Home » Aceh » Mahasiswa Minta Pemerintah Alihkan Anggaran Pokir DPRA untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh

Mahasiswa Minta Pemerintah Alihkan Anggaran Pokir DPRA untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh

IMG-20231210-WA0028

BANDA ACEH – Persoalan banjir dan longsor yang tiap tahunnya menimpa berbagai daerah di Aceh merupakan persoalan serius yang mesti ditangani oleh Pemerintah. Di setiap musim penghujan seperti saat ini puluhan ribuan ribu masyarakat Aceh harus mengalami kepiluan berjibaku menghadapi bencana yang kerap menghadirkan korban.

“Penanganan banjir di Aceh ini sangat krusial dan membutuhkan anggaran yang begitu besar agar langkah penanganannya tak parsial, namun terintegrasi dari Hulu ke hilir. Melihat kondisi memilukan berbagai daerah di Aceh saat ini maka kami meminta Pj Gubernur Aceh mengalihkan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRA yang nilainya sangat fantastis untuk penanganan banjir,”ujar koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Aceh (AMPERA), T. Ahyat Chehuna, Minggu 10 Desember 2023.

Ahyat menjelaskan, pada tahun anggaran 2023 dari Rp 3,9 Triliun otsus Aceh serapan pokir dewan terlalu tinggi mencapai Rp 1,6 Triliun. Namun faktanya sangat-sangat minim digunakan untuk kebutuhan penanganan banjir. Justru mirisnya yang selama ini kelihatan terlalu banyak diperuntukkan untuk kegiatan seremonial, event-event dan kegiatan normatif lainnya yang berpotensi untuk meraup pundi-pundi dan laba. 

Di lain sisi, kata Ahyat, untuk kebutuhan penanganan banjir merupakan salah satu hal penting yang sangat diharapkan rakyat. Sementara yang terjadi selama ini para anggota dewan hanya hadir dengan kotak air mineral dan indomie ketika bencana itu terjadi sembari selfie demi pencitraan agar dianggap peduli. 

“Pada tahun 2024 ini, dari Rp. 3,3 Triliun Doka, setelah dikurangi pembagian doka kabupaten/kota 40% sebesar Rp. Rp 1,32 Triliun, pembayaran utang JKA 2023 sebesar Rp 482 M dan pembayaran JKA 2024 sebesar lebih Rp. 752 M. Maka, masih tersisa ratusan milyar Doka yang dapat dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah Aceh untuk bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur penanganan bencana. Daripada uang ratusan milyar itu dijadikan anggaran Pokir oleh dewan, tentunya lebih elok agar Pemerintah Aceh mengambil alih dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan banjir beberapa titik di Aceh yang memprihatinkan,” jelasnya.

Pihaknya meyakini, para wakil rakyat akan ikhlas jika dana pokirnya dialihkan untuk penanganan banjir, apalagi persoalan ini benar-benar langsung demi kepentingan masyarakat. 

“Jika benar list pokirnya belum digadaikan ke pihak ketiga untuk kebutuhan kampanye sebagaimana yang beredar selama ini di masyarakat. Maka kami haqqul yakin bahwa DPRA akan siap dan ikhlas memberikan semua alokasi pokirnya untuk kebutuhan penanganan banjir di Aceh. Rakyat juga sangat berharap Pj Gubernur mengamankan hal ini, Pokir Dewan ditiadakan dulu pada tahun anggaran 2024 dan dialihkan untuk penanganan banjir Aceh secara terintegrasi,” sebutnya.

Pihaknya berharap keikhlasan dan kebaikan DPRA mengalihkan alokasi anggaran Pokirnya untuk penanganan banjir menjadi amal jadilah dan kebaikan untuk Aceh ke depannya.

“Sudah bertahun-tahun anggaran pokir dalam jumlah fantastis dikondisikan oleh DPRA, kami rasa jika tahun 2024 ini sekali saja dialihkan full untuk penanganan banjir di Aceh tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Dalam hal itu baru rakyat akan beri penghargaan setinggi-tingginya kepada dewan yang rela mengorbankan alokasi anggaran pokirnya untuk menjawab persoalan rakyat,”tandasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

SMA Negeri 1 Badar Aceh Tenggara Larang Siswa Bawa HP ke Sekolah

ACEH TENGGARA_ Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Badar Kabupaten Aceh Tenggara, Dede Suhery M.Pd melarang siswa membawa handphone ke sekolah. Menurutnya, hal ini untuk bertujuan meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi dan mematuhi aturan tata tertib sekolah. “Kami sudah melakukan pemanggilan kepada seluruh orang tua siswa-siswi yang bersekolah di SMA 1 Badar untuk datang ke sekolah. Kami…

Dana BLT Dimanipulasi, Warga Gampong Punti Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

ACEH UTARA – Dugaan kasus pemalsuan tanda tangan untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara ilegal mengguncang masyarakat Gampong Punti, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Seorang warga bernama Munir (36) telah melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Lhokseumawe pada Senin, 3 Februari 2025, sekitar pukul 10.00 WIB dengan Nomor reg/45/II/2025/Aceh/Res Lsmw. Saat ini, pihak…

Bupati Terpilih Aceh Tenggara Tegaskan Kepada Kepala Desa Tidak Ada Lagi Tersandung Kasus Tipikor

Aceh Tenggara_ Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara periode 2025-2030 H.M Salim Fakhry S,E. M,M. Meski belum dilantik, namun sudah menyampaikan komitmennya kepada seluruh kepala desa. “Tidak sedikit kepala desa di Aceh Tenggara yang tersandung kasus tindak pidana korupsi, bahkan sudah ada sebagian ditahan di lapas kelas II B Kutacane,”ungkapnya, Senin 3 Februari 2024. Menurutnya, ada…

Selama Januari 2025 Sebanyak 364 Orang Sudah Memiliki SIM di Aceh Tenggara

Aceh Tenggara_ Selama Januari 2025, sebanyak 364 orang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Aceh Tenggara. Kapolres Aceh Tenggara AKBP R Doni Sumarsono melalui Kasat Lantas Iptu Irwansyah Putra Pelis mengatakan, selama Januari 2025 sebanyak 364 orang sudah memiliki SIM.  Irwansyah mengatakan, untuk pemohon pembuatan SIM A sebanyak 113 orang, SIM B 17…

Lsm Perkara, Surati Dinas Kominfo Pemintaan Data JKN Empat Puskesmas di Aceh Tenggara

Aceh Tenggara_ Dewan Pimpinan Cabang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerhati Kinerja Aparatur Negara  (DPC Lsm Perkara) surati PPID utama untuk mendapatkan Informasi Publik atau data Pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2023, kepada empat UPTD Puskesmas, Melalui Pejabat Pengelola Informasi Publik Daerah (PPID Utama), Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun surat yang di…