BANDA ACEH – Gelombang kritik terhadap upaya sejumlah pihak yang diduga menekan Mahkamah Agung (MA) agar mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) PT Beri Mineral Utama (BMU) terus bermunculan. Aktivis muda Aceh, Ilham Rizky Maulana, menilai langkah itu bukan sekadar manuver hukum, melainkan ancaman serius terhadap independensi peradilan.
“Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan pencabutan izin PT BMU sudah final dan mengikat. Upaya mendorong MA mengabulkan PK tanpa bukti baru (novum) adalah bentuk tekanan yang harus dilawan,” ujar Ilham dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Senin, 8 September 2025.
PT BMU sebelumnya mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) di Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan. Namun izin tersebut dicabut Pemerintah Aceh setelah serangkaian temuan terkait kerusakan lingkungan, pencemaran air, hingga konflik dengan masyarakat lokal. Proses pencabutan pun bukan ujug-ujug: pemerintah lebih dulu mengeluarkan teguran, melakukan evaluasi, hingga audit independen yang menemukan berbagai pelanggaran.
Ilham mengingatkan, pada 2023 ia bersama mahasiswa dan aktivis lingkungan pernah menggelar aksi damai di Banda Aceh menuntut pencabutan izin PT BMU. Desakan itu muncul setelah warga Kluet Tengah melaporkan air sungai yang keruh akibat limbah, sawah yang gagal panen, serta rusaknya kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan. “Ini bukan sekadar narasi. Masyarakat merasakan langsung air tercemar dan ruang hidup mereka terganggu,” tegasnya.
Ilham menilai manuver PT BMU dengan mengajukan PK berpotensi menjadi preseden buruk. Pasalnya, PK hanya bisa diajukan jika ada novum yang nyata dan relevan, bukan sekadar upaya politik untuk membuka pintu baru setelah kalah di tingkat kasasi. “Kalau PK tanpa novum dikabulkan, maka runtuh sudah wibawa hukum di negeri ini,” ujarnya.
Lebih jauh, Ilham menegaskan persoalan yang dihadapi Aceh bukan soal menolak investasi, melainkan tentang model investasi yang dijalankan. “Kami tidak anti-investasi. Tapi Aceh butuh investasi yang taat aturan, ramah lingkungan, dan berpihak pada masyarakat, bukan perusahaan yang merusak hutan lalu meninggalkan luka sosial,” katanya.
Kasus PT BMU menjadi cermin tarik-menarik kepentingan antara investasi dan perlindungan lingkungan. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, sedikitnya 56 persen wilayah Aceh telah dikapling izin tambang dan perkebunan. Di sisi lain, angka bencana ekologis meningkat: banjir bandang, longsor, hingga krisis air bersih menghantui banyak desa.
Di titik ini, Ilham menyerukan agar masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, dan aktivis terus mengawal proses hukum kasus PT BMU. Ia mengingatkan MA sebagai benteng terakhir keadilan agar bekerja tanpa intervensi politik maupun ekonomi.
“Jangan biarkan independensi peradilan tercemar. Ini bukan hanya soal Aceh Selatan, tapi soal masa depan hukum dan lingkungan di Indonesia,” pungkasnya.(RIL)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…