ACEH TENGGARA– Ketua Fraksi Silayakh DPRK Aceh Tenggara, M. Rapy SKD, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan sejumlah program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tenggara. Permintaan itu disampaikan menyusul sejumlah temuan lapangan dan laporan masyarakat yang, menurutnya, perlu ditelusuri secara objektif.
Rapy menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran infrastruktur merupakan bagian dari upaya memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Program PUPR menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jalan, jembatan, air bersih, hingga sanitasi adalah layanan publik yang manfaatnya langsung dirasakan warga, terutama di daerah terpencil. Karena itu pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rapy, Kamis (16/7/2026).
Dalam pemaparannya yang diberi tajuk Laporan Jilid I, Rapy terlebih dahulu menyoroti pengelolaan anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran 2024.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, Dinas PUPR memiliki pagu anggaran sebesar Rp106.165.865.181, sementara realisasi anggaran disebut hanya mencapai sekitar 76 persen.
Menurut Rapy, apabila data tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka rendahnya penyerapan anggaran patut dievaluasi karena dapat mengindikasikan adanya persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun proses pengadaan barang dan jasa.
“Serapan anggaran yang rendah tentu harus dievaluasi agar pembangunan tidak terhambat dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.
Sorotan berikutnya diarahkan pada pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2024.
Rapy mengaku menerima berbagai laporan masyarakat terkait proyek tersebut. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan, ia menyebut terdapat dugaan sejumlah fasilitas air bersih belum berfungsi sebagaimana mestinya meski pekerjaan telah selesai.
Ia menyebut, pada beberapa lokasi jaringan air diduga belum mengalir selama berbulan-bulan. Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan penggunaan pipa lama pada pekerjaan yang semestinya menggunakan material baru sesuai spesifikasi teknis. Rapy juga mengaku menerima laporan mengenai dugaan adanya pungutan kepada masyarakat dalam proses pemanfaatan fasilitas tersebut.
“Semua informasi itu tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Kalau memang sesuai aturan, audit akan menjelaskan kepada publik. Tetapi bila ditemukan penyimpangan, harus ada tindak lanjut sesuai hukum,” katanya.
Selain proyek air bersih, Rapy juga menyoroti pembangunan sarana sanitasi atau MCK.
Berdasarkan hasil pemantauan yang diterimanya, terdapat bangunan sanitasi yang diduga belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena disebut tidak dilengkapi fasilitas pendukung seperti septic tank.
Menurut dia, apabila kondisi tersebut benar terjadi, maka tujuan pembangunan sanitasi untuk meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat menjadi tidak tercapai.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada berdirinya bangunan. Yang lebih penting adalah apakah fasilitas itu benar-benar berfungsi dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Rapy mendesak APH bersama lembaga pengawas yang berwenang melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program Dinas PUPR yang menjadi sorotannya.
Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, proses pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapy menegaskan, kritik yang disampaikannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK terhadap jalannya pemerintahan, bukan untuk menghambat pembangunan.
“Kami ingin pembangunan berjalan dengan baik, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh Tenggara,” pungkasnya.
Ia menambahkan, penyampaian tersebut merupakan Laporan Jilid I, dan Fraksi Silayakh akan kembali menyampaikan hasil evaluasi terhadap program pembangunan lainnya pada laporan berikutnya.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…