Categories: Hukum

Drama Aceh Singkil, Pencuri Kembalikan Uang Negara dan Menghilang Bagai Ditelan Alam

ACEH SINGKIL_ Dugaan korupsi seminar yang dilakukan oleh dinas pendidikan Aceh Singkil tahun 2021 telah lama mendapat sorotan dari beberapa aktivis masyarakat dan mahasiswa setempat. 

Salah satunya datang dari Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS) Banda Aceh dan Aceh Besar. 

Himapas menyebutkan beberapa Minggu lalu terkait kasus tersebut, Polres kabupaten Aceh Singkil akhirnya mengumumkan bahwa Polres Aceh Singkil berhasil selamatkan uang negara dari tidak pidana korupsi.

Adapun keseluruhan anggaran kegiatan sebesar Rp640.235.762 tahun anggaran 2021. Terdiri atas tiga kegiatan yakni seminar internasional Syekh Abdurrauf, festival kesenian dan budaya sebesar, dan pegelaran tari dampeng.

“Dan kerugian keuangan negara sebesar Rp 271 juta, itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan inspektorat, “ujar Ridwansyah, Ketua Umum Himpas dalam rilisnya, Senin, 18 Maret 2024.

Namun sampai saat ini, masih belum ada penetapan tersangka dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan.

“Syukur Alhamdulillah uangnya kembali kepada negara. Namun ironisnya bisa-bisa nya belum ada tersangka, tidak mungkin yang mencuri lain yang bayarin lain. Ini betul-betul drama yang bersaing dengan drakor, “ujarnya.

Menurutnya, seperti yang disebutkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tindak pidana korupsi jelas dituliskan pada pasal 8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

“Jelas kami mendesak setiap lembaga hukum agar dapat menetapkan tersangka. Sungguh ironis sekali PPTK melakukan pengembalian bertahap, atau jangan-jangan. Jangan ada kong kali kong dalam penanganan kasus ini. Masyarakat ingin tau siapa orangnya, kami curiga apa oknum tersebut masih aktif sebagai pegawai negara, “imbuhnya.

Himapas juga meminta Penjabat (Pj) bupati Aceh Singkil untuk melakukan teguran keras terhadap dinas pendidikan. Bila perlu melakukan pencopotan bagi yang terlibat. Menurutnya, masih banyak anak muda yang siap bekerja dan berbakti untuk bangsa.

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago