JAKARTA– Dua dekade setelah penandatanganan MoU Helsinki yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), persoalan representasi politik Aceh di tingkat nasional kembali mencuat. Keistimewaan yang seharusnya menjadi kekuatan politik daerah ini justru kian tergerus, terutama karena absennya wakil Aceh di Komisi II DPR RI. Padahal, komisi ini adalah mitra utama Kementerian Dalam Negeri, menangani isu fundamental seputar pemerintahan, otonomi daerah, pemilu, hingga kebijakan terkait pelaksanaan UUPA. “Tanpa wakil Aceh di Komisi II, isu-isu strategis yang menyangkut kekhususan Aceh kehilangan corong langsung di Senayan,” kata Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng.
Kondisi ini memperlihatkan lemahnya posisi tawar Aceh di tingkat nasional. Secara normatif, UUPA mewajibkan Pemerintah Pusat untuk berkonsultasi dengan DPRA dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan Aceh. Namun praktik konsultasi itu lebih sering berlangsung sebatas formalitas administratif. DPRA tetap ditempatkan setara DPRD provinsi lain, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk memengaruhi arah kebijakan nasional. Akibatnya, banyak keputusan penting tentang Aceh, mulai dari tata kelola dana otonomi khusus, penentuan kebijakan pembangunan, hingga penyelesaian sengketa batas wilayah ditetapkan tanpa keterlibatan substansial dari lembaga politik Aceh. Hal ini memperlihatkan deviasi antara amanat MoU Helsinki yang menjanjikan penghormatan penuh terhadap kekhususan Aceh dengan realitas politik di Senayan.
Data representasi politik menunjukkan betapa Aceh berada dalam posisi yang lemah. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa menurut BPS 2024, Aceh hanya memiliki 13 kursi DPR RI. Angka ini sangat kecil dibanding provinsi besar lain seperti Jawa Barat dengan 96 kursi, Jawa Timur 87 kursi, atau bahkan Sumatera Utara dengan 30 kursi. Keterbatasan jumlah kursi ini membuat ruang manuver politik Aceh di DPR RI sempit, apalagi jika tidak ada satu pun kursi yang ditempatkan di Komisi II. Padahal, sepanjang periode 2020 – 2024, Komisi II DPR RI menjadi ruang krusial untuk membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, evaluasi dana otonomi khusus, hingga penyelesaian sengketa batas wilayah antarprovinsi, semua isu yang langsung menyentuh kepentingan Aceh.
Dampak paling nyata dari lemahnya representasi politik ini terlihat pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Pada tahun 2024, Aceh menerima Rp7,56 triliun dana otsus dari Pemerintah Pusat. Dana yang digelontorkan setiap tahun ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan. Namun, laporan evaluasi Kementerian Keuangan dan temuan BPK menunjukkan efektivitas penggunaan dana otsus masih jauh dari harapan. Banyak proyek yang tidak berkelanjutan, perencanaan pembangunan yang lemah, dan pengawasan yang minim. Dalam situasi seperti itu, absennya wakil Aceh di Komisi II mempersempit peluang Aceh untuk memperjuangkan evaluasi yang berpihak kepada rakyat, atau setidaknya untuk menolak perubahan kebijakan yang bisa merugikan.
Masady menilai kondisi ini sangat ironis, sebab Aceh yang lahir dari proses damai panjang seharusnya mendapatkan ruang representasi politik yang lebih kuat. MoU Helsinki secara eksplisit menekankan bahwa Aceh diberikan kekhususan dalam bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Namun, tanpa keterlibatan langsung di ruang pengambilan keputusan nasional, kekhususan itu hanya menjadi formalitas hukum yang mudah diabaikan. “Jika Aceh terus absen di ruang strategis seperti Komisi II, maka kekhususan Aceh hanya akan tinggal di atas kertas,” ujar Masady, Senin, 8 September 2025.
Sebagai solusi, Masady mengajukan beberapa opsi penguatan representasi Aceh. Pertama, Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh harus diperkuat, bukan sekadar sebagai wadah komunikasi, tetapi sebagai kekuatan lobi politik yang sistematis dan konsisten di Senayan. Kedua, perlu ada dorongan untuk merevisi regulasi terkait alokasi kursi DPR RI, sehingga Aceh mendapat tambahan representasi yang lebih proporsional dengan status kekhususannya. Ketiga, penempatan wakil Aceh di Komisi II pada periode mendatang mutlak dilakukan agar suara Aceh tidak lagi absen dalam pembahasan undang-undang dan pengawasan kebijakan nasional.
Menurutnya, keberadaan DPRA memang penting, tetapi realitas politik nasional tetap ditentukan di Senayan. Karena itu, anggota DPR RI asal Aceh harus membangun mekanisme konsultasi reguler dengan DPRA agar aspirasi masyarakat Aceh tidak terputus. Skema ini akan menjadi jembatan antara mandat lokal dengan kebijakan nasional. Tanpa itu, Aceh akan terus berada dalam posisi defensif, kehilangan daya tawar, dan rentan diperlakukan sebagai daerah biasa tanpa keistimewaan.
Kajian politik menunjukkan, jika situasi ini dibiarkan, Aceh akan menghadapi risiko serius. Dana otsus yang nilainya triliunan rupiah berpotensi tidak digunakan secara optimal karena lemahnya pengawalan politik di tingkat pusat. Sengketa kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat bisa terus terjadi tanpa ada corong legislatif yang mampu menjembatani. Dan pada akhirnya, rakyat Aceh lah yang akan menanggung akibat dari representasi yang lemah ini, berupa pembangunan yang tidak merata, layanan publik yang stagnan, dan hilangnya kepercayaan terhadap kekhususan yang pernah diperjuangkan melalui darah dan perundingan.
“MoU Helsinki bukan hanya dokumen damai, tetapi janji politik untuk memastikan Aceh mendapat ruang khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika kita tidak mampu memperjuangkan representasi politik yang memadai, maka janji itu akan berubah menjadi ilusi. Kekhususan Aceh tidak boleh dibiarkan terpinggirkan hanya karena kita absen di ruang pengambilan keputusan,” tegas Masady.(RIL)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…