Home » Hukum » Ketum PBNU Yakin Komitmen Netralitas Polri dalam Pemilu.

Ketum PBNU Yakin Komitmen Netralitas Polri dalam Pemilu.

IMG-20231129-WA0003

JAKARTA — Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 tidak perlu dipertanyakan. 

Hal itu diungkapkan pria yang akrab disapa Gus Yahya usai menerima kunjungan Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Irjen Asep Edi Suheri di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Menurutnya Polri telah menjalankan tugasnya dengan baik memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang pemilu 2024 nanti. “Saya kira Polri menjalankan tugas dengan baik yaitu menjalankan tanggungjawab memelihara ketentraman bukan ikut di dalam kompetisi politik,” tegas Gus Yahya.

Gus Yahya menuturkan, sama halnya dengan tugas PBNU menjaga agar warga NU tetap dalam kehidupan yang tentram dan kondusif. Menurutnya jika Polri dituding tidak netral, maka sudah timbul gejolak di tengah-tengah masyarakat. Namun, sampai saat ini Polri dengan baik menjaga pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai tanpa perpecahan.

“Sebetulnya dalam hal ini sama dengan NU kita NU juga tidak terlibat dalam kompetisi politik. Saya kira Polri juga melakukan yang sama karena kalau Polri ini melakukan tugas tidak semestinya, tidak mungkin lah masyarakat tenang seperti ini. Polri menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya,” tandas Gus Yahya.

Gus Yahya menambahkan pada pertemuan tadi dengan Irjen Asep Edi dan rombongan, dirinya mengapresiasi tugas Polri menjaga ketentraman menjelang pemilu. Menurutnya strategi kepolisian dalam upaya preemtif berhasil membuat situasi di masyarakat sangat kondusif.

“Sampai saat ini keadaan sangat kondusif di masyarakat. Ini berarti strategi dari aparat termasuk dari Polri dalam memelihara ketentraman cukup berhasil dan harus dilanjutkan karena ini sangat dibutuhkan apalagi pada saat ini tahun politik,” ucapnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

SMA Negeri 1 Badar Aceh Tenggara Larang Siswa Bawa HP ke Sekolah

ACEH TENGGARA_ Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Badar Kabupaten Aceh Tenggara, Dede Suhery M.Pd melarang siswa membawa handphone ke sekolah. Menurutnya, hal ini untuk bertujuan meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi dan mematuhi aturan tata tertib sekolah. “Kami sudah melakukan pemanggilan kepada seluruh orang tua siswa-siswi yang bersekolah di SMA 1 Badar untuk datang ke sekolah. Kami…

Dana BLT Dimanipulasi, Warga Gampong Punti Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

ACEH UTARA – Dugaan kasus pemalsuan tanda tangan untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara ilegal mengguncang masyarakat Gampong Punti, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Seorang warga bernama Munir (36) telah melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Lhokseumawe pada Senin, 3 Februari 2025, sekitar pukul 10.00 WIB dengan Nomor reg/45/II/2025/Aceh/Res Lsmw. Saat ini, pihak…

Bupati Terpilih Aceh Tenggara Tegaskan Kepada Kepala Desa Tidak Ada Lagi Tersandung Kasus Tipikor

Aceh Tenggara_ Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara periode 2025-2030 H.M Salim Fakhry S,E. M,M. Meski belum dilantik, namun sudah menyampaikan komitmennya kepada seluruh kepala desa. “Tidak sedikit kepala desa di Aceh Tenggara yang tersandung kasus tindak pidana korupsi, bahkan sudah ada sebagian ditahan di lapas kelas II B Kutacane,”ungkapnya, Senin 3 Februari 2024. Menurutnya, ada…

Selama Januari 2025 Sebanyak 364 Orang Sudah Memiliki SIM di Aceh Tenggara

Aceh Tenggara_ Selama Januari 2025, sebanyak 364 orang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Aceh Tenggara. Kapolres Aceh Tenggara AKBP R Doni Sumarsono melalui Kasat Lantas Iptu Irwansyah Putra Pelis mengatakan, selama Januari 2025 sebanyak 364 orang sudah memiliki SIM.  Irwansyah mengatakan, untuk pemohon pembuatan SIM A sebanyak 113 orang, SIM B 17…

Lsm Perkara, Surati Dinas Kominfo Pemintaan Data JKN Empat Puskesmas di Aceh Tenggara

Aceh Tenggara_ Dewan Pimpinan Cabang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerhati Kinerja Aparatur Negara  (DPC Lsm Perkara) surati PPID utama untuk mendapatkan Informasi Publik atau data Pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2023, kepada empat UPTD Puskesmas, Melalui Pejabat Pengelola Informasi Publik Daerah (PPID Utama), Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun surat yang di…