Categories: Uncategorized

Hak Jawab Atau Somasi? Wilson Lalengke Bedah Sengketa Pemberitaan Martin Manoluk dan Soroti Akuntabilitas Pejabat Publik

JAKARTA – Polemik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan kembali mencuat. Kuasa hukum Martin Manoluk Tampubolon, Khaerul Ahmad, melayangkan somasi kedua kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, pada Senin (6/7/2026), terkait pemberitaan yang memuat dugaan hubungan khusus antara istri Martin Manoluk, Putri Arum, dengan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.

Menanggapi somasi tersebut, Wilson Lalengke menyampaikan pandangan hukumnya melalui siaran pers pada Selasa (7/7/2026). Alumni PPRA-48 Lemhannas RI itu menilai sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan langsung ditempuh melalui somasi.

Menurut Wilson, pemahaman mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi perlu dibedakan secara tegas dengan instrumen hukum perdata berupa somasi.

“Hak Jawab dan Hak Koreksi merupakan mekanisme demokratis yang secara jelas diatur dalam UU Pers. Keduanya tidak dapat dicampuradukkan dengan mekanisme somasi,” ujar Wilson.

Ia menjelaskan, Pasal 1 ayat (11) UU Pers mengatur bahwa Hak Jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang dianggap merugikan nama baiknya. Sementara Pasal 1 ayat (12) mengatur Hak Koreksi sebagai hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan media.

Wilson menambahkan, kewajiban media melakukan koreksi juga telah diatur dalam Pasal 1 ayat (13) UU Pers. Karena itu, menurutnya, penyelesaian sengketa pemberitaan semestinya terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan dalam undang-undang tersebut.

“Hak Jawab dan Hak Koreksi merupakan hak yang dijamin oleh UU Pers. Jika terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanisme itulah yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu,” katanya.

Hak Jawab Harus Disertai Penjelasan

Wilson juga berpandangan bahwa Hak Jawab tidak cukup hanya memuat bantahan dengan istilah seperti “hoaks”, “fitnah”, atau “bohong”. Menurutnya, Hak Jawab seharusnya berisi penjelasan yang rinci, argumentatif, dan memberikan informasi pembanding terhadap materi yang dipersoalkan.

Ia menyatakan, apabila pihak Martin Manoluk menilai pemberitaan mengenai dugaan hubungan khusus tersebut tidak benar, maka penjelasan yang disampaikan melalui Hak Jawab perlu memuat uraian yang komprehensif agar publik memperoleh informasi secara utuh.

“Hak Jawab idealnya memuat penjelasan yang detail dan substantif sehingga masyarakat dapat memahami duduk persoalan secara menyeluruh,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Wilson juga menyampaikan sejumlah pertanyaan yang menurutnya berkembang di ruang publik terkait gaya hidup, promosi jabatan, dan berbagai isu lain yang telah menjadi perhatian masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Wilson dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti. Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kebenaran atas berbagai dugaan tersebut.

Soroti Akuntabilitas Pejabat Publik

Selain membahas aspek hukum pers, Wilson turut mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep akuntabilitas pejabat publik.

Ia mengutip pemikiran filsuf Jean-Jacques Rousseau mengenai kontrak sosial yang menempatkan pejabat sebagai penerima mandat dari rakyat. Menurutnya, jabatan publik membawa konsekuensi berupa keterbukaan terhadap kritik, pengawasan, dan evaluasi masyarakat.

Wilson juga menyinggung konsep Panoptikon yang diperkenalkan Jeremy Bentham dan kemudian dikembangkan Michel Foucault, sebagai ilustrasi bahwa pejabat publik berada dalam ruang pengawasan masyarakat.

Sementara itu, ia mengutip pemikiran Marcus Aurelius yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima konsekuensi berupa berkurangnya ruang privasi selama menjalankan amanah publik.

Menurut Wilson, kritik dan pengawasan terhadap pejabat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Ia menilai setiap keberatan terhadap pemberitaan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tetap menghormati kebebasan pers sekaligus hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas nama baiknya.

Polemik ini kembali mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers, hak jawab, perlindungan reputasi, dan akuntabilitas pejabat publik sebagai pilar utama dalam negara demokrasi.

Sultan Habibi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago