Categories: Hukum

Garap Lahan Tanpa Izin HGU, Aparat Penegak Hukum Diminta Tertibkan Aktivitas PT ALIS

ACEH SELATAN – Tindakan PT Aceh Lestari Indo Sawita yang dikhabarkan telah menggarap lahan tanpa izin hak guna usaha (HGU) yang sah merupakan pelanggaran hukum serius. Aktivitas penggarapan lahan tanpa sertifikat HGU sebagai izin resmi merupakan praktik melegalkan pelanggaran dan tak boleh dibiarkan begitu saja.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) Fadhli Irman, Selasa 8 Juli 2025.

GerPALA menilai, PT ALIS yang beroperasi di Dusun Ie Alem, Gampong Jambo Dalem, Kecamatan Trumon Timur dengan luas sekitar 1.367,547 hektare lahan sampai saat ini memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan baru hanya mengantongi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan tata ruang (PKKPR) dengan nomor 21052410311101007. PKKPR hanya menyatakan bahwa rencana lokasi usaha sesuai dengan tata ruang, masa berlakunya tiga tahun dan diajukan lewat sistem OSS. Bahkan, jika masyarakat menolak pembebasan lahan maka PKKPR tersebut tidak bisa dilanjutkan jadi izin usaha.

“Ini menunjukkan bahwa dokumen legalitas yang dimiliki oleh PT ALIS belum lengkap untuk melakukan aktivitas penggarapan sehingga kegiatan PT ALIS selama ini diduga ilegal,” tegasnya.

Irman menyebutkan, selama izin HGU belum keluar, maka tidak ada dasar hukum untuk membuka lahan dan menggarap lahan tersebut “Ini bisa jadi praktik korupsi terselubung yang harus ditindak tegas oleh penegak hukum tanpa pandang bulu,” kata Irman.

GerPALA meminta Aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut tuntas tinggakan pembukaan lahan dan penggarapan lahan sawit yang dilakukan oleh PT ALIS. “Jangan sampai ada upaya sistematis untuk memutihkan pelanggaran tersebut karena akan berbahaya bagi tata kelola agraria dan mencederai prinsip penegakan hukum. Kita berharap penegak hukum yang ada di Aceh tegas dalam menyikapi persoalan ini,” ujarnya.

Sungguh ironis, lanjut Irman, disaat Presiden Prabowo menggelar operasi penertiban kebun sawit illegal dan membentuk Satgas Garuda dalam rangka menutup perusahaan perkebunan sawit illegal diseluruh Indonesia. Justru di kabupaten Aceh Selatan dilakukan penggarapan perkebunan sawit secara ilegal.

“Sebagai elemen sipil, kami juga meminta satgas Garuda untuk menindak tegas tindakan PT Alis menggarap lahan sebelum adanya izin HGU karena merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan hukum,”pungkasnya.(Ril)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago