SUBULUSSALAM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam menilai Walikota Subulussalam berbohong kepada masyarakat Kota Subulussalam, pada saat rapat paripurna, Kamis, 18 Januari 2024.
Pasalnya, pidato yang dibacakan Walikota Subulussalam pada rapat paripurna DPR Kota Subulussalam dalam rangka penyampaian rancangan qanun tentang anggaran pendapatan dan belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran (TA) 2024, kemarin. Tidak sesuai dengan yang dibahas.
“Penyampaian Walikota subulussalam yang di bacakan pada saat paripurna kemarin tidak sesuai pembahasan antara Tim Banggar DPR dan TAPK, Walikota Subulussalam telah berbohong kepada publik,” kata Bahagia Maha, anggota DPRK Subulussalam.
Lebih lanjut kata Bahagia Maha, terkait Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Subulussalam telah beberapa kali terjadi perubahan dengan dokumen yang di sampaikan kepada tim Banggar anggota DPR setempat.
Kendati itu, sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, tim banggar kembali menggelar pembahasan dengan tim TAPK, tentang struktur KUA PPAS.
Dalam pembahasan itu, menyepakati Tiga Poin, diantaranya. Total Pendapatan sebesar Rp 672 Miliar lebih, Belanja Rp 653 Miliar lebih dan Surplus 29 Miliar lebih.
Namun, masih kata Bahagia Maha, yang di bacakan Walikota Subulussalam saat rapat paripurna surplus menjadi Rp 43 Miliar lebih. Seharusnya isi pidato Walikota itu harus di bagikan kepada seluruh anggota DPR didalam paripurna, agar tidak ada yang di tutupi.
“Artinya Walikota Subulussalam telah membohongi seluruh masyarakat Kota Subulussalam,” jelas Bahagia Maha, sembari menunjukan dokumennya.
Tepatnya Hari ini, saat pembahasan bersama tim TAPK. Tim Banggar menanyakan hal tersebut kepada Tim TAPK. Tim TAPK enggan untuk memberikan tanggapan dan terkesan mengelak untuk menjawab kesepakatan yang telah disetujui bersama.
“Tim TAPK malah memilih keluar dari ruang Banggar DPR dari pada memberikan penjelasan kepada Tim Banggar DPR Subulussalam,” imbuh Bahagia Maha.
Terkait itu, Tim Banggar anggota DPR Kota Subulussalam sepakat mengambil langkah untum berkomunikasi langsung ke Kantor Gubernur terkait hal tersebut. (JD)
