Categories: Daerah

Ekskavator Tambang Ilegal Bersuara di Abdya, Aparat Dinilai Membisu

ABDYA – Deru ekskavator terdengar hingga perbukitan Aceh Barat Daya (Abdya). Namun di tengah riuhnya aktivitas tambang ilegal, aparat penegak hukum justru dianggap bungkam. Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (LSM KOMPAK) menilai diamnya aparat menandakan hukum hanya menjadi alat kompromi, bukan lagi instrumen keadilan.

Koordinator LSM KOMPAK, Saharuddin, menyebut praktik tambang ilegal sudah menjadi rahasia umum. Panitia Khusus (Pansus) DPRA pernah mengungkap keberadaan lebih dari seribu unit ekskavator di tambang emas ilegal di Aceh, dengan dugaan setoran mencapai Rp360 miliar per tahun kepada oknum aparat.

“Di Abdya, masyarakat sudah berkali-kali dihebohkan oleh aktivitas tambang emas ilegal di Alue Rimung, Blang Dalam, Krueng Sapi, hingga Sungai Ie Mirah. Tapi sampai hari ini, tidak ada satu pun ekskavator yang diamankan. Lalu, di mana komitmen Kapolres dan Kasat Reskrim?” ujar Saharuddin, Kamis, 2 Oktober 2025.

Ia menuturkan, laporan masyarakat kerap kandas di tengah jalan. Lebih parah lagi, informasi laporan justru bocor ke pihak yang dilaporkan. “Baru-baru ini kami melaporkan galian C ilegal di Desa Kuta Jeumpa. Anehnya, rekanan yang kami laporkan malah lebih dulu tahu dan berulang kali menghubungi saya. Ini membuktikan hukum seolah hanya jadi alat kompromi,” kritiknya.

Padahal aturan tegas sudah ada. Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba menyatakan, setiap orang yang menambang tanpa izin dapat dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Namun, di lapangan, hukum seolah tumpul ketika berhadapan dengan mafia tambang.

Saharuddin menekankan, hukum progresif harus berani menembus sekat formalitas demi kepentingan yang lebih besar: melindungi lingkungan, menyelamatkan generasi, dan memastikan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Kalau Kapolres dan Kasat Reskrim tidak mampu menindak, Ditreskrimsus Polda Aceh harus segera turun tangan. Membiarkan tambang ilegal berarti menggadaikan masa depan,” pungkasnya.

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago