JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggenjot upaya pencegahan korupsi di sektor publik agar tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan berintegritas. Salah satu langkah terbaru adalah mendorong kementerian dan lembaga menerapkan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sebagai instrumen penting untuk menutup celah penyimpangan sekaligus membangun budaya kerja berintegritas.
Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan hal ini saat membuka pelatihan verifikator PANCEK bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) DKI Jakarta. Pelatihan berlangsung 26-28 Agustus 2025 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, dengan peserta 33 pegawai yang nantinya akan menjadi motor penggerak budaya antikorupsi di lingkungan Bea Cukai.
Menurut Aminudin, praktik penyimpangan masih kerap terjadi dalam ekosistem bisnis di kementerian maupun lembaga. Karena itu, KPK menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan yang lebih masif agar komitmen antikorupsi benar-benar membumi, tidak hanya di tataran kebijakan tetapi juga menjadi budaya di level operasional. “Tidak cukup hanya membentuk kapasitas individu, pelatihan ini juga bentuk komitmen Kanwil DJBC DKI Jakarta untuk menanamkan budaya antikorupsi hingga ke unit-unit non-struktural. Para calon verifikator diharapkan menjadi kepanjangan tangan KPK dalam memperkuat pengawasan internal berbasis integritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa pencegahan yang terukur, lembaga publik maupun korporasi rentan terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Kehadiran PANCEK memberi panduan praktis untuk menjaga transparansi, memastikan kepatuhan terhadap aturan, sekaligus mendorong perilaku kerja yang antikorupsi.
Aminudin menekankan bahwa pembentukan verifikator merupakan bagian dari komitmen Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK dalam mendorong iklim usaha bersih sebagaimana diamanatkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Ia menegaskan, pokok konvensi tersebut pada Bab II menyoroti pencegahan korupsi di sektor publik dan pejabat publik, sementara Bab III mengharuskan negara mengkriminalisasi bentuk penyuapan, baik pada pejabat nasional, asing, maupun organisasi internasional.
Komitmen ini, lanjut Aminudin, tidak hanya berlaku bagi Bea Cukai tetapi juga dunia usaha. Perusahaan diminta konsisten membangun tata kelola bebas suap, salah satunya melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Bagi pelaku usaha yang belum mampu memperoleh sertifikasi, aplikasi PANCEK dapat menjadi alternatif panduan untuk memastikan kepatuhan dan integritas tetap berjalan.
Ia mencontohkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang sangat penting untuk menjaga daya saing industri kecil menengah. Ketentuan KITE diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang menegaskan bahwa kemudahan usaha harus selaras dengan prinsip integritas tanpa memberi keuntungan tidak semestinya kepada pejabat publik. Data Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan rerata nilai DJBC berada pada angka 82,89 atau kategori terjaga. Namun jumlah verifikator PANCEK yang baru dua orang dinilai masih minim, sehingga perlu ditambah tenaga terlatih agar pengawasan internal semakin kuat.
Kepala Satgas Akademi Integritas Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Swasti Putri Mahatmi, menambahkan bahwa sinergi pencegahan tidak boleh berhenti di tataran regulasi. Ia menekankan korporasi bukan hanya objek aturan, tetapi juga subjek yang harus proaktif membangun tata kelola transparan dan akuntabel. Melalui pelatihan verifikator PANCEK, KPK mendorong lahirnya agen perubahan di Kanwil DJBC DKI Jakarta yang mampu menjadi pelopor pencegahan dari dalam.
Swasti menegaskan, penerapan PANCEK bukan formalitas, melainkan bagian dari penguatan kepatuhan terhadap regulasi nasional sekaligus mendukung percepatan aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang delik korupsi, nilai integritas, manajemen risiko, hingga pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC DKI Jakarta, Ahmad Rofiq, menegaskan dukungan penuh terhadap agenda antikorupsi KPK. Ia menilai PANCEK sebagai instrumen penting untuk memperkuat pengawasan internal Bea Cukai. “Melalui program ini, kami ingin memastikan setiap proses bisnis berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, terutama dalam mengawasi arus keluar masuk barang dari dan ke Indonesia,” ujarnya.
Rofiq juga menegaskan kesiapan Kanwil DJBC DKI Jakarta untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah maupun dunia usaha. Ia berharap lahir budaya kerja yang lebih bersih sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kepabeanan dan cukai. “Dengan adanya verifikator, kami optimistis pengawasan akan lebih kuat dan integritas organisasi semakin terjaga,” pungkasnya.(RED)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…