Categories: Aceh

Isu Ceceran Batu Bara Terus Terjadi, DPRK Minta PJ Bupati Evaluasi Kadis DLHK Aceh Barat

ACEH BARAT _Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Azwir, meminta kepada Penjabat (PJ) Bupati Mahdi Efendi, agar mengevaluasi kinerja Kepala dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang dianggap telah menyampingkan tugas, Kamis, 5 September 2024.

Azwir mengatakan, baru-baru ini Kepala DLHK Aceh Barat, menyampaikan kesejumlah media massa untuk tidak terprovokasi terkait dengan isu ceceran batubara di pesisir laut Kecamatan Mereubo, Aceh Barat, padahal ceceran batubara bara tersebut benar terjadi.

“Saya sangat menyesali atas pernyataan yang disampaikan Kepala DLHK Kabupaten Aceh Barat, yang menyampaikankan ke sejumlah media massa agar warga tidak terprovokasi dengan isu atas ceceran batu bara di bibir pantai Peunaga Pasi, paupun Peunaga Rayeuk,”ujar Azwir.

Menurut Azwir, pernyataan kepala DLHK terkesan menutup mata masyarakat agar tidak menyuarakan kebenaran perusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Aceh Barat, serta membantah pemberitaan sejumlah media terkait ceceran batu bara.

“Tidak sepantasnya seorang kepala dinas dibidang lingkungan hidup mengeluarkan statemen seperti itu, karena itu fakta yang terjadi,”ungkap Azwir.

Padahal menurut Azwir, media memberitakan semua fakta yang ada, sesuai dengan apa yang diamati di lokasi perstiwa.

“Seharusnya kepala DLHK mendukung kerja-kerja media yang sedang mengadvokasi isu lingkungan,”sebut Azwir.

Azwir menyebutkan, dirinya sedikitpun tidak ada niat untuk menghambat investasi di Aceh Barat, namun perusahaan tetap patuh pada Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau apa yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). 

“Kita meminta Pj. Mahdi Efendi segera evaluasi kinerja Kepalan DLHK. Ini masyarakat khawatir, saya menduga kepala DLHK berpihak ke perusahaan, karena pernyataan yang di keluarkan menjurus pembelaan terhadap perusahaan,” kata Azwir.

Azwir mempertegas agar Pj. Mahdi Efendi segera mengevaluasi Kadis DLHK, pihaknya juga setelah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan dan Tata Tertib (Tatib) pihaknya akan membentuk pansus serta menurunkan penyelam guna memastikan kerusakan bawah laut akibat tumpahan batu bara.

“Saya menduga, sudah terjadi kerusakan dibawah laut saat ini, baik dari terumpuk karang maupun dari keindahan pantai pesisir laut di kecamatan Meurebo,”tutup Azwir.||Alfianpasee

 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago