Categories: Hukum

KPT Banda Aceh Bongkar 6 Pertanyaan Kritis soal Wacana DPA Kejaksaan Agung

BANDA ACEH – Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Nursyam, SH, M.Hum mengajukan enam pertanyaan krusial terkait wacana penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) oleh Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Hukum memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI ke-80 yang digelar Kejaksaan Tinggi Aceh di Aula Kajati, Banda Aceh, Rabu, 27 Agustus 2025.

Dalam seminar bertema “Optimalisasi Pendekatan Follow the Asset dan Follow the Money melalui DPA dalam Penanganan Perkara Pidana”, Nursyam menegaskan bahwa DPA merupakan terobosan progresif dalam sistem peradilan pidana. Skema ini memungkinkan penundaan penuntutan dengan syarat tertentu, terutama bagi perkara ekonomi yang melibatkan korporasi agar tidak serta merta runtuh akibat proses hukum berkepanjangan.

Namun, ia menyoroti sejumlah hal mendasar yang belum terjawab, mulai dari waktu pelaksanaan DPA (apakah sebelum atau sesudah pelimpahan perkara ke pengadilan), subjek pelaku (apakah hanya korporasi atau juga individu), jenis perkara yang bisa menggunakan DPA, hingga mekanisme pengawasan selama masa pelaksanaan.

“Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar DPA tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar bisa diterapkan dengan jelas, adil, dan terukur,” ujar Nursyam.

Selain itu, KPT juga menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi roh dalam penerapan DPA, yaitu: kerjasama (cooperation) antara pelaku dan aparat penegak hukum, kepatuhan (compliance) baik secara prospektif maupun retrospektif, serta kompensasi (compensation) bagi korban atau pihak yang dirugikan sebagai bentuk keadilan publik.

“Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar DPA tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar bisa diterapkan dengan jelas, adil, dan terukur,” ujar Nursyam.

Selain itu, KPT juga menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi roh dalam penerapan DPA, yaitu kerjasama (cooperation) antara pelaku dan aparat penegak hukum, kepatuhan (compliance) baik secara prospektif maupun retrospektif, serta kompensasi (compensation) bagi korban atau pihak yang dirugikan sebagai bentuk keadilan publik. (RIL)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago