Gagasan ekonomi kerakyatan kembali memperoleh panggung politik melalui agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa. Di atas kertas, ini tampak sebagai reposisi negara, dari sekadar fasilitator pasar menjadi aktor distribusi kesejahteraan. Namun sejarah ekonomi politik Indonesia mengajarkan bahwa niat redistributif tidak otomatis menjelma menjadi transformasi struktural.
Masalah ketimpangan yang hendak dijawab kebijakan semacam ini bukanlah retorika kosong. Statistik resmi menunjukkan rasio Gini Indonesia pada Maret 2025 berada di angka 0,375, memang menurun dibanding periode sebelumnya, tetapi tetap menandakan ketimpangan distribusi pengeluaran yang signifikan, terutama di perkotaan yang mencapai 0,395. Sementara itu, 40 persen populasi terbawah hanya menguasai sekitar 18,65 persen total pengeluaran nasional.
Dengan kata lain, redistribusi sumber daya masih jauh dari merata. Bahkan ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial tetap mencolok, sebagaimana ditunjukkan studi akademik yang menyoroti disparitas ekonomi dan pemberdayaan gender antarprovinsi akibat faktor tata kelola dan kondisi sosial-ekonomi lokal.
Dalam konteks ini, MBG muncul sebagai intervensi sosial berskala besar. Program ini ditujukan untuk mengatasi malnutrisi, dimana yang masih memengaruhi sekitar 21,5 persen anak di bawah lima tahun serta menyediakan makanan bagi puluhan juta penerima manfaat.
Pemerintah menempatkannya bukan hanya sebagai kebijakan kesehatan publik, tetapi juga sebagai mesin ekonomi lokal yang diharapkan menyerap produk petani, peternak, dan koperasi. Namun realitas implementasi jauh lebih kompleks. Hambatan logistik, kekurangan infrastruktur dapur, hingga insiden keamanan pangan menunjukkan proyek sosial raksasa ini belum stabil.
Kritik fiskal pun muncul karena skema pembiayaan bernilai puluhan miliar dolar dianggap berpotensi menekan stabilitas anggaran negara.
Di sisi lain, argumen yang mendukung MBG memiliki basis empiris. Penelitian ekonomi pembangunan menunjukkan konsumsi pangan yang lebih sehat berkorelasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui dampak pada pendidikan dan kesehatan.
Studi terbaru juga menemukan bahwa sebagian besar rumah tangga Indonesia sebenarnya mampu membeli diet sehat secara teoretis, tetapi pilihan konsumsi sering dipengaruhi faktor budaya, preferensi, dan pemasaran, bukan sekadar daya beli. Artinya, intervensi negara dalam distribusi pangan memang dapat berfungsi sebagai koreksi pasar sekaligus investasi modal manusia jangka panjang.
Namun problem mendasar ekonomi kerakyatan bukan hanya soal konsumsi. Struktur produksi dan distribusi pendapatan tetap menentukan. Kebijakan fiskal yang tidak sensitif terhadap kelompok bawah, seperti pajak berbasis energi, terbukti berdampak regresif, yaitu membebani rumah tangga berpendapatan rendah lebih besar dibanding kelompok kaya.
Ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi struktural pada sistem ekonomi secara keseluruhan, program sosial berisiko hanya menjadi penyangga sementara, bukan pengubah struktur.
Di sinilah kontradiksi ekonomi kerakyatan muncul. Negara ingin mendorong distribusi kesejahteraan, tetapi masih beroperasi dalam sistem ekonomi yang bergantung pada konsentrasi kapital dan integrasi pasar global. Kebijakan populis sosial dapat berjalan berdampingan dengan oligarki ekonomi, dan justru saling menopang dalam keseimbangan politik.
Karena itu, sinergi MBG dan koperasi desa hanya akan menjadi transformasional jika disertai perubahan institusional, dengan tata kelola yang transparan, perlindungan pasar bagi produsen kecil, serta kepemimpinan politik yang konsisten menahan penetrasi rente ekonomi. Tanpa itu, ekonomi kerakyatan akan berhenti sebagai slogan normatif, dengan retorika redistribusi yang tidak menyentuh struktur produksi.
Ekonomi kerakyatan sejati menuntut lebih dari sekadar distribusi makanan atau pembentukan koperasi. Ia menuntut keberanian negara merombak relasi kuasa ekonomi. Tanpa keberanian itu, yang tersisa hanyalah kebijakan sosial berskala besar yang meredam gejala, bukan menyembuhkan penyakit.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…