ACEH SELATAN – Salah satu rekanan pembangunan rumah layak huni tahun anggaran 2022, Khaidir Amin merasa kecewa terhadap pemerintah Aceh yang terkesan cuek bebek dan tidak peduli serta belum melunasi pembayaran pekerjaan rumah yang sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2022 lalu.

Khaidir Amin menyebutkan pekerjaan itu telah di review oleh Inspektorat sebutnya, dengan Nomor Review 700/079/LHR/IA-III/2023 Tanggal 7 Agustus 2023, yang sebelumnya telah dibayar 50% pada Anggaran Tahun 2024 lalu.

” Sejumlah rekanan mengeluh terhadap nasib mereka dan juga sudah cukup bersabar dalam menghadapi situasi sekarang ini, karna hampir tiga Tahun pekerjaan yang telah selesai dan telah juga serah terima tersebut belum sepenuhnya di bayar oleh pemerintah Aceh,” kata Khaidir Amin, Selasa 17 Desember 2024.

Lebih lanjut, Khaidir Amin menjelaskan dirinya dan kawan – kawan mengaku tidak diprioritaskan oleh pemerintah Aceh padahal pekerjaan mereka adalah membantu menjalankan program pemerintah dalam mengentas kemiskinan.

“Saya dan rekan lainnya juga sampai dengan hari ini masih terlilit hutang kepada pekerja, toko bangunan dan bahkan terhutang kepada pihak Bank,” lanjut Khaidir Amin.

Hal serupa juga diutarakan Hatta yang sangat kecewa karena Pemerintah terkesan tidak adil dalam hal pembayaran hutang pembangunan rumah tidak layak huni tersebut, karena mayoritas yang belum terbayarkan adalah pekerjaan yang telah selesai 100% alias gagal SPM. Parahnya lagi,pemerintah Aceh justru membayar penuh terhadap pekerjaan yang mengalami penambahan waktu kerja alias tidak selesai dalam waktu kerja yang ditentukan Dinas.

” Dinas Perkim lebih memilih membayar pekerjaan yang mengalami penambahan waktu kerja, alias pekerjaan itu tidak selesai tepat waktu, ketimbang membayar pekerjaan kami yang yang telah selesai 100% dengan waktu kerja yang dinas beri,” kata Hatta.

Begitupun, kami meminta kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh, Kepada Kepala BAPPEDA Aceh, Kepada TAPA serta seterusnya Kepada Bapak Pj. Gubernur Aceh melakukan pelunasan hutang pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni yang tahun 2022 lalu.

“Jika permintaan ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Aceh dan oleh pihak terkait, maka akan menggeruduk dan akan melakukan aksi protes di kantor Dinas Perkim Aceh bahkan tidak segan – segan untuk menyegel kantor dinas Perkim Aceh,” tutup Hatta.|HS