JAKARTA– Hari ketika jalanan di depan DPR dipenuhi pekik massa, dunia digital warga Aceh ikut berteriak, meski tanpa pengeras suara. Bukan lagi hanya soal pasal, regulasi, atau janji manis politik, melainkan soal aplikasi perbankan yang tak kunjung bisa dibuka. Byond BSI kembali ngambek, persis pada 2 September 2025 pagi, seakan ikut berdemo dari balik layar ponsel.
“Silakan menunggu, dan tekan tombol kembali.” Begitu pesan singkat yang muncul, lebih menakutkan ketimbang spanduk massa di Senayan. Tak cukup sampai di situ, layar ponsel juga menampilkan kalimat manis yang bagi banyak warga terasa getir: “Mohon kembali lagi nanti, ya! Saat ini Beyond dalam pemeliharaan sistem untuk meningkatkan layanan agar lebih optimal.”
Kata menunggu dan pemeliharaan sistem dalam dunia perbankan digital bisa berarti apa saja, mulai gaji yang tak bisa ditarik, transaksi yang gagal, atau kebutuhan harian yang tertunda. Bagi banyak warga Aceh, kalimat itu terasa seperti satire paling telak: mereka harus menunggu uang mereka sendiri, di negeri yang katanya sedang berpacu mengejar ekonomi digital.
Di media sosial hingga warung kopi, protes berseliweran. Timeline berubah jadi ruang rapat darurat, ada yang menyindir, ada yang marah, ada pula yang menuliskan doa bercampur makian. “Kalau uang kami ada di celengan ayam, mungkin lebih cepat dicairkan,” kata seorang warga pengguna Byond BSI di salah satu warung kopi.
Aplikasi perbankan sejatinya adalah jantung ekonomi digital. Sekali ia macet, denyut keseharian warga ikut terganggu. Bayangkan pedagang kecil yang harus menerima pembayaran via transfer, mahasiswa yang dikejar deadline uang kuliah, atau ibu rumah tangga yang hendak membeli beras. Semua dipaksa menekan tombol kembali, seakan sistem sedang bercanda dengan perut orang banyak.
Ironinya, di saat Gedung DPR dijejali orasi tentang keadilan, di layar ponsel rakyat muncul orasi digital berbunyi “Mohon kembali lagi nanti, ya!” Satu di jalan, satu di genggaman, sama-sama membuat rakyat menahan amarah.
Seperti kata Tan Malaka dalam Madilog, logika harus berpijak pada realitas material. Realitasnya, di Aceh hari itu, rakyat bukan hanya dibatasi ruang protes oleh aparat, tapi juga dibatasi akses ke uangnya sendiri oleh sistem digital yang down. Bila Sun Tzu hidup di era aplikasi, mungkin ia akan menulis bab khusus “Jangan biarkan musuh mengendalikan dompet rakyat, sebab di situlah letak kedaulatan.”
Byond BSI kembali menjanjikan perbaikan, tapi janji, seperti biasa, lebih cepat ditulis daripada ditepati. Rakyat hanya bisa menunggu sambil memelototi layar ponsel, berharap keajaiban lebih cepat datang ketimbang notifikasi error.
Di Senayan, suara massa akhirnya reda. Di Aceh, suara protes digital terus bergema. Dan manajemen BSI, entah sadar atau tidak, terus mencetak reputasi baru, sebagai aplikasi yang paling sering meminta rakyat untuk “kembali lagi nanti.”(RED)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…