kegiatan normatif lainnya yang berpotensi untuk meraup pundi-pundi dan laba. 

Di lain sisi, kata Ahyat, untuk kebutuhan penanganan banjir merupakan salah satu hal penting yang sangat diharapkan rakyat. Sementara yang terjadi selama ini para anggota dewan hanya hadir dengan kotak air mineral dan indomie ketika bencana itu terjadi sembari selfie demi pencitraan agar dianggap peduli. 

“Pada tahun 2024 ini, dari Rp. 3,3 Triliun Doka, setelah dikurangi pembagian doka kabupaten/kota 40% sebesar Rp. Rp 1,32 Triliun, pembayaran utang JKA 2023 sebesar Rp 482 M dan pembayaran JKA 2024 sebesar lebih Rp. 752 M. Maka, masih tersisa ratusan milyar Doka yang dapat dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah Aceh untuk bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur penanganan bencana. Daripada uang ratusan milyar itu dijadikan anggaran Pokir oleh dewan, tentunya lebih elok agar Pemerintah Aceh mengambil alih dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan banjir beberapa titik di Aceh yang memprihatinkan,” jelasnya.

Pihaknya meyakini, para wakil rakyat akan ikhlas jika dana pokirnya dialihkan untuk penanganan banjir, apalagi persoalan ini benar-benar langsung demi kepentingan masyarakat. 

“Jika benar list pokirnya belum digadaikan ke pihak ketiga untuk kebutuhan kampanye sebagaimana yang beredar selama ini di masyarakat. Maka kami haqqul yakin bahwa DPRA akan siap dan ikhlas memberikan semua alokasi pokirnya untuk kebutuhan penanganan banjir di Aceh. Rakyat juga sangat berharap Pj Gubernur mengamankan hal ini, Pokir Dewan ditiadakan dulu pada tahun anggaran 2024 dan dialihkan untuk penanganan banjir Aceh secara terintegrasi,” sebutnya.

Pihaknya berharap keikhlasan dan kebaikan DPRA mengalihkan alokasi anggaran Pokirnya untuk penanganan banjir menjadi amal jadilah dan kebaikan untuk Aceh ke depannya.

“Sudah bertahun-tahun anggaran pokir dalam jumlah fantastis dikondisikan oleh DPRA, kami rasa jika tahun 2024 ini sekali saja dialihkan full untuk penanganan banjir di Aceh tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Dalam hal itu baru rakyat akan beri penghargaan setinggi-tingginya kepada dewan yang rela mengorbankan alokasi anggaran pokirnya untuk menjawab persoalan rakyat,”tandasnya.