ACEH SINGKIL_ Dugaan korupsi seminar yang dilakukan oleh dinas pendidikan Aceh Singkil tahun 2021 telah lama mendapat sorotan dari beberapa aktivis masyarakat dan mahasiswa setempat.
Salah satunya datang dari Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS) Banda Aceh dan Aceh Besar.
Himapas menyebutkan beberapa Minggu lalu terkait kasus tersebut, Polres kabupaten Aceh Singkil akhirnya mengumumkan bahwa Polres Aceh Singkil berhasil selamatkan uang negara dari tidak pidana korupsi.
Adapun keseluruhan anggaran kegiatan sebesar Rp640.235.762 tahun anggaran 2021. Terdiri atas tiga kegiatan yakni seminar internasional Syekh Abdurrauf, festival kesenian dan budaya sebesar, dan pegelaran tari dampeng.
“Dan kerugian keuangan negara sebesar Rp 271 juta, itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan inspektorat, “ujar Ridwansyah, Ketua Umum Himpas dalam rilisnya, Senin, 18 Maret 2024.
Namun sampai saat ini, masih belum ada penetapan tersangka dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan.
“Syukur Alhamdulillah uangnya kembali kepada negara. Namun ironisnya bisa-bisa nya belum ada tersangka, tidak mungkin yang mencuri lain yang bayarin lain. Ini betul-betul drama yang bersaing dengan drakor, “ujarnya.
Menurutnya, seperti yang disebutkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tindak pidana korupsi jelas dituliskan pada pasal 8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
“Jelas kami mendesak setiap lembaga hukum agar dapat menetapkan tersangka. Sungguh ironis sekali PPTK melakukan pengembalian bertahap, atau jangan-jangan. Jangan ada kong kali kong dalam penanganan kasus ini. Masyarakat ingin tau siapa orangnya, kami curiga apa oknum tersebut masih aktif sebagai pegawai negara, “imbuhnya.
Himapas juga meminta Penjabat (Pj) bupati Aceh Singkil untuk melakukan teguran keras terhadap dinas pendidikan. Bila perlu melakukan pencopotan bagi yang terlibat. Menurutnya, masih banyak anak muda yang siap bekerja dan berbakti untuk bangsa.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…