ACEH TENGGARA– Ketua Fraksi Silayakh DPRK Aceh Tenggara sekaligus anggota Komisi C, M. Rapy SKD, menegaskan kritik terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tenggara disusun berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, rapat ekspos 2026, serta hasil pengawasan langsung di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi klarifikasi Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli ST, yang sebelumnya menyebut kritik mengenai realisasi anggaran dan pelaksanaan sejumlah program tidak didukung data teknis maupun laporan keuangan.
“Kami tidak asal berbicara. Apa yang kami sampaikan memiliki dasar, yakni hasil rapat ekspos tahun 2026 dan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK,” kata M. Rapy, Senin (20/7/2026).
Menurut dia, DPRK memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari tugas lembaga legislatif.
M. Rapy mengatakan Komisi C tidak hanya menerima laporan masyarakat, tetapi juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi proyek.
“Bahkan kami turun langsung ke beberapa desa selama dua hari. Kepala Dinas PUPR juga ikut bersama kami. Jadi apa yang kami sampaikan bukan sekadar mendengar laporan masyarakat, tetapi berdasarkan hasil peninjauan lapangan,” ujarnya.
Ia menyebut hasil peninjauan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap sejumlah program, antara lain pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, dan pelaksanaan anggaran.
Sebelumnya, M. Rapy mengungkapkan pagu anggaran Dinas PUPR Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp106,16 miliar dengan realisasi sekitar 76 persen. Menurut dia, apabila angka tersebut sesuai dengan data resmi, kondisi itu layak dievaluasi karena dapat mencerminkan belum optimalnya perencanaan maupun pelaksanaan program.
Komisi C DPRK, kata dia, juga menerima keluhan masyarakat mengenai sejumlah proyek SPAM yang diduga belum berfungsi meski pekerjaan disebut telah selesai beberapa bulan sebelumnya. Selain itu, terdapat informasi mengenai dugaan penggunaan material lama dan dugaan pungutan kepada masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas tersebut.
Pada sektor sanitasi, DPRK juga menemukan sejumlah bangunan MCK yang diduga belum dapat dimanfaatkan karena belum dilengkapi fasilitas pendukung, seperti septic tank.
Meski demikian, M. Rapy menegaskan seluruh temuan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui audit atau pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
“Audit penting dilakukan agar tidak muncul spekulasi. Jika pekerjaan telah sesuai aturan, hasil audit akan menjawabnya. Namun apabila ditemukan penyimpangan, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum,” katanya.
Ia menegaskan kritik tersebut bukan untuk menghambat pembangunan.
“Kami mendukung pembangunan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Justru karena program ini penting, kami ingin memastikan kualitas pekerjaan dan penggunaan anggarannya sesuai ketentuan,” ujar M. Rapy.
M. Rapy mengatakan, kritik yang disampaikannya tidak muncul tanpa dasar. Menurut dia, Komisi C DPRK memiliki dokumen yang menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Kalau masyarakat masih ragu terhadap pernyataan saya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta rincian kegiatannya ada pada kami di Komisi C. Jadi apa yang kami sampaikan bukan sekadar asumsi atau opini, tetapi mengacu pada dokumen yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK,” tegas Ketua Fraksi Silayakh, M. Rapy SKD.
Meski demikian, M. Rapy menegaskan bahwa seluruh data tersebut tetap perlu diuji dan diverifikasi melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang agar diperoleh kepastian berdasarkan dokumen resmi, hasil audit, dan fakta di lapangan.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli ST, membantah penilaian mengenai realisasi anggaran maupun pelaksanaan program di instansinya.
Menurut Sadli, penilaian terhadap realisasi anggaran harus mengacu pada data teknis dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tuduhan itu tidak mendasar. Perhitungan realisasi anggaran harus melalui data teknis dan laporan keuangan. Dasarnya dari mana menyebut realisasi hanya 76 persen? Kalau hanya berdasarkan dugaan, siapa saja bisa menyampaikan dugaan,” kata Sadli mengutip pemberitaan AGARANEWS
Ia juga meminta media tetap mengedepankan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Media harus berimbang, jangan hanya menerima informasi dari satu pihak kemudian menyudutkan pihak yang lain. Kami siap memberikan penjelasan berdasarkan data dan fakta,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan, media kembali berupaya meminta tanggapan Sadli melalui sambungan telepon terkait pernyataan M. Rapy.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Sadli belum memberikan tanggapan. Wartawan mendapati panggilan telepon tidak lagi tersambung sebagaimana sebelumnya. Media tidak dapat memastikan penyebab kondisi tersebut, apakah karena kendala teknis atau faktor lainnya.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…