Categories: Hukum/Kriminal

Inspektorat Agara Limpahkan 35 Berkas Pengulu Korupsi ADD ke Kejari, GeRAK: Penanganan Kasus Lamban

ACEH TENGGARA_ Inspektorat Aceh Tenggara (Agara) telah melimpahkan 35 perkara dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten setempat.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, Abdul Kariman, Senin (20/5/2024) mengatakan, dari 45 desa yang berperkara ADD- nya, 35 berkas perkara ADD yang melibatkan pengulu kute telah dilimpahkan ke Kejari Aceh Tenggara pada April 2024.
Sementara itu, 10 desa yang melibatkan Pengulu/mantan Pengulu Kute telah diselesaikan pihak Inspektorat.
Namun, Abdul Kariman tidak menjelaskan secara detail pengembalian dan mekanisme kasus ADD yang sudah berjalan selama empat tahun ini, karena sedang dalam perjalanan kedinasan menuju Banda Aceh.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani SHI mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi ADD di Aceh Tenggara sangat lamban.
Ini menunjukkan ketidak seriusan menuntaskan kasus dugaan korupsi Dana Desa yang sudah bertahun-tahun terjadi.
Dampak lambannya penanganan ini membuat para Pengulu Kute tidak jera ketika melakukan tindakan melanggar hukum seperti korupsi ADD.
Jadi, GeRAK Aceh berharap pihak aparat penegak hukum (APH) dapat menuntaskan kasus ADD yang bertahun-tahun mangkrak ini sampai tuntas dan adanya pengembalian uang rakyat ke kas.
Karena, kalau perkara dugaan korupsi ini hanya pembenahan administrasi bagi Pengulu Kute saja, tentunya tak ada efek jera karena tak ada pengembalian terhadap perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana korupsi.
Lanjutkan, saat ini saja berdasarkan informasi dari masyarakat, ada beberapa kasus ADD yang dilaporkan masyarakat ke Kejari Aceh Tenggara, dan Inspektorat, bahkan ke aparat kepolisian.
Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam penuntasan kasus korupsi terhadap laporan penyimpangan ADD di internal Pemkab Agara (Inspektorat) sangat kecil.
“Ini menjadi tugas Pj Bupati Aceh Tenggara untuk mengawasi kinerja Inspektorat Agara dan harus mempunyai target dalam menuntaskan setiap laporan masyarakat,” kata Askhalani SHI.(Sultan Habibi)
Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago